oleh

BEDROG DELICT / TINDAK PIDANA TIPUAN KEBENDAAN VERDUISTERING DELICT / DELIK PENGGELAPAN BENDA (TINDAK PIDANA KORPORASI / BADAN / BADAN HUKUM) Mr. Chaeil Yang(WNA KORSEL) Direksi PT White Music(Produsen Gitar Listrik) Kampung Payuyon, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang

Hak suara.com. Jakarata BEDROG DELICT / TINDAK PIDANA TIPUAN KEBENDAAN
VERDUISTERING DELICT / DELIK PENGGELAPAN BENDA
(TINDAK PIDANA KORPORASI / BADAN / BADAN HUKUM)
ANTARA
Mr. Chaeil Yang(WNA KORSEL) Direksi PT White Music(Produsen Gitar Listrik)
Kampung Payuyon, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang
VERSUS
Mr. Um Young Cheon Direksi PT. Seongeun Music(Produsen Bahan Baku Gitar Listrik)
Kampung Cakung, Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.
Pendapat Ahli Ilmu Hukum Pidana
Assistant Professor Dr. Youngky Fernando, S.H.,M.H.
Pekerjaan Sejak Tahun 2009 : Dosen Ilmu Hukum Pidana S-1 dan S2.
Tridharma Perguruan Tinggi : Ahli Ilmu Hukum Pidana Umum & Khusus.
Homebase Dosen : Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang.
Mutasi Homebase Dosen Ke : Universitas Krisnadwipayana Jakarta.
: Universitas Esa Unggul Jakarta Barat.
Nomor Induk Dosen Nasional : 0 4 2 7 0 2 6 3 0 1. Tertanggal 17 Mei 2016.
Inpassing / Penyetaraan ANS : KepMenRisTekDikTi No:1693/L4/KP/2019.
1 Januari 2018 Jabatan Dosen : Assistant Professor/Asisten Profesor / Lektor.
Golongan Pangkat Dosen : Lektor-III/c(Proses Lektor Kepala-IV/a)
Eks Jabatan Struktur : WaKa-3-STIH & KaProDi-S2-STIH-Painan.
Dosen Pembimbing/Penguji : Skripsi 2010, Tesis 2014, Disertasi 2020.
Penguji Disertasi Tahun 2020 : Mahasiswa Ilmu Kepolisian(STIK / PTIK)
Tahun 2021 Dosen Tetap : Universitas Esa Unggul Jakarta Barat.
Tahun 2020 Dosen S2 : Universitas Krisnadwipayana(UNKRIS).
Tahun 2019 Dosen Pascasarjana: Universitas Esa Unggul. Jakarta Barat.
Tahun 2018 Dosen Pascasarjana: Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang.
Tahun 2018 Dosen Pascasarjana: Universitas Jayabaya. Jakarta Timur.
Tahun 2016 Dosen Ilmu Hukum: STHI Painan Kota Tangerang.
Tahun 2013 Dosen Pascasarjana: Universitas Pakuan(UNPAK) Kota Bogor.
Tahun 2009 Dosen Ilmu Hukum: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jakarta.
Pengabdian Masyarakat Th2001: PosBAKUM-IKADIN Jakarta Barat.
Tahun 1990 – Tahun 2000 : Media Mingguan Tabloid Hukum & Kriminal.
Alamat berdasarkan KTP : Apartemen Robinson. Latumenten Raya.
Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan.
Kotamadya Jakarta Utara.
Alamat Baru(Domisili Terkini) : Perumahan Bogor Nirwana Residence(BNR)
Harmony-2. Blok-2. No: 26. RT: 02, RW: 15.
Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari.
Kabupaten Bogor Selatan. Kode Pos: 16135.
HP & WA: 0 8 1 2 9 5 2 3 2 1 2. Alamat email: yfernando027@gmail.com
Page 2 of 56
I. PENDAHULUAN.
1. IUS CONSTITUTUM(Hukum Yang Sedang Berlaku) Berawal dari Crimineel
Wetboek voor Het Koninkrijk Holland (WvS) Tahun 1795 diberlakukan pada
Tahun 1809. Selanjutnya Perancis menjajah Belanda diberlakukannya Code Penal
sejak Tahun 1811 s/d Tahun 1813. Selanjutnya Belanda merdeka, maka lahirlah
Wetboek van Strafrecht 1881 dan diberlakukan pada Tahun 1886. Berlakulah
Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Tentang Kejahatan Untuk
Bangsa Eropa. Berdasarkan Koninklijk Betsuit(titah raja) Tertanggal 10 Pebruari
1866. Juncto Algemeene Politie Strafreglement. Tentang Pelanggaran Untuk
Bangsa Eropa. Berdasarkan Ordonnantie 15 Juni 1872. Dan Berlakulah Wetboek
van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Tentang Kejahatan Untuk Pribumi
Indonesia dan Penduduk Indonesia Bangsa Timur Asing. Berdasarkan
Ordonnantie 05 Mei 1872. Juncto Algemeene Politie Strafreglement. Tentang
Pelanggaran Untuk Pribumi Indonesia dan Penduduk Indonesia Bangsa Timur
Asing. Berdasarkan Ordonnantie 15 Juni 1872. Tahun 1915 Nomor 33. Tanggal
15 Oktober 1915. Juncto Staatblad 1915 Nomor 723. Wetboek van Strafrecht
voor Nederlandsch-Indie diberlakukan diseluruh Indonesia Tertanggal 01
Januari 1918. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-India atau Wetboek
van Strafrecht atau Kitab Undang Undang Hukuman bagi Hindia-Belanda atau
Kitab Undang Undang Hukuman atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau
KUHPidana Juncto Pasal-II-Peralihan UUD 1945. Tanggal 17 Agustus 1945.
Juncto UU-RI Nomor 01 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946. Juncto
Perubahan dan Penambahan Secara Parsial Wetboek van Strafrecht(KUHP):
1. UU-Darurat-RI Nomor 8 Tahun 1948. Tertanggal 31 Maret 1948. 2. UU-Negara
Republik Indonesia Tertanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 29 September
1958. Berlakulah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Berdasarkan
Staatsbladen 1915 Nomor 723. Juncto Staatsbladen 1945 Nomor 135. Juncto
Staatsbladen 1946 Nomor 76. Juncto Staatsbladen 1947. Wetboek van Strafrecht
voor Nederlandsch-Indie menjadi Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang
Undang Hukum Pidana. Berdasarkan UU-RI Nomor 01 Tahun 1946. 3. UUDarurat-RI Nomor 8 Tahun 1955. Tertanggal 02 Juni 1955. Tentang Delik
Imigrasi dan Penghapusan Pasal 241 Sub-1 dan Pasal 257. 4. UU-Negara Republik
Indonesia. Tanggal 29 September 1958 hingga kini. Memberlakukan Wetboek van
Page 3 of 56
Strafrecht atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tertanggal 08 Maret 1942.
Berdasarkan UU-RI Nomor 01 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946. Juncto
UU-RI Nomor 73 Tahun 1958(Lembaran Negara 1958 Nomor 127). 5. UU-RI
Nomor 01 Tahun 1960. Tertanggal 05 Januari 1960. Tentang Perubahan dan
Memperberat Ancaman Pidana Pasal 359, Pasal 360, Pasal 188. 6. PERPU-RI
Nomor 16 Tahun 1960. Tentang Perubahan dan Pembatasan Nilai Harga Barang
Dalam Pasal 363, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 ayat(1) dari Vijf
entwinting gulden menjadi Rp. 250. 7. PERPU-RI Nomor 18 Tahun 1960. Tentang
Perubahan Jumlah Ancaman Hukuman Denda dan Dikeluarkannya Delik Ekonomi
dan Mata Uang Rupiah Besarannya Dilipatgandakan Menjadi 15 Kali Besarannya.
8. PERPU-RI Nomor 1 Tahun 1960. Tertanggal 14 April 1960. 9. UU-RI Nomor
01 Tahun 1961. Tertanggal 04 Pebruari 1961. 10. PENPRES-RI Nomor 11 Tahun
1963. Tertanggal 16 Oktober 1963. Tentang Kegiatan dan Delik Subversi.
11. PENPRES-RI Nomor 02 Tahun 1964. Tertanggal 17 April 1964. Tentang
Pelaksanaan Putusan Peradilan Umum dan Militer Vonis Pidana Mati Dengan
Ditembak. 12. PENPRES-RI Nomor 01 Tahun 1965. Tertanggal 27 Januari 1965.
Tentang Pencegahan Penyalah-Gunaan atau Penodaan Agama. 13. UU-RI Nomor
15 Tahun 1969. Tertanggal 17 Desember 1969. 14. UU-RI Nomor 3 Tahun 1971.
Tanggal 29 Maret 1971. Tentang Kualifikasi Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal
388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423,
Pasal 425, Pasal 435. Menjadi Delik Korupsi. 15. UU-RI Nomor 7 Tahun 1974.
Tertanggal 06 Nopember 1974. Penertiban Perjudian Dengan Memperberat
Ancaman Hukuman Pidana Judi. 16. UU-RI Nomor 4 Tahun 1975. Tertanggal 24
Nopember 1975. 17. UU-RI Nomor 4 Tahun 1976. Tertanggal 27 April 1976.
Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal yang Bertalian Dengan
Perluasan Berlakunya Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Sarana atau
Prasarana Penerbangan. 18. UU-RI Nomor 2 Tahun 1980. Tertanggal 20 Maret
1980. 19. UU-RI Nomor 11 Tahun 1980. Tertanggal 27 Oktober 1980. Tentang
Delik Suap. 20. UU-RI Nomor 15 Tahun 1969. Juncto UU-RI Nomor 4 Tahun
1975. Juncto UU-RI Nomor 2 Tahun 1980. Juncto UU-RI Nomor 1 Tahun 1985.
Tertanggal 07 Januari 1985. Tentang Penambahan Delik PEMILU. 21. UU-RI
Nomor 27 Tahun 1999. Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. 22. UURI Nomor 31 Tahun 1999. “Tentang Pemberantasan TIPIKOR”. Rumusan Unsur
Unsur Delik Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal
Page 4 of 56
417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435 KUHPidana
Menjadi Bagian Delik TIPIKOR Dengan Memperberat Ancaman Pidananya.
