Umum

Aksi solidaritas wartawan

Aksi solidaritas wartawan.
watawati Tuntut Keterbukaan Informasi dari Pemkab Tobasa Samosir.
HAK SUARA.com-Balige. Puluhan wartawan wartawati yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sumatra Utara tergabung dalam Aksi Solidaritas Wartawan berunjuk rasa menuntut keterbukaan informasi, perbaikan birokrasi, pembangunan dari Pemkab Tobasa dan pengawasan DPRD yang tidak maksimal. Aksi solidaritas wartawan watawati digelar di Kantor Bupati dan DPRD Tobasa, Balige, Rabu (5/12/2018). Peserta aksi solidaritas berangkat dari Jembatan juaramonang Balige dengan iring-iringan sepedamotor menuju kantor DPRD dan Kantor Bupati Toba Samosir.
Koordinator aksi, Tambos Hutagaol dalam orasinya mengatakan bahwa saat ini keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah daerah sangat sulit didapat, sehingga sangat menghambat kinerja para wartawan dalam membuat berita.
“Entah doktrin apa dari Bupati Tobasa sehingga seluruh informasi dari pemerintahan Darwin Siagian dan Hulman Sitorus selalu tertutup, membuat jurnalis kesulitan dalam pemberitaan,” ujar Tambos Hutagaol.
“Tobasa Hebat apa artinya, tolak ukurnya apa, tolong semua harus dijawab,” ucapnya.
Senada disampaikan Denni Hutagaol, peserta orator pengunjuk rasa lainnya. Katanya, saat ini Tobasa dalam kondisi memprihatinkan, di mana kehidupan rakyat sangat kritis namun Pemkab Tobasa terkesan diam dan terlena dengan rapat dan rapat terus tanpa ada hasil. Sekda yang depenitif sudah 3,5thn belum ada. Mau di bawa kemana ASN yang Toba Samosir, induknya tidak ada kejelasan.
“Pemerintah tolong pikirkan bagaimana nasib rakyat saat ini yang kondisi cukup prihatin. Gas elpiji langka dan harga membumbung tinggi. Pemerintah jangan hanya rapat melulu, lakukan aksi turun kelapang, sikapi nasib warga,” ucapnya.
Aksi yang menuntut jawaban dari Bupati Darwin Siagian secara langsung tapi karena tugas luar, sehingga peserta aksi solidaritas wartawan watawati hanya bisa diterima Plt sekda Harapan Napitupu, Lalo Hartono Simanjuntak, didampingi Kaban Kesbang Jhon Maurit Siagian, Kadis Pol PP Tito Siahaan dan Kabag Humas Robinson Siagian. Mereka hanya bisa menjawab bahwa seluruh aspirasi akan disampaikan kepada pimpinannya bupati Darwin Siagian untuk ditindak lanjuti. Namun peserta aksi tidak menerima penjelasan dari Plt sekda dan akan membuat aksi yang lebih besar lagi dengan melibatkan warga masyarakat tgl 13 desember 2018. (Denni Hutagaol)

Previous ArticleNext Article