oleh

APAKAH PPKM SAMA DENGAN NEGARA KEADAAN BAHAYA ?

-OPINI-27 views
haksuara.com. Jakarta. Tentang  negara dalam keadaan bahaya, konstitusi  negara Indonesia telah mengaturnya sebagaimana tertulis di dalam  UUD R.I. Tahun 1945 Pasal 12 berbunyi ‘ Presiden menyatakan dalam keadaan bahaya. syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.  Dalm sejarah perjalanan negara Indonesia pernah dikeluarkan peraturan perundang-undangan  terkait negara dalam keadaan bahaya yaitu oleh Presiden Soekarno misalnya PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (PERPU) NOMOR 23 TAHUN 1959 (23/1959) TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA NO. 160 TAHUN 1957)
DAN PENETAPAN KEADAAN BAHAYA yang telah  diubah melalui  PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN PASAL 43 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 139) TENTANG KEADAAN BAHAYA .
Di dalam Pasal berbunyi ” (1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:
1. keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat
bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
3. hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala- gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.
edangkan PPKM sekarang ini justru dikeluarkan oleh instruksi menteri dlam negeri . apakah hal ini sudah sesuai dengan peraturn perundang-unangan yang berlaku?

Berita Terbaru