23. UU-RI 20 Tahun 2001. “Perubahan atas UU-RI Nomor 31 Tahun 1999.
Tentang Pemberantasan TIPIKOR”. Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388,
Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal
425, Pasal 435 KUHPidana Dihapus. Buku Kesatu Tentang Ketentuan Umum
dan Buku Kedua Tentang Kejahatan dan Buku Ketiga Tentang Pelanggaran.
2. ILMU HUKUM PIDANA. Ilmu yang mempelajari dan menjelaskan asas asas
hukum pidana dan teori-teori atau doktrin-doktrin hukum pidana yang menjadi
dasar atas peraturan hukum pidana yang berlaku pada suatu saat maupun pada
suatu waktu tertentu, pada ius constitutum (hukum yang berlaku saat itu)
maupun ius constituendum(hukum yang dicita-citakan).
3. TEORI HUKUM: 1. Ajaran Hukum (Apeldoorn); 2. Legal Method
(Friedmann); 3. Rechtsnormen lehre (Hans Nawiasky); 4. Legal Theory
(Schlesinger); 5. Ilmu Hukum Sistematis atau Ilmu Hukum Dogmatik, yaitu
yang dianut oleh aliran / hukum positif dan aliran legisme; 6. Theory of Law
dari Roscoe Pound; 7. llmu Hukum sebagai teknik hukum. (Tobing, 1983: 62).
Soerjono Soekanto, menurut pendapatnya biasanya dikemukakan beberapa
kriteria ideal dari Teori yang mencakup hal-hal sebagai berikut: Suatu teori secara
logis harus konsisten: artinya, tidak ada hal-hal yang saling bertentangan dalam
kerangka yang bersangkutan; Suatu teori terdiri dari pertanyaan-pertanyaan
mengenai gejala-gejala tertentu, pertanyaan pertanyaan mana mempunyai
interrelasi yam serasi; Pernyataan-pernyataan dalam suatu teori, harus dapat
mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkupnya, dan masingmasing bersifat tuntas; Tidak ada pengulangan ataupun duplikasi dalam
pernyataan-pernyataan tersebut. Suatu teori harus dapat diuji di dalam penelitian.
Mengenai hal ini ada asumsi-asumsi tertentu, yang membatasi diri pada
pernyataan bahwa pengujian tersebut senantiasa harus bersifat emperis
(Soekanto, 1981: 115-116). Soerjono Soekanto dalam bukunya menyebutkan
5 Kegunaan Teori: 1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih
mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya. 2. Teori
sangat berguna di dalam mengembangkan sistem kiasifikasi fakta, membina
struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi definisi. 3. Teori
biasanya rnerupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta
Page 5 of 56
diuji kebenarannya yang menyangkut objek yann diteliti. 4. Teori memberikan
kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebabsebab terjadinya fakta tersebut dan kemungkinan faktor-faktor tersebut akan
timbul lagi pada masa-masa mendatang. 5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk
terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti (Soekanto, 1981:
113). Menurut ML. Tobing. 1. Teori Hukum adalah ilmu yang mempelajari
pengertian-pengertian pokok dan sistem dari hukum. Jadi teori hukum adalah
sebagai ilmu bantu terhadap ilmu hukum, yang menurut Apeldoorn bersama-sama
dengan perundang-undangan dan peradilan termasuk kesenian hukum. 2. Teori
Hukum adalah alat teknis atau ilmu bantu bagi ilmu hukum positif, sebagaimana
halnya dengan sosiologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
3. Teori Hukum berusaha mencari jawaban bagi persoalan teori hanya yang
bertalian dengan hukum positif. 4. Teori Hukum berhasrat memahami bentukbektuk hukum positif, serta unsur-unsur yang akan dijadikan bahan oleh hukum
dan ilmu hukum dalam membangun sisternatiknya. Teori Hukum adalah sebagai
penunjang bagi hukum positif dalam memberikan penjelasan, perumusanperumusan tentang pengertian pengertian pokok dan sistem hukum positif. Atau
dapat juga dikatakan sebagai dasar landasan untuk mempelajari hukum positif
karena sebelum mempelajari hukum positif lebih jauh, maka harus mendasari diri
dulu dengan pengertian-pengertian pokok dan sistem-sistemnya (Tobing, 1983:
62-63). Dengan demikian maka Teori Hukum bukan hanya sekadar sebuah usaha
untuk membuat sistematisasi dari ajaran hukum, akan tetapi lebih merupakan suatu
kajian filsafat atau suatu bentuk alternatif lain dari kajian filsafat tentang hukum.
Menurut Satjipto Rahardjo. Teori Hukum akan mempermasalahkan hal-hal
seperti: mengapa hukum itu berlaku, apa dasar kekuatan mengikatnya ? . apa yang
menjadi tujuan hukum ?.. bagaimana hukum itu seharusnya dipahami ?.. apa
hubungannya dengan individu, dengan masyarakat ?.. apa yang seharusnya
dilakukan oleh hukum ?. apakah keadilan itu ?. bagaimanakah hukum yang adil ?
(Rahardjo, 1991: 254). Tobing menyimpulkan bahwa tugas Teori Hukum
adalah merumuskan cita-cita politik hukum dalam istilah-istilah, prinsip-prinsip
hukum dengan menerima bahan-bahan dari filsafat hukum dan politik hukum.
Sedangkan filsafat hukum adalah memberikan dasar pemikiran pada Teori
Hukum. Sebagai contoh yang harus dijawab oleh Teori Hukum dapat disebut:
Apakah hukum itu ?. Apakah keadilan ?. Bagaimana sistematik hukum ?..
Page 6 of 56
Darimana datangnya hukum ?… Bagaimana pengertian hukum ?. Bagaimana
struktur hukum ?.
4. TEORI SISTEM HUKUM. Lawrence Meir Friedman. Sosiologi Hukum
Stanford University. Kendati para ahli hukum belum sepakat mengenai definisi
ilmu hukum, akan tetapi dari berbagai pendapat yang pernah dikemukakan, dapat
disimpulkan bahwa hukum mempunyai empat(4) unsur, yakni: 1. Di dalamnya
termuat aturan atau ketentuan; 2. Bentuknya dapat tertulis dan tidak tertulis;
3. Aturan atau ketentuan tersebut mengatur kehidupan masyarakat, dan 4. Tersedia
sanksi bagi para pelanggarnya. Jika keempat(4) unsur tersebut dirangkai, maka
hukum dapat didefinisikan sebagai “semua peraturan maupun ketentuan tertulis
maupun tidak tertulis yang mempunyai materi mengatur kepentingan
masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi hukum akan
dikenakan pada si pelanggar”. Tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai
oleh hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum (perlindungan hukum) dan
kemanfaat. Tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat dicapai dengan cara
melindungi kepentingan- kepentingan yang ada dalam masyarakat secara
seimbang. Implementasi tujuan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu
negara berdasarkan atas hukum. Untuk mencapai tujuannya, hukum haruslah
ditegakkan. Dalam hal ini hukum diasumsikan sebagai hukum yang baik (walau
faktanya ada juga hukum yang tidak baik). Jika kita membicarakan
penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum. Utama
dari sistem hukum: 1. Struktur Hukum (Legal Structure); 2. Isi Hukum
(Legal Substance); 3. Budaya Hukum (Legal Culture); 4. Dampak Hukum
(Legal Impact). Berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung:
1. Substansi Hukum: Sebagai Sistem Substansial yang menentukan bisa atau
tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan
oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang
mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup
hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab
undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil
Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan
perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo
Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan
peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini
Page 7 of 56
mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah
adanya asas Legalitas dalam KUHPidana. Pasal 1, ditentukan “tidak ada suatu
perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang
mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi
hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam
peraturan perundang-undangan. 2. Struktur Hukum / Pranata Hukum:
Sebagai Sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu
dilaksanakan dengan baik. Struktur Hukum berdasarkan UU-RI Nomor 8 Tahun
1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan
Pelaksana Pidana. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undangundang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas
dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat
adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini
runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak
ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa
bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan
aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya
mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak
berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya
mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama,
ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga
dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam
memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum
rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk
sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih
terbuka. 3. Budaya Hukum: Kultur Hukum adalah sikap manusia terhadap
hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur
hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan
bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya Hukum
erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran
hukum masyarakat maka akan tercipta Budaya Hukum yang baik dan dapat
merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana,
tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salahsatu indikator
berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga(3) unsur Sistem Hukum itu sendiri tak
Page 8 of 56
berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, Substansi
adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan Kultur Hukum
adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan
mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.
Dikaitkan dengan Sistem Hukum di Indonesia Teori Sistem Hukum tersebut dapat
kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.
Polisi adalah bagian dari Struktur Bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat,
dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini
menentukan kokoh nya Struktur Hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak
hanya ditentukan oleh kokohnya Struktur, tetapi juga terkait dengan Kultur Hukum
di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga(3) unsur sebagaimana
yang dikatakan Lawrence Meir Friedman tersebut belum dapat terlaksana
dengan baik, khususnya dalam Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Sebagai
contoh, dalam Struktur Hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi
penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian
halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benarbenar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan tersebut,
Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya
tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas
fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya
legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi,
struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap
efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita
artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum
tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan
melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga
ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap
aturan hukum yang telah dibuat. Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum
dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka
dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun
sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih
bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap
suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi),
maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya
Page 9 of 56
berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena
aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya,
maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.
5. SISTEM HUKUM. Berasal dari dua kata yaitu “sistem‟ dan “hukum‟. Yang
keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari
bahasa Latin systema dan bahasa Yunani systema pula, sistem dapat berarti
sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan hukum tidak dapat
diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum, hukum
itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula
masalah yang akan dikaji. Sehingga, setiap ahli memberikan pengertian-pengertian
yang berbeda mengenai pengertian hukum sendiri. Berikut diantaranya: Prof. Mr.
E.M. Meyers. Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan
kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan
menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Drs. E.
Utrecht, S.H. Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang
mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh
masyarakat itu. S.M. Amin, S.H. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang
terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam
pergaulan manusia. J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto,
S.H. Hukum adalah peratuan-peraturan yang bersifat memaksa, yang
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat
oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya
mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman terentu. Dari berbagai
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan peraturan yang
bersifat memaksa dan mengikat seseorang agar tercipta kehidupan yang serasi
dan selaras dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga, sistem hukum
dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa demi
terciptanya kehidupan yang serasi dan selaras dengan norma.
