Jikalau Kades Gunakan Sepenuhnya 9 dari 14 Kriteria Calon Penerima BLT Akan Ribut

    SIGI, haksuara.com,- Disela-sela rapat melalui video conference mengenai pembahasan percepatan pelaksanaan musyawarah Desa untuk peerbaikan data terpadu kesejahteraan sosial jam.

    Rapat tersebut dipimpin langsung Bupati Sigi Mohamad Irwan,S.Sos.,M.Si, didampingi Kadis Sosial Kabupaten Sigi selaku moderator, Kadis PMD Sigi Anwar,S.Sos.,MM, Kadis Kominfo Sigi Dr.H.Anas Yalitoba,S.Sos.,MM selaku anggota humas dalam tim gugus tugas pencegahan dan penanganan Coronavirus (Covid-19), Kabag Humas dan Protokol Setda Kab.Sigi Ariyanto,S.STP, Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Aldisyar,SE / Kepala seksi Tenaga Aplikasi Sriyayu Ariesta,S.Kom pada Dinas Kominfo Kab.Sigi, serta para camat dan kepala desa se kabupaten Sigi yang mengikuti rapat vidcon tersebut. Rabu, (29/4/2020).

    Anwar selaku kadis PMD Sigi saat menghimbau kepada camat dan kepala desa mengatakan bahwa Peraturan kepala desa tentang penetapan daripada calon penerima BLT DD (Dana Desa).

    “Kalau dari Kemendagri dan Kemendes PDTT hanya cukup sampai di berita acara musyawarah, namun lain halnya dari Kemenkeu yang menyampaikan bahwa peraturan kepala desa sebagai syarat pencairan tahap tiga DD. Jika itu tidak ada maka pencairan tahap tiga DD patut di pertanyakan, apakah cair atau tidak..??”tanya anwar

    Lanjut, untuk itu pihaknya, selaku Kadis PMD berharap segera buat peraturan kepala desa dan ini juga menjadi dasar nantinya pembayaran atau penyaluran BLT DD tersebut, sehingga nama-nama yang sudah ada disitu adalah nama-nama yang akan disalurkan bantuannya.

    Sebelumnya pada saat rapat beberapa waktu lalu disampaikan juga, jika alokasi yang kita alokasikan sekitar 35% itu belum mencukupi, dan kita masih punya uang maka tentunya kades dapat mengajukan permintaan penambahan alokasi presentasenya setelah mendapat persetujuan dari bupati.

    Lebih lanjut, katanya jika Dana Desa masih ada alokasi yang kita tetapkan sudah maksimal (35%) namun masih ada warga ataupun saudara kita yang tidak mampu yang belum tertanggulangi, maka desa bisa melakukan penambahan alokasi dengan mengajukan permohonan kepada bupati untuk mendapatkan persetujuan menambah alokasi besaran persentasenya, asalkan uang tersebut masih tersedia dan saya harap desa masih punya asalkan dia mau melebihi dengan presentasinya yang sudah ada.

    Bahkan saya mendapat laporan ada desa yang masih menggunakan 9 kriteria dari 14 Kriteria yang ada bahkan bersikeras menggunakan 9 kriteria tersebut.

    “Saya berharap para camat berikan peringatan terhadap desa yang masih menggunakan 9 kriteria tersebut, untuk itu saya ingatkan jangan membuat seperti itu, dan akan ribut nantinya di desa jikalau akan diterapkan”. tegas, Anwar Kadis PMD Sigi. (Kar)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here