Pendidikan dan Teknologi

Amanat Mendagri Pada HUT Otonomi daerah Ke 22

Pemerintah Kabupaten Nias Utara melaksanakan Upacara Peringatan HUT Otonomi Daerah Ke-XXII TAHUN 2018 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Nias Utara, Rabu 25 April 2018, Jam 08.00 Wib, yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintah Setda Kabupaten Nias Utara. Upacara tersebut yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara dan Komandan Upacara Patrick Satya Bareta (PNS), dengan di hadiri oleh Staf ahli Bupati, Asisten Setda, Pimpinan Perangkat Daerah, Kabag Lingkup Sekretariat Daerah, Camat Lotu, seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Utara serta siswa/i SMA/SMK Negeri 1 Lotu.
Pada Upacara tersebut dilaksanakan pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara yang diikuti oleh seluruh peserta upacara dan pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas.
Amanat Menteri Dalam Negeri pada Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke – XXII tanggal 25 april 2018 di bacakan langsung oleh Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara
.
Saudara-saudara Sekalian;

Untuk memastikan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis, Pemerintah telah, sedang, dan terus melakukan berbagai terobosan. Salah satunya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini memperjelas mekanisme koordinasi antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum sehingga dalam menangani pengaduan masyarakat akan dipelajari bersama apakah mengarah pada indikasi korupsi atau kesalahan administrasi agar diskresi administrasi tidak menimbulkan pidana
Terkait inovasi yang merupakan katalisator peningkatan daya saing dan kemajuan perekonomian daerah, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
Pemerintah sepenuhnya menyadari, inovasi daerah di satu sisi merupakan peluang bagi daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, namun disisi lain, inovasi daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Oleh karena itulah, dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan peraturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria dan mekanisme inovasi daerah sebagai suatau kebijakan daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.
Pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan kepada semua Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, jangan takut untuk berinovasi. Sudah ada jaminan perlindungan hukum, bahwa inovasi tak bisa di pidanakan.
Inovasi di daerah bukan hanya mampu menjadi solusi berbagai persoalan di daerah, meningkatkan daya saing daerah, serta gerbang menuju kesejahteraan, tetapi juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa kita di dunia. Selama inovasi daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, Pemerintah dan saya selaku Menteri Dalam Negeri menjadi yang terdepan melindungi semua kebijakan inovasi di daerah.
Jika penyelenggaraan otonomi daerah mampu diselenggarakan secara bersih dan demokratis, kemudian diiringi dengan bersemainya berbagai inovasi di daerah, maka mewujudkan nawa cita yang merupakan cita-cita kita bersama akan menjadi sebuah keniscayaan.

Previous ArticleNext Article