6. SISTEM HUKUM CAMPURAN. Antara Eropa Kontinental, Hukum Adat,
Hukum Agama khusus Hukum Syariah Islam, serta tidak mengesampingkan
sistem hukum Anglo-Saxon. Saat pertama mendengar istilah Hukum Eropa
Kontinental yang ada dipikiran kita pasti adalah negara-negara yang terletak di
Benua Eropa. Namun, ternyata meski berada dalam Benua Asia, Bangsa Indonesia
juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagai salah satu sistem
Page 10 of 56
hukumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Bangsa Indonesia mengalami
penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun yang tidak lain Belanda merupakan
salah satu pendukung utama sistem hukum Eropa Kontinental. Dan selama masa
penjajahan tersebut Belanda menerapkan asas konkordansi, yang berarti
sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) berjalan selaras dengan sistem
hukum Belanda. Sehingga, secara mutatis mutandis sistem hukum Eropa
Kontinental telah diterapkan kepada Bangsa Indonesia. Walaupun dominan
menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, Belanda juga melaksanakan
sistem hukum adat (adat rechtpolitiek) kepada masyarakat golongan pribumi
asli. Sehingga, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pluralisme
hukum. Yang dalam perkembangannya lebih banyak ditinggalkan karena pengaruh
hukum kolonial yang cenderung kuat. Setelah kemerdekaan, pengaruh Sistem
Eropah Kontinental tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan
unifikasi. Meskipun Hukum Adat tetap diakui, tetapi pandangan yang lebih
mengemuka adalah dalam pembangunan hukum maupun optimalisasi fungsi
hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui
peraturan perundang undangan. Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah
unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan,
adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum
Indonesia tidak hanya mengedepan-kan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi
prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada
masa masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang
kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia. Bobroknya sistem hukum di
Indonesia, diibaratkan orang sakit akibat merokok. Jika dianalogikan, orang sakit
karena merokok justru tidak pernah mau mengakui jika sakitnya karena rokok.
“Kalau perokok, datang ke dokter, akan selalu bilang, saya sakit. Tapi pasti
tidak mau mengaku karena rokok, karena ingin tetap merokok,” kata Guru
Besar Luar Biasa UI. Mardjono Reksodiputra dalam diskusi hukum di kantor
Komisi Hukum Nasional. Jalan Diponegoro 64. Menteng. Jakarta Pusat.
(7/5/2010). Analogi tersebut sebagai perumpamaan kepada institusi polisi, jaksa
dan hakim yang tidak pernah mengakui institusinya salah. Setiap kali ada kasus,
mereka selalu menunjuk itu ulah oknum. “Harusnya mereka mengakui supaya
tidak mengulangi. Jangan seperti perokok yang tidak mau mengaku
merokok”. Untuk mengetahui lebih mendalam lagi, kita perlu mempelajari apa
Page 11 of 56
yang menjadi unsur-unsur pokok sistem hukum itu. Para ahli memiliki pendapat
sendiri-sendiri mengenai sistem hukum. Namun, pada kesempatan kali ini kita
akan lebih terfokus pada sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman. Ahli
Sosiologi Hukum Stanford University.
7. HUKUM PIDANA OBJEKTIF / IUS POENALE. Aturan-aturan hukum
objektif (aturan hukum pidana) dalam bentuk materiil(KUHP) dan dalam bentuk
formil (KUHAP).
8. HUKUM PIDANA SUBJEKTIF / IUS PUNIENDI. Hak negara menjatuhkan
pidana melalui proses (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penghukuman,
pembinaan dalam rangka rehabilitasi mental terpidana) berdasarkan hukum acara
pidana.
9. AJARAN ILMU HUKUM PIDANA: 1. Ajaran Aliran Klasik Abad ke-18:
Perancis ketika itu banyak terjadi permasalahan hukum dengan ketidak-pastian
hukumnya, ketidak-samaan hukumnya, ketidak-adilan hukumnya. Aliran Klasik
menginginkan agar hukum pidana tersusun secara sistematis dengan
menitikberatkan kepada “kepastian hukum”. Guna melindungi kepentingan
hukum individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Termasuk ke dalam aliran
hukum positif yang berorientasi kepada perbuatan tindak-pidana(daadstrafrecht). Pertama: Asas Legalitas: tidak ada pidana tanpa undang-undang,
tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa
undang-undang. Kedua: Asas Kesalahan: orang hanya dapat dipidana untuk
tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan. Ketiga: Asas
Pembalasan: pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk
mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan beratringannya perbuatan yang dilakukannya. 2. Ajaran Aliran Modern. Melindungi
masyarakat dari kejahatan. Asas Lesalut du People est la Supreme loi(hukum
tertinggi adalah perlindungan atas masyarakat atau warga-negara) termasuk ke
dalam aliran hukum positif yang berorientasi kepada pelaku tindak-pidana(dader
strafrecht). Pertama: memerangi kejahatan. Kedua: memperhatikan ilmu
lainnya. Ketiga: ultimum remidium.
10. FUNGSI HUKUM PIDANA. Vos dan Hart dan Sudarto: Fungsi Umum:
mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata-tertib dalam
masyarakat. FUNGSI KHUSUS. Pertama: melindungi kepentingan hukum
(individu, masyarakat, negara) terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya.
Page 12 of 56
1. Ketentuan Pidana yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan hukum
perorangan(individu); 2. Ketentuan Pidana yang berkaitan dengan perlindungan
kepentingan hukum umum(masyarakat); 3. Ketentuan Pidana yang berkaitan
dengan perlindungan kepentingan hukum negara. KEPENTINGAN HUKUM:
1. Kepentingan Hukum Perorangan (individoele belangen) yang terdiri dari:
a. Kepentingan Jiwa (leven belangen). b. Kepentingan Badan (lijf belangen).
c. Kepentingan Kehormatan dan nama baik (eer belangen). d. Kepentingan
Kemerdekaan (vrijheid belangen). e. Kepentingan Harta-Benda (Vermongen
Belange). 2. Kepentingan Hukum Masyarakat(Maatsch-Appelijke Belangen),
yang terdiri: a. Ketentraman & Rasa Aman(rust order); b. Hak Berserikat;
c. Keadilan Sosial & Perlindungan Publik. 3. Kepentingan Negara (staats
belangen) adalah: a. Keamanan Negara(luar/dalam negeri); b. Kedaulatan
Negara; c. Kekayaan Negara. FUNGSI KHUSUS. Kedua: memberikan
kewenanngan kepada negara untuk melaksanakan fungsi perlindungan
kepentingan hukum tersebut dengan menjalankan alat-alat kekuasaannya dalam
konteks berdasarkan hukum acaranya.
11. TUJUAN PEMPIDANAAN: 1. Teori Absolut/Aliran Klasik. “Pembalasan”
adalah legitimasi pemidanaan. negara berwenang menjatuhkan pidana karena
penjahat melakukan penyerangan dan perkosaan terhadap kepentingan hukum.
2. Teori Relatif atau Teori Relasi: adanya relasi antara ketidak-adilan dan pidana
bukanlah hubungan secara apriori. Hubungan keduanya dikaitkan dengan tujuan
yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal
ketidak-adilan. 3. Teori Gabungan atau Teori Kombinasi: Suatu teori gabungan
antara teori pembalasan dan perlindungan masyarakat. 4. Teori Kontemporer:
a. Teori Efek Jera; b. Teori Edukasi; c. Teori Rehabilitasi; d. Teori
Pengendali Sosial; e. Teori Keadilan Restoratif.
12. VIKTIMOLOGI / ANDILNYA KORBAN KEJAHATAN: Suatu studi yang
mempelajari tentang korban dengan penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat
penimbulan korban yang merupakan masalah manusia dan sebagai suatu
kenyataan sosial.
13. ALAT PEMBUKTIAN PIDANA: 1. Alat Bukti Konvensional: surat, saksi,
pengakuan. 2. Alat Bukti Non-Konvensional / Modern: elektronik dan saintifik.
3. Alat Bukti Direct-Evidence / Alat Bukti Langsung: saksi melihat langsung.
4. Alat Bukti Indirect-Evidence / Alat Bukti Secara Tidak Langsung atau
Page 13 of 56
Sirkumstansial: antara fakta dengan barang bukti hanya dapat dilihat dari adanya
hubungannya setelah ditarik kesimpulan-kesimpulannya.
14. UNSUR TINDAK PIDANA: 1. Unsur Objektif(di luar diri dader): a. Baik
berbuat maupun tidak berbuat(berdiam diri). Contoh: sesuatu yang dilarang;
b. Akibat yang dilarang (dalam delik materiil); c. Keadaan yang dilarang
(tempat umum). 2. Unsur Subjektif(di dalam diri dader): a. Sesuatu yang
menjadi tanggungjawabnya atas perbuatannya; b. Kesalahan (kemampuan
bertanggungjawab): 1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia
dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan juga mengerti akan nilai akibat
perbuatannya: 2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat
menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya; 3. Orang
tersebut sadar perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang oleh
hukum.
15. KESENGAJAAN / TEORI KEHENDAK. Von Hippel Tahun 1903: Akibat
perbuatan dikehendakinya dan terjadi sesuai dengan yang dikehendakinya.
Hubungan antara kehendaknya dengan akibat-nya terdapat Asas Causalitas.
Apabila akibatnya itu adalah benar yang dimaksudkan si pembuat. OPZET
DELICTE. Memorie van Toelichting (MvT) Tahun 1886. Opzet: de (bewuste)
richting van den wil op een bepaald misdrijf. Kehendak yang disadari yang
ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Opzet / Sengaja sama dengan
Willens / Hendak en Wetens / Mengetahui. TEORI KEHENDAK DAN
MENGETAHUI. Van Hattum. Willens / Hendak tidak sama dengan Wetens /
Mengetahui. Seseorang berbuat, ia memiliki Kehendak / Willens. Namun
akibatnya belum tentu ia Mengetahui / Wetens, apa yang akan terjadi. Apakah ia
Kehendaki / Willens, akibatnya ataukah ia tidak Kehendaki / Willens, akibatnya,
karena ia tidak Wetens / Mengetahui, akibat apa yang akan terjadi nantinya ?.
TEORI KEHENDAK. Wils-Theorie. Prof. Simons: Kehendak adalah untuk
mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang undang. TEORI
MEMBAYANGKAN. Voor Stelling Theorie. Frank: Sengaja adalah
membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; Orang tersebut tidak
bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan. Apa yang ia
ketahui atau dibayangkan olehnya itulah yang akan terjadi pada waktu ia akan
berbuat. Kesengajaan Sebagai Maksud(Opzet als Oogmerk): untuk mencapai
suatu tujuan. Juncto Kesengajaan Dengan Sadar Kepastian (Opzet
Page 14 of 56
Metzekerheids Bewustzijn atau Nood Zakkelijkheid Bewustzijn) Perbuatan
berakibat yang dituju, namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu
keharusan mencapai tujuan. Kesengajaan By Sadar Kemungkinan (Dolus
Eventualis / Voorwaardelijk Opzet): 1. Kesengajaan Berwarna (Gekleurd):
Sifat Kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan
mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum
(dilarang); 2. Kesengajaan Tidak Berwarna (Kleurloos) Kesengajaan itu tidak
berwarna, bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah si pelaku itu menghendaki
perbuatan yang dilarang itu. Dolus Eventualis atau Voorwaardelijk Opzet:
RUU-KUHP-Nasional. Pasal 39 ayat(1): Seseorang hanya dapat dipertanggung
jawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau
karena kealpaan. Ayat(2): Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan
yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang undangan
menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan
kealpaan dapat dipidana. Ayat(3): Seseorang hanya dapat dipertanggung
jawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang
diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan
terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.
16. MELAWAN HUKUM PIDANA / WEDERRECH-TELIJKHEID: 1. Er moet
een daad zijn verricht. Ada yang melakukan perbuatan; 2. Die daad moet
onrechtmatig zijn. Perbuatan itu melawan hukum; 3. De daad moet aan een
ander schade heb ben toegebracht. Perbuatan itu menimbulkan kerugian
orang lain; 4. De daad moet aan schuld zijn te wijten. Perbuatan itu adalah
kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya. HAZEWINKEL SURINGA.
Melawan Hukum adalah “Zonder (eigen) Recht”: tanpa kewenangan.
MELAWAN HUKUM PERDATA / ONRECHT-MATIGEDAAD Burgerlijk
Wetboek Belanda Tahun 1827 (Staatsblaad 23 tahun 1847) Juncto Asas
Konkordansi Burgerlijk Wetboek Tanggal 1 Mei 1848(Staatblaad 223 tahun
1847. 30 April 1947) Berlaku untuk golongan cina tahun 1917. Berlaku untuk
golongan arab tahun 1924. Berlaku untuk golongan pribumi tahun 1938.
Burgerlijk Wetboek Indonesia. Pasal 1365 BW: setiap perbuatan yang
melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan
orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk
menggantikan kerugian tersebut. Unsur-Unsur P.M.H: 1. Ada perbuatan
Page 15 of 56
melawan hukum. 2. Ada kesalahan. 3. Ada hubungan sebab akibat antara
kerugian dan perbuatan. 4. Ada kerugian. Unsur-Unsur P.M.H: 1. Melanggar
Undang Undang. Perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undangundang. 2. Melanggar Hak Subjektif Orang lain. Perbuatan yang dilakukan
telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak
terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan,
nama baik ataupun hak perorangan lainnya). 3. Bertentangan Dengan
Kewajiban Hukum Pelaku. Kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis, termasuk hukum publik. 4. Bertentangan Dengan Kesusilaan.
Kaidah moral (Pasal 1335 Juncto Pasal 1337 BW); 5. Bertentangan Dengan
Sikap Kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Bersumber pada
hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan
dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan
kepentingan orang lain. Unsur Kesalahan: 1. Kesengajaan. Kesengajaan. Ada
kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu
akan merugikan orang lain. 2. Kealpaan. Kealpaan. Ada perbuatan mengabaikan
sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga
menimbulkan kerugian bagi orang lain. Peniadaan Kesalahan terdapatnya
alasan pemaaf dan alasan pembenar. Unsur Hubungan Sebab-Akibat antara
Kerugian Vs Perbuatan (Kausalitas): Ada hubungan sebab akibat antara
perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya: kerugian yang
terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan
terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Unsur
Kerugian: Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian Materiil
dan/atau Immateriil. Materiil: misalnya kerugian karena tabrakan mobil,
hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Immateriil:
misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semagat
hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. Pemberian Ganti
Kerugian: 1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365
Burgerlijk Wetboek Indonesia). 2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh
orang lain (Pasal 1367 Burgerlijk Wetboek Indonesia) ayat (1): seseorang tidak
hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri,
melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang
menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam
Page 16 of 56
pengawasannya (vicarious liability). 3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal
1368 Burgerlijk Wetboek Indonesia). 4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang
ambruk (Pasal 1369 Burgerlijk Wetboek Indonesia). 5. Ganti rugi untuk keluarga
yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 Burgerlijk Wetboek
Indonesia). 6. Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371
Burgerlijk Wetboek Indonesia). 7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal
1372 Burgerlijk Wetboek Indonesia). 8. Adanya hubungan kausal antara
perbuatan dan kerugian. Ganti Kerugian Karena Wanprestasi. Burgerlijk
Wetboek Indonesia Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena
tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah
dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang
harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya
dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Abdul R Saliman
(Saliman: 2004, hal. 15) wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak
memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan
dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. J Satrio (Satrio: 1999,
hal 122) wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi
janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat
dipersalahkan kepadanya. Unsur Wanprestasi: 1. Ada perjanjian para pihak.
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan perjanjian yang sudah
disepakati. 3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan
perjanjian. Perjanjian Vs Persetujuan. Overeenkomst/Perjanjian adalah suatu
peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan
perbuatan tertentu. R. Subekti. Perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau
lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal. Perjanjian adalah perbuatan/ tindakan yang dilakukan dua orang atau
lebih untuk melakukan suatu hal sehingga tercapainya kata sepakat dari para
pihak di lingkungan harta kekayaan. Dari peristiwa tersebut timbul suatu
hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan Perikatan. Dengan
demikian “Perjanjian” merupakan sumber terpenting melahirkan “Perikatan”.
Selain dari perjanjian, Perikatan juga dilahirkan dari Undang-Undang (Pasal 1233
BW) atau dengan perkataan lain ada Perikatan yang lahir dari Undang Undang.
Pada kenyataannya yang paling banyak adalah Perikatan yang lahir dari Perjanjian.
Asas-Asas Perjanjian. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada
Page 17 of 56
hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas. Asas Konsensualisme. Kata
Konsensualisme, berasal dari Bahasa latin “Consensus”, yang berarti sepakat.
Asas Konsensualisme berarti perjanjian itu terjadi atau ada sejak saat
tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain bahwa perjanjian
itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat
antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sebagaimana terdapat dalam BW
Pasal 1338 ayat(1). Asas Konsensualisme dapat diketahui dari kata “dibuat
secara sah”. A. SEPAKAT: 1. Teori Kehendak (Wils Theorie) Teori kehendak
ini adalah suatu perjanjian lahir atau timbul, pada saat seseorang atau salah satu
pihak memiliki keinginan atau kehendak terhadap sesuatu, kemudian
mengutarakan keinginan atau kehendaknya tersebut, melalui suatu pernyataan
yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain, pernyataan ini yang menjadi
tolok ukur lahirnya suatu perjanjian. 2. Teori Pernyataan (Uitings Theorie)
kesepakatan (toesteming) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran
menyatakan bahwa, ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang
menerima, yaitu pada saat baru telah ditulis surat jawaban penerimaan. 3. Teori
Pengiriman (Verzends Theorie) kesepakatan terjadi pada saat dikirimnya surat
jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu perjanjian, karena
sejak saat pengiriman tersebut, si pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan
atas surat yang dikirimnya. 4. Teori Pengetahuan (Vernemings Theorie)
kesepakatan terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa
penawarannya telah diketahui oleh pihak yang menerima penawaran tersebut.
Kelemahan teori ini antara lain memungkinkan terlambat lahirnya perjanjian
karena menunda-nunda untuk membuka surat penawaran dan sukar untuk
mengetahui secara pasti kapan penerima tawaran mengetahui isi surat penawaran.
5. Teori Penerimaan (Ontvangs Theorie) terjadi pada saat pihak yang
menawarkan menerima langsung surat jawaban dari pihak yang menerima
tawaran. B. CAKAP MEMBUAT PERJANJIAN:(bekwaam) merupakan syarat
umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah
dewasa, sehat pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang undangan
untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam sistem hukum perdata barat
hanya mereka yang dibawah pengampuan sajalah yang dianggap tidak dapat
melakukan perbuatan hukum secara sah, orang-orang yang kurang atau tidak sehat
akal pikirannya yang tidak dibawah pengampuan tidak demikian, perbuatan
Page 18 of 56
hukum yang dilakukannya tidak dapat dikatakan sah kalau hanya di dasarkan pada
Pasal 1320 BW. Dalam BW Pasal 1329 dinyatakan bahwa, setiap orang adalah
cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali ditentukan lain oleh UndangUndang, yang mana dalam Pasal 1330 BW ditentukan batasan-batasan mengenai
orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu persetujuan-persetujuan,
yaitu: 1. Orang-orang yang belum dewasa (belum dewasa adalah mereka yang
belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan atau sebelumnya
belum kawin). 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. 3. Orang-orang
perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada
umumnya semua orang kepada siapa Undang Undang telah melarang, membuat
persetujuan-persetujuan tertentu. C. SUATU SEBAB HAL TERTENTU: Syarat
ini penting untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam menyusun kontrak.
Suatu hal tertentu tidak lain adalah perihal yang merupakan objek dari suatu
kontrak. Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu. Beberapa
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang terhadap suatu hal tertentu
dalam suatu kontrak, khususnya jika objek dalam perjanjian tersebut berupa barang
adalah: 1. Barang yang merupakan objek kontrak tersebut haruslah barang yang
dapat diperdagangkan (Pasal 1332 Burgerlijk Wetboek Indonesia). 2. Pada saat
kontrak dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal
1333 ayat (1) Burgerlijk Wetboek Indonesia). 3. Jumlah barang tersebut boleh
tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung
(Pasal 1333 ayat (2) Burgerlijk Wetboek Indonesia). 4. Barang tersebut dapat juga
barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) Burgerlijk
Wetboek Indonesia). 5. Tetapi tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang
masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) Burgerlijk
Wetboek Indonesia). D. Suatu Sebab Halal: “sebab” dalam bahasa Belanda
“oorzaak” dan bahasa latin “causa”. Sahnya causa dari suatu persetujuan
ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah
batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Dalam Pasal
1335 BW: suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu
sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Demikian halnya
dengan Pasal 1336 BW: jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi suatu sebab
yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan,
persetujuannya namun demikian adalah sah. Pasal 1337 BW: suatu sebab adalah
Page 19 of 56
terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan
dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. UNSUR PERJANJIAN: 1. Unsur
Essensialia. merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu,
harus mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok,
perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli,
bagian pokoknya harus ada harga barang yang diperjualbelikan. 2. Unsur
Naturalia. merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya, dalam jual beli, unsur naturalianya
terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi.
3. Unsur Accidentalia. adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang
merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur, boleh dikesampingkan oleh
para pihak, asalkan disepakati. merupakan persyaratan atau klausula khusus yang
ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, unsur ini
hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau
dipenuhi oleh para pihak. Misalnya, dalam jual-beli ditentukan mengenai tempat
dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli. Unsur yang oleh para
pihak secara ditambahkan dalam perjanjian dimana undang-undang tidak
mengaturnya unsur perjanjian: a) Ada Para Pihak. Pihak yang dimaksud
adalah subyek perjanjian yang paling sedikitnya terdiri dari dua orang atau badan
hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum
berdasarkan Undang-Undang. b) Ada Persetujuan. Persetujuan dilakukan
antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan. c) Ada
Tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak
kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan
Undang-Undang. d) Ada Prestasi yang akan dilaksanakan bahwa prestasi
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan
syaratsyarat perjanjian. e) Ada Bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Perjanjian
dapat dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan UndangUndang yang menyatakan bahwa, hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian
mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat. f) Ada Syarat-syarat
tertentu. Syarat menurut Undang-Undang, agar suatu perjanjian atau kontrak
menjadi sah. PERJANJIAN SAH(Pasal 1320 BW): 1. Sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya(Syarat Subyektif) 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
(Syarat Subyektif) apabila perjanjian tidak memenuhi Syarat Subyektif maka
Page 20 of 56
perjanjian itu tetap ada walaupun tidak sah dan menimbulkan kemungkinan untuk
dibatalkan. 3. Suatu hal tertentu(Syarat Obyektif) 4. Suatu sebab yang halal
(Syarat Obyektif) apabila suatu perjanjian tidak memenuhi Syarat Obyektif
adalah Batal Demi Hukum. JENIS PERJANJIAN: a. Perjanjian Timbal Balik
dan Perjanjian Sepihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang
membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual
beli. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu
pihak, misalnya perjanjian hibah. b. Perjanjian Bernama dan tidak Bernama.
menyatakan bahwa, Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus
diatur di dalam Undang-Undang. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang
tidak diatur secara khusus di dalam UndangUndang. c. Perjanjian Konsensual
dan Perjanjian Riil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak
adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Perjanjian riil adalah perjanjian yang
tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan
obyek perjanjian atau bendanya. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK. BW
Pasal 1338 ayat(1): Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan menekankan pada kata
“semua perjanjian”, seolah-olah berisikan pernyataan kepada masyarakat bahwa
setiap orang boleh membuat perjanjian berupa apa saja asal memenuhi syarat
sahnya perjanjian, dan perjanjian lahir dan mengikat bagi para pihak yang
membuatnya. Pihak-pihak juga bebas menentukan isi serta persyaratan dari suatu
perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan baik
dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum,
maupun kesesuaian. Kebebasan Berkontrak. adalah salah satu asas yang sangat
penting di dalam hukum perjanjian. Asas Kebebasan Berkontrak menurut
Hukum Perjanjian Indonesia: 1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat
perjanjian. 2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat
perjanjian. 3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian
yang akan dibuatnya. 4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. 6. Kebebasan untuk
menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional
(aanvullend, optional). Dapat disimpulkan bahwa Asas Kebebasan Berkontrak
sifatnya universal, artinya berlaku juga pada hukum perjanjian di Negara lain,
dan mempunyai ruang lingkup asas kebebasan berkontrak yang sama dengan
Page 21 of 56
Hukum Perjanjian Indonesia. Kebebasan berkontrak atau Freedom of Contract
harus dibatasi agar kontrak yang dibuat berlandaskan asas tersebut tidak membuat
perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Ada pembatasan oleh Burgerlijk
Wetboek atas kebebasan berkontrak: 1. Pasal 1320 ayat(1), ayat (2), dan
ayat(4) Burgerlijk Wetboek Indonesia. 2. Pasal 1332 Burgerlijk Wetboek
Indonesia. 3. Pasal 1337 Burgerlijk Wetboek Indonesia. 4. Pasal 1338 ayat(3)
Burgerlijk Wetboek Indonesia. Sekalipun Asas Kebebasan Berkontrak yang
diakui oleh Burgerlijk Wetboek Indonesia, pada hakikatnya banyak dibatasi oleh
Burgerlijk Wetboek Indonesia itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat
longgar. Kelonggaran ini telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan
ketidak-adilan bila para pihak yang membuat kontrak tidak sama kuat
kedudukannya atau mempunyai bargaining position yang tidak sama. ASAS
KEPASTIAN HUKUM / Asas Pacta Sunt Servanda berasal dari bahasa latin
yang berarti: “Janji Harus Ditepati”. Pacta Sunt Servanda (agreements must
be kept): bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak
yang melakukan perjanjian. Asas Hukum Internasional. Konvensi Wina
(Vienna Convention on the Laws of Treaties) Tanggal 23 Mei 1969. Pasal 26:
“every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by
them in good faith” setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan
dengan itikad baik. Asas Pacta Sunt Servanda yang berkaitan dengan akibat
perjanjian. Asas ini menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus
menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana
layaknya sebuah Undang-Undang, janji harus ditepati dan menepati janji
merupakan kodrat manusia, tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi
perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas ini tercantum dalam BW Pasal
1338 ayat(1): Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
Undang Undang bagi mereka yang membuatnya disimpulkan bahwa ketentuan
yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan mempunyai kekuatan
mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati, bilamana terjadi
penyimpangan dan pelanggaran oleh salahsatu pihak dalam perjanjian, maka
akan berakibat pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi
atau adanya ingkar janji. ASAS ITIKAD BAIK. BW Pasal 1338 ayat(3):
perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik. Bahwa sebagai sesuatu yang
telah disepakati dan disetujui oleh para pihak pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap
Page 22 of 56
perjanjian harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan kehendak para pihak pada
saat perjanjian ditutup. J. Satrio: itikad baik: perjanjian harus dilaksanakan
sesuai dengan kepantasan dan kepatutan, karena itikad baik adalah suatu
pengertian yang abstrak dan kalaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang
dimaksud dengan itikad baik, orang masih sulit untuk merumuskan. ASAS
KEPRIBADIAN. BW Pasal 1315: Pada umumnya seseorang tidak dapat
mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Maksud dari
ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut
harus untuk kepentingan dirinya sendiri. BW Pasal 1340: Perjanjian hanya
berlaku antara pihak yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak
hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu
terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam BW Pasal 1317: diperbolehkan
juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak
ketiga, apabila suatu penetepan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya
sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat
suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu,
tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan
hendak mempergunakannya. seseorang dapat mengadakan perjanjian /
kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang
ditentukan. BW Pasal 1318: Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka
dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang
memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat
disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya. ASAS
SEDERAJAT(equality). Asas kesederajatan dalam suatu perjanjian para pihak
mempunyai kedudukan yang sederajat (sama), sehingga salah satu pihak tidak
berkedudukan lebih tinggi dari yang lain, sama halnya dengan suatu perjanjian
tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Sesuai dengan BW Pasal 1338 ayat(2):
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah
pihak, atau karena alasan-alasan oleh Undang-Undang dinyatkan cukup untuk itu.
tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak apabila tidak dimintakan ke
pengadilan, apabila perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak maka nilai
dari Asas Kesederajatan ini tidak memberikan perlindungan atas hak-hak yang
dijamin oleh hukum dan perlindungan itu sendiri pada akhirnya kurang bahkan
tidak memberikan manfaat kepada setiap individu. Karena pada dasarnya, setiap
Page 23 of 56
orang sesuai dengan asas kesederajatan memiliki kedudukan dan perlakuan
yang sama di hadapan hukum.
17. P.M.H-FORMIL. Hoge Raad 10 Juni 1910(Orientasi Kepada Kepastian
Hukum) Burgerlijk Wetboek Belanda Tahun 1827 (Staatsblaad 23 tahun 1847)
Art 1401 Juncto Asas Konkordansi Burgerlijk Wetboek Indonesia 1 Mei 1848
(Staatblaad 223 tahun 1847. 30 April 1947) Berlaku untuk golongan cina tahun
1917. Berlaku untuk golongan arab tahun 1924. Berlaku untuk golongan pribumi
tahun 1938. Pasal 1365: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya
menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsurnya:
1. Ada perbuatan. 2. Perbuatan melanggar hukum. 3. Ada kesalahan.
4. menimbulkan kerugian orang lain. 5. Hubungan kausal antara perbuatan
Vs kerugian yang timbul. Kasus De Jutphense Juffrouw Arrest 10 Juni 1910.
Pengadilan Kota Jutphen. Pada Musim Dingin: Seorang nona dan seorang
tetangganya tinggal dalam suatu apartemen yang sama di kota tersebut. Nona
tinggal di bagian atasnya, sedangkan bagian bawah apartemen ditempati oleh
tetangganya. Suatu ketika pipa saluran air apartemen bagian atas pecah dan
airnya mengalir ke bagian bawah apartemen tetangganya. Aliran air yang pecah
dari pipa tersebut terletak di apartemen si nona dan hanya ia yang dapat
menghentikan aliran air tersebut, yaitu dengan cara ia tidak menghidupkan
putaran kran air kamar mandinya, namun si nona tidak memperdulikan hal
tersebut hingga tetangganya meminta agar si nona tidak menghidupkan kran air
tersebut dan tetap saja ia tidak menggubrisnya hingga aliran air tersebut
membasahi dan menggenangi tempat tinggal tetangganya. Atas hal tersebut
tetangganya menggugat si nona ke Pengadilan Zutphen atas Perbuatan Melawan
Hukum. Gugatan tersebut hingga mencapai Hoge Raad(Mahkamah Agung Negeri
Belanda) dan Gugatan Tetangganya tersebut tidak diterima oleh karena tindakan
si noa tidak melanggat undang-undang karena tidak ada ketentuan yang melarang
si nona mempergunakan kran air kamar mandinya.
18. P.M.H-MATERIIL. Hoge Raad 31 Januari 1919(Orientasi Kepada Keadilan)
Unsur-unsurnya (Onrechtmatigedaa) 1. Ada perbuatan. 2. Perbuatan tersebut
melanggar hukum. 3. Ada kesalahan pada pembuatnya. 4. Perbuatan tersebut
menimbulkan kerugian orang lain. 5. Ada hubungan kausal antara perbuatan
tersebut dengan kerugian orang lain. 6. Berbuat (aktif) maupun Berdiam(pasif)
Page 24 of 56
maupun melalaikan kewajiban hukum yang bertentangan dengan kepentingan
umum atau bertentangan dengan hak orang lain/bertentangan dengan rasa
kepatutan/ tercela(Pasal 165 KUHP). Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda)
Arrest 31 Januari 1919. Kasus Pengusaha Lindenbaum Vs Pengusaha Cohen.
Bermula perusahan percetakan Lindenbaum berkembang pesat apabila
dibandingkan dengan perusahaan percetakan Cohen. Selanjutnya atas hal
tersebut Cohen menyuap karyawan Lindenbaum untuk memberikan daftar harga
dan daftar nama para langganan(konsumen) Lindenbaum. Akhirnya
berdasarkan data tersebut Cohen menawarkan harga yang lebih rendah daripada
harga pesaingnya, kepada para konsumen Lindenbaum. Akbikat perbuatan Cohen
tersebut, maka Lindenbaum merasa dirugikan dan menggugat Cohen ke
Pengadilan Amsterdam atas Perbuatan Melawan Hukum (Art 1401 Burgerlijk
Wetboek Belanda atau Pasal 1365 BW) tingkat pertama gugatan dikabulkan.
Pada tingkat banding, Terbanding/Penggugat Lidenbaum dikalahkan oleh
Pembanding/ Tergugat. Pada tingkat kasasi, Pemohon Kasasi/Penggugat
Lindenbaum mengalahkan Termohon Kasasi / Tergugat Cohen. Pemohon Kasasi /
Penggugat Lindenbaum dikabulkan: Kaidah hukum: 1. Perbuatan yang
bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. 2. Perbuatan yang melanggar hak
subjektif orang lain; 3, Perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesantunan;
4. Perbuatan yang melanggar kepatutan di masyarakat. Pertimbangan Hukum:
Perbuatan(aktif) atau Berdiam (pasif) maupun lalai yang menimbulkan
pelanggaran terhadap hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum
pelaku atau kesusilaan danatau kepatutan dalam masyarakat atau tercela adalah
Perbuatan Melawan Hukum.
19. P.M.H FUNGSI NEGATIF. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, apabila tidak
terdapat Materiele Wederrechtelijkheid dan tidak Wederrechtelijk, walaupun
formil adalah Wederrechtelijk, karena memenuhi seluruh unsur pidana dari
yindak pidana tersebut. Perbuatannya tersebut melanggar hukum secara
formil(hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara) formiele
wederrechtelijkheid (kepastian hukum) Namun perbuatan tersebut membawa
kebaikan dan kemanfaatan dan tidak melanggar kepatutan atau tidak tercela atau
tidak melanggar materiele wederrechtelijkheid, demi tegaknya keadilan hukum
(syarat-syaratnya): 1. tidak menguntung diri. 2. tidak ada kerugian negara.
3. mengutamakan kepentingan umum terpenuhi(asas kemanfaatan publik).
Page 25 of 56
Pelanggaran terhadap formiele wederrechtelijkheid(hukum tertulis) berdasarkan
alasan pemaaf atau alasan pembenar tersebut, maka pelaku pelanggar formiele
wederrech-telijkheid(hukum tertulis) tidak dihukum demi keadilan hukum. Prof.
Loebby Loqman: Melawan Hukum Materiil haruslah digunakannya secara
“Negatif”: Apabila terdapat suatu perbuatan yang nyata-nyata merupakan suatu
Perbuatan Melawan Hukum secara “formil”, tetapi di masyarakat perbutan
tersebut tidaklah tercela, artinya secara “materiil: perbuatan tersebut tidaklah
melawan hukum, maka perbuatan tersebut haruslah tidak dijatuhi hukuman
pidana. Azas Legalitas KUHP Pasal 1 ayat(1): Nullum Delictum Nulla Poena
Sine Praevia Lege Poenali. Tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului hukum
pidana tertulis. Fungsinya Negatif hanya untuk peniadaan penghukumannya.
Jurisprudensi Pertama. Inggris. Abortus dokter Bourner’s Case 1939:
seorang dokter Bouner melakukan abortus terhadap seorang wanita remaja
berusia 14 tahun yang menjadi korban kasus perkosaan beberapa kali oleh
beberapa orang pelaku. Atas hal tersebut dokter Bouner diajukan ke peradilan
pidana atas tuduhan melanggar Section 58 of the Offence Act 1861.
Counsil(penasehat hukum) mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa atas dasar
dengan maksud “therapeutic”. Sedangkan Attorney(penuntut umum) mendalilkan
bahwa perbuatan terdakwa membahayakan diri orang lain. Selanjutnya
Judge(hakim) mengesampingkan kedua dalil tersebut dan mengambil
pertimbangan hukumnya sendiri bahwa abortus adalah legal apabila konsekuensi
kelangsungan kehamilan itu akan memperbutuk fisik dan mental wanita tersebut.
Abortus Provocatus Therapeuticus: suatu alasan hukum indikasi medis yang
menyimpulkan bahwa kehamilan tersebut akan memperburuk fisik dan mental
seseorang tersebut. Jurisprudensi Kedua. Belanda. Case Water en Melk
(Penjual Susu). Arrest. 14 Pebruari 1916. Art 344 Vol Verord Juncto Delik
Penyertaan: Dilarang menjual, melever atau mempunyai persediaan untuk
dilever, susu dengan nama susu murni(volle melk) jika di situ ada sesuatu yang di
tambahkan atau dihilangkan. Putusan Pengadilan Kantonrechter. Amsterdam:
Menghukum majikan produsen susu beserta pegawainya (pesuruh) yang
mengedarkan susu dicampur air kepada langganan. Putusan Pengadilan
Banding Arron-dissements Rechtbank. Amsterdam. membatalkan putusan
pengadilan tingkat pertama dengan menghukum majikan tersebut atas tindakpidana menyuruh(doen-pleger) mengedarkan susu campur air, dan membebaskan
Page 26 of 56
karyawan(pesuruh) tersebut dari pidana, karena ia dianggap tidak-tahu menahu
mengenai adanya campuran air dalam susu. Majikan tersebut via Jaksa
mengajukan kasasi. Putusan Mahkamah Agung Belanda: Melepaskan dan
membebaskan karyawan (pesuruh) tersebut. Art 344 Vol Verord
Amsterdam: tidak mensyaratkan adanya unsur “kesalahan”. Pasca Jurisprudensi
tersebut lahirlah Asas “Geen Straf Zonder Schuld” atau tiada pidana tanpa
kesalahan atau “Afwezigheid Van Alle Schuld”(AVAS): Alasan Pemaaf:
Alasan penghapus kesalahan yang timbul dari luar undang-undang(mensrea). Alasan Pembenar. Azas Afwezigheid Van Alle Wederrech-telijkheid
atau tiada pidana tanpa perbuatan melawan hukum secara materiil
(AVMW). Kesalahan: 1. Tiada Alasan Pemaaf: Perbuatan bersifat melawan
hukum dan merupakan tindak pidana, tetapi tidak tercela, maka ia tidak dapat
dipidana, karena tidak ada kesalahan/tidak tercela(pasal 44 ayat(1), pasal 48, pasal
49 ayat(2), pasal 51 ayat(2). 2. Tiada Alasan Pembenar: Perbuatannya benar
(pasal 49 ayat(1), pasal 50, pasal 51 ayat(1). 3. Kemampuan Pertanggung
jawaban Pidana. Jurisprudensi Kasasi TIPIKOR Nomor 81 K/Kr/1973.
Tanggal 20 Maret 1977. Perbuatan Ir. Otjo Danaatmaadja bin Dana-atmaadja
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 415 KUHPidana. Tetapi
perbuatannya tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan atau
pelanggaran, sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
Peniadaan Penghukuman: 1. Terdakwa mempunyai tujuan nyata yang
memberikan manfaat terhadap kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh
pembuat undang undang. 2. Terdakwa melindungi suatu kepentingan hukum yang
lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang ditujukan oleh
perumusan tindak pidana yang dilanggarnya. 3. Terdakwa mempunyai nilai yang
lebih besar bagi kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri
sendiri. Putusan MK-RI Nomor 003/PUU-IV/2006. Tertanggal 25 Juli 2006:
Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, apabila tidak terdapat Azas Materiele
Wederrechtelijkheid dan tidak Wederrechtelijk, walaupun formil adalah
Wederrechtelijk, karena memenuhi seluruh unsur pidana dari tindak pidana
tersebut. Perbuatannya tersebut melanggar hukum secara formil(hukum pidana,
hukum perdata, hukum administrasi negara) formiele wederrech-telijkheid
(kepastian hukum) Namun perbuatannya membawa kebaikan dan kemanfaatan
Page 27 of 56
dan tidak melanggar kepatutan atau tidak tercela atau tidak melanggar materiele
wederrechtelijkheid, demi tegaknya keadilan hukum.
20. P.M.H FUNGSI POSITIF. Meskipun perbuatan tersebut tidak melanggar hukum
secara formil(pidana, perdata, administrasi) tidak melanggar rumusan unsur
formiele wederrechtelijkheid. Namun apabila perbuatan tersebut melanggar
materiele-wederrechtelijkheid atau melanggar rasa kepatutan atau merupakan
perbuatan tercela, tidak pantas di masyarakat. Maka ia dapat dipidana berdasarkan
rasa keadilan masyarakat. Hukum Adat yang hidup di masyarakat. Undang
Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1/Drt/1951. Tertanggal 14
Januari 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951. Nomor 9.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81) tentang Tindakan
Tindakan Sementara Untuk Melenggarakan Kesatuan Kekuasaan dan Acara
Pengadilan Pengadilan Sipil. Pasal 5 ayat(1): Susunan, kekuasaan, acara dan
tugas Pengadilan Negeri dan Kejaksaan yang dimaksudkan dalam pasal 2 bab d
tersebut dilakukan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan ini,
menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan
berlaku untuk Pengadilan Negeri dan Kejaksaan dalam daerah Republik
Indonesia dahulu itu, dengan ketentuan, bahwa segala Pegawai pada Pengadilanpengadilan dan pada alat-alat Penuntutan Umum padanya yang dihapuskan
menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) bab d tersebut, dianggap pada saat
peraturan ini diundangkan telah diangkat dalam jabatan yang sama pada
Pengadilan Negeri dan Kejaksaan yang diadakan baru itu, dan dengan ketentuan
pula, bahwa daerah hukum Pengadilan Negeri yang diadakan baru itu, adalah
sama dengan daerah hukum pengadilan-pengadilan yang dihapuskan itu, selama
tiada penetapan lain dari Menteri Kehakiman. Ayat(2): Pada saat peraturan ini
mulai berlaku, kekuasaan, acara dan tugas Pengadilan Negeri di Jakarta dan
Kejaksaan padanya dilakukan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan
peraturan ini, menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah
ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dan Kejaksaan dalam daerah Republik
Indonesia dahulu itu. Ayat(3): a. Pengadilan Negeri, yang daerah-hukumnya
meliputi daerahdaerah hukum Pengadilan-pengadilan yang dihapuskan
berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) bab e, f, g, h, i dan j, dan dalam
pasal 1 ayat (2) bab a dan b, sebagai pengadilan sehari-hari biasa untuk segala
penduduk Republik Indonesia memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat
Page 28 of 56
pertama segala perkara perdata dan/atau segala perkara pidana sipil yang dahulu
diperiksa dan diputus oleh Pengadilan-pengadilan yang dihapuskan itu.
b. Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana
sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orangorang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaulakaula dan orang itu, dengan pengertian: bahwa suatu perbuatan yang menurut
hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada
bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan
hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus
rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang
dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud
dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa,
bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui
padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas
kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun
penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim
tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas,
dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap
perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil,
maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman
bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu. c. Jika yang terhukum
tak memenuhi putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Agama dalam lingkungan
peradilan Swapraja dan Adat, salinan putusan itu harus disampaikan oleh yang
berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah-hukumnya meliputi
daerah-hukum Hakim Agama itu untuk dapat dijalankan. Penjelasan Pasal 5: Jadi
mulai dari sekarang ini hak untuk dapat mohon bandingan dari putusan Pengadilan
Negeri tentang perkara pidana, diberikan kepada segala terdakwa dan segala Jaksa
yang bersangkutan, jika putusan itu mengenai suatu perkara pidana sipil yang
diancam hukuman lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah,
asal putusan itu tidak memuat pembebasan dari tuntutan seluruhnya, dan mulai
pada saat yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat(2) oleh Menteri
Kehakiman dalam suatu daerah yang akan ditentukan-Nya dihapuskan peradilan
Swapraja atau peradilan Adat, makapun hak untuk dapat mohon bandingan dari
putusan Pengadilan Negeri tentang perkara yang menurut hukum yang hidup harus
Page 29 of 56
dianggap perbuatan pidana, diberikan kepada segala terdakwa dan segala Jaksa
yang bersangkutan, jika putusan itu yang sekedar tidak memuat pembebasan dari
tuntutan seluruhnya mengenai suatu perkara pidana yang menurut ketentuan dalam
pasal 5 ayat (3) bab b harus dianggap diancam dengan hukuman (pengganti) yang
lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah. Jurisprudensi
Pertama. Hukum Pidana Adat Di Bali “Logika Sanggraha”. Pasal 359 Kitab
Adi Agama: 1. Adanya hubungan cinta(pacaran) antara seorang pria dengan
seorang wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan; 2. Antara pria dan
wanita yang sedang bercinta tersebut terjalin hubungan seksual yang didasarkan
suka sama suka; 3. Si pria telah berjanji akan mengawini si wanita; 4. Hubungan
seksual yang telah dilakukan menyebabkan si wanita menjadi hamil; 5. Si pria
memungkri janji untuk mengawini si wanita. Pengadilan Negeri Gianjar-Bali.
Juncto Putusan Kasasi Nomor 195 K/Kr. Tertanggal 8 Oktober 1979:
Menghukum pelaku pria melakukan tindak pidana adat “Logika Sanggraha”
sebagaimana dimaksud Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor
1/Drt/1951, tanggal 14 Januari 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1951. Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
81) tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Melenggarakan Kesatuan
Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil. Pasal 5 ayat(3) huruf b.
Jurisprudensi Kedua. Hukum Pidana Adat. Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Juncto Putusan Kasasi No: 93 K/Kr. Tanggal 19 Nopember 1977: Menghukum
tindak pidana adat(zinah) sebagaimana dimaksud Undang Undang Darurat
Republik Indonesia Nomor 1/Drt/1951, tanggal 14 Januari 1950(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1951. Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 81) tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk
Melenggarakan Kesatuan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
Pasal 5 ayat(3) huruf b.
21. P.M.H FUNGSI NEGATIF & POSITIF. Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 20 tahun 2001, tanggal 21 Nopember 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150) tentang Perubahan atas Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 31 tahun 1999, tanggal 16 Agustus 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3874) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Page 30 of 56
Penjelasan Pasal 2 ayat(1): Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”
dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun
dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam
peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap
tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan
sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam
ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau
perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan
delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
Jurisprudensi Pertama. Putusan Kasasi Perkara TIPIKOR Nomor 103
K/Pid/2007. Tertanggal 28 Pebruari 2007. Juncto Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. TIPIKOR Nomor 16/ Pid.B/TPK/2005.PN.Jkt. Pst. Juncto Putusan
Pengadilan Tinggi DKI-Jakarta. Banding TIPIKOR Nomor 089/Pid/
TKP/2006/PT.DKI. Jurisprudensi Kedua. Putusan Kasasi Perkara TIPIKOR
Nomor 2608 K/Pid/2006. Tahun 2007. Terdakwa Achmad Rojadi, S.Sos.
Juncto Putusan Pengadilan Negeri Padang. Perkara TIPIKOR Nomor
16/Pid.Sus/2014/PN.Pdg. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Padang. Perkara
Banding TIPIKOR Nomor 17/TPK/2014/PT.Pdg. Jurisprudensi Ketiga.
Putusan Kasasi TIPIKOR Nomor 1812 K/Pid.Sus/ 2013. Juncto Putusan
Pengadilan Negeri Semarang. Perkara TIPIKOR Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2014/
PN.Smg. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang. Perkara Banding
TIPIKOR Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Smg. Jurisprudensi Keempat.
Putusan Kasasi Perkara TIPIKOR Nomor 397 K/Pid. Sus/2014. Terdakwa
Imanuddin bin Tulus. Jurisprudensi Kelima. Putusan Kasasi Perkara
TIPIKOR Nomor 417 K/Pid.Sus/2014. Terdakwa Hotasi Nababan DIRUT
Merpati Nusantara Airlines. Jurisprudensi Keenam. Putusan Kasasi Perkara
TIPIKOR Nomor 837 K/Pid.Sus/2015. Jurisprudensi Ketujuh. Putusan
Kasasi Perkara TIPIKOR Nomor 1017 K/Pid.Sus/2015. Terdakwa Sudjarwo
bin Sardju. Juncto Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Perkara TIPIKOR
Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BNA. Mahkamah Agung: 1. Keputusan
Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011. Tanggal 19 September
2011, tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar. 2. Keputusan Mahkamah
Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014. Tanggal 30 Desember 2014. 3. SEMA
Page 31 of 56
Nomor 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012. Tanggal 12 September 2012. 4. SEMA
Nomor 07 tahun 2012. Tanggal 08-10 Maret 2012, tentang Rumusan Hukum
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan Tindak Pidana Khusus. RUU-KUHP-Nasional. Pasal 2 ayat(1):
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat(1) tidak mengurangi
berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa
seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Ayat(2): Berlakunya hukum yang hidup dalam
masyarakat sebagaimana dimaskud pada ayat(1) sepanjang sesuai dengan nilainilai yang terkandung dalam Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan prinsip-prinsip
hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
22. PERBUATAN MELAWAN HUKUM: 1. Er moet een daad zijn verricht. Ada
yang melakukan perbuatan. 2. Die daad moet onrechtmatig zijn. Perbuatan itu
MELAWAN HUKUM. 3. De daad moet aan een ander schade heb ben
toegebracht. Perbuatan itu menimbulkan KERUGIAN pada orang lain. 4. De
daad moet aan schuld zijn te wijten. Atau Perbuatan itu Kesalahan yang dapat
dicelakan kepadanya. HAZEWINKEL SURINGA. Melawan Hukum adalah
“Zonder (eigen) Recht” (tanpa kewenanngan).
23. KEWAJIBAN PERADILAN. Hakim wajib menggali dan menemukan nilai
nilai(hukum) yang hidup didalam masyarakat (korban delict) Juncto Pasal 5.
UU-RI Nomor 49 Tahun 2009. Tentang Kehakiman. Juncto KUHAP Pasal
183: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali, apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya. Alat Bukti: 1. Keterangan Saksi; 2. Keterangan Ahli;
3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan Terdakwa. Hal yang secara umum sudah
diketahui tidak perlu dibuktikan: 1. Keterangan Saksi. Sebagai alat bukti ialah
apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang saksi saja tidak
cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang
didakwakan kepadanya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) tidak
berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Keterangan
beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan
dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada
hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenar
Page 32 of 56
kan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat maupun rekaan,
yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan. Dalam
menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh
sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang
lain; persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; alasan yang
mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; cara
hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat
mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Keterangan dari saksi
yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat
bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang
disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
2. Keterangan Ahli. Ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.
3. Surat. Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas
sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a. Berita Acara dan Surat
Lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau
yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau
keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b. Surat yang dibuat
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh
pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung
jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu
keadaan; c. Surat Keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang
diminta secara resmi dari padanya; d. Surat Lain yang hanya dapat berlaku jika
ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 4. Petunjuk. Adalah
perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang
satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk
sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) hanya dapat diperoleh dari: a. Keterangan
Saksi; 2. Surat; 3. Keterangan Terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian
dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan
arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan
dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. 5. Keterangan Terdakwa. Ialah
apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau
Page 33 of 56
yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri; Keterangan terdakwa yang diberikan di
luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan
keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal
yang didakwakan kepadanya; Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan
terhadap dirinya sendiri; Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membukti
kan bahwa ia bersalah melaku-kan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
24. HUKUM PEMBUKTIAN: 1. Pembuktian Berdasarkan Undang Undang
Secara Positif(Positif Wettelijke Bewijstheorie) Pembuktian didasarkan pada
alat pembuktian disebut undang undang adalah berdasarkan undang undang secara
Positif. Dikatakan secara Positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang.
Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan Alat Bukti yang disebut
oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan. Teori ini disebut
juga Teori Pembuktian Formal. Adalah Sistem Pembuktian yang menyandarkan
diri pada Alat Bukti saja. Alat Bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya
didasar-kan pada Alat Bukti yang sah yang ditetapkan undang undang. Keyakinan
hakim diabaikan. Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi caracara pembuktian dan Alat Bukti yang sah yang ditentukan undang undang, maka
terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Seorang hakim
laksana bagaikan robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada
kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan
kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya, sehingga benar-benar
Objektif. Yaitu menurut Cara-cara dan Alat Bukti yang ditentukan oleh undangundang. Sistem Pembuktian Positif yang dicari adalah Kebenaran Formal, oleh
karena itu Sistem Pembuktian ini dipergunakan dalam Hukum Acara Perdata.
2. Pembuktian Keyakinan Hakim (Conviction intime) Pembuktian berdasarkan
Keyakinan Hakim ini didasarkan kepada Keyakinan Hati Nurani Hakim. Sistem
ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat bukti dalam undang
undang. Sistem ini dianut pada Sistem Juri di Perancis, Inggris, Amerika Serikat.
Ajaran pembuktian ini adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada
keyakinan hakim saja. Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak terikat dengan
Alat Bukti yang ada. Hakim hanya menyampaikan putusannya dengan keyakinan
Page 34 of 56
nya. Hakim hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada di persidangan.
Akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi Subjektif. Hakim tidak perlu
menyebutkan Alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa
dinyatakan bersalah dengan Tanpa Buktiyang mendukungnya. Demikian juga
sebaliknya Hakim bisa membebaskan Terdakwa dari Tindak-Pidana yang
dilakukan, meskipun bukti yang ada menunjukan bahwa Terdakwa bersalah
melakukan Tindak-Pidana. 3. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim
Dengan Alasan Logis(Law conviction raisonee). Hakim dapat memutuskan
seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya. Keyakinan -nya didasarkan kepada
Dasar Pembuktian yang disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan
kepada Peraturan Pembuktian tertentu. Putusan Hakim dijatuhkan dengan suatu
Motivasi. Ajaran Pembuktian ini masih menyandarkan pula kepada Keyakinan
Hakim. Hakim tidak terikat pada alat bukti yang diteteapkan undang undang.
Meskipun Alat Bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi Hakim bisa
mempergunakan Alat alat Bukti Di luar yang ditentukan oleh Undang-undang.
Namun demikian dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya
terdakwa haruslah didasarkan alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan
putusannya terhadap terdakwa berdasarkan alasan(Reasoning). Oleh karena itu
Putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh Akal
(Reasonable). Keyakinan Hakim haruslah didasari dengan Alasan Logis dan dapat
diterima oleh akal sehat dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang
tanpa batas. 4. Pembuktian Berdasarkan Undang Undang Secara Negatif
(Negatief Wettelijke): “Hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan
pada Aturan Pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang undang,
sehingga Hakim memperoleh keyakinannya akan hal itu”. Sama Dengan Sistem
Pembuktian Conviction in Raisone: “Hakim dalam mengambil keputusan
tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh Alat Bukti yang
ditentukan oleh undang-undang dan Keyakinan(nurani) Hakim”. Sistem
Pembuktian Negatif adalah: a. Wettelijk: “Adanya alat bukti yang sah yang
telah ditetap-kan undang undang”. b. Negatif: “Adanya keyakinan(nurani) Hakim
berdasarkan Bukti tersebut Hakim meyakini kesalahan terdakwa. Alat Bukti yang
ditentukan undang-undang tidak boleh ditambah dengan Alat Bukti Lain.
Page 35 of 56
Berdasarkan Alat Bukti yang diajukan dipersidangan, seperti yang ditentukan oleh
undang undang belum bisa memaksa Hakim menyatakan terdakwa bersalah”.
25. PENEMUAN HUKUM. Prof. Satochid Kartanegara, Andi Hamza:
1. Gramatika. Didasarkan kepada kata kata dalam undang undang itu. Jika
terdapat kata kata undang undang yang sudah jelas, maka harus diterapkan sesuai
dengan kata kata yang undang undang itu katakan, walaupun seandainya maksud
si pembuat undang undang berlainan. 2. Sistematis / Dogmatis. Didasarkan
kepada hubungan secara umum atas undang undang tersebut. 3. Historis.
Didasarkan kepada maksud si pembuat undang undang ketika dibentuknya. Dapat
dilihat pada Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) notulen rapat rapat
kerja Komisi DPR-RI dan pendapat dan jawaban dari Pemerintah atas RUU.
4. Teleologis. Didasarkan kepada maksud dan tujuan undang undang tersebut
dibentuknya. 5. Antisipasi. Didasarkan kepada maksud dan tujuan yang
terkandung di dalam undang undang yang terbaru dan bahkan atas undang undang
belum diberlakukan(RUU-KUHPidana-Nasional atau Ius Constituendum).
6. Ekstensif. Didasarkan kepada dengan cara memperluas undang undang
tersebut. 7. Kreatif. Didasarkan kepada dengan cara yang berlawanan dari tafsir
Ekstensif. Rumusan Delik undang undang dipersempit ruang lingkupnya.
8. Rasional. Didasarkan kepada ratio atau akal sehat pakar hukum / ahli hukum.
9. Perbandingan Hukum. Didasarkan kepada perbandingan hukum yang berlaku
diperbagai Negara. 10. Tradisionalistik. Didasarkan kepada kadang kadang
adanya hukum yang tersembunyi dan kadang kadang adanya hukum yang sudah
jelas. 11. Harmonisasi. Didasarkan kepada harmonisasi suatu undang undang atas
undang undang yang lebih tinggi derajatnya. 12. Doktriner. Didasarkan kepada
doktrin hukum pidana berdasarkan ilmu hukum pidana. 13. Sosiologis. Didasarkan
kepada dampak dari waktu (zaman). Perkembangan kemajuan zaman.
26. TEORI DUA-LISTIK / PEMISAHAN ANTARA PERBUATAN DENGAN
PERTANGGUNGJAWABAN. Pasal 36: Pertanggungjawaban pidana ialah
diteruskannya celaan yang Objektif yang ada pada tindak pidana dan secara
Subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana
karena perbuatannya itu. Pasal 42 ayat(1): Tidak dipidana, jika seseorang tidak
mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana
atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana,
kecuali ketidak tahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan
Page 36 of 56
kepadanya. Pasal 42 ayat(2): Jika seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
patut di persalahkan atau dipidana, maka maksimum pidananya dikurangi dan
tidak melebihi ½ (satu perdua) dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang
dilakukan. Pasal 46: “Termasuk alasan pemaaf ialah: a. Tidak ada kesalahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(1); b. Pada waktu melakukan tindak
pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental
sebagaimana dimaksud dalam pasal 40; atau c. Belum mencapai umur 12(dua
belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1)”. Wetboek van
Strafrecht (Staatsblad tahun 1915 Nomor 73) KUHPidana. Pasal 44 ayat(1):
Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya
karena jiwanya (mentalnya) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena
penyakit, tidak di pidana. Pasal 44 ayat(2): Bila temyala perbuatan itu tidak dapat
dipertanggungkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu
karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan
ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan. Pasal 44
ayat(3): Ketentuan dalam ayat(2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung,
Pengadilan tinggi, dan Pengadilan Negeri(PN). Pasal 45: “Dalam hal penuntutan
pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah 16 tahun karena
melakukan suatu perbuatan, hakim dapat menentukan: a. memerintahkan supaya
yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, tanpa dikenakan
suatu pidana apa pun. Atau b. memerintahkan supaya yang bersalah itu
diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, bila perbuatan tersebut
merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, Pasal
490, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 497, Pasal 503 – 505 KUHP, Pasal 514, Pasal
517 – 519 KUHP, Pasal 526, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 536, dan Pasal 540
KUHP, serta belum lewat dua tahun seiak dinyatakan bersalah karena melakukan
kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di alas, dan putusannya telah
menjadi tetap. Atau c. menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Pasal 48:
Barangsiapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.
Pasal 49 ayat(1): “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan
terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau
harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman
serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Pasal 49
ayat(2): Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan
Page 37 of 56
oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu,
tidak boleh dipidana. Pasal 50: Orang yang melakukan perbuatan untuk
melaksanakan ketentuan undang undang, tidak boleh dipidana. Pasal 51 ayat(1):
Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang
diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana. Pasal 51 ayat(2):
Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali
jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan
wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Pasal
31: Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena
melaksanakan peraturan perundang-undangan. Pasal 32: Tidak dipidana, setiap
orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan perintah jabatan yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 33: Tidak dipidana, setiap orang
yang melakukan tindak pidana karena keadaan darurat. Pasal 34: Tidak dipidana,
setiap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena pembelaan terhadap
serangan seketika atau ancaman serangan segera yang melawan hukum terhadap
diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang
lain. Pasal 35: Termasuk asalan pembenar ialah tidak adanya sifat melawan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(2). Unsur Kesalahan(Schuld)
Subjektif Pelaku: 1. Kemampuan bertanggungjawab. 2. Delik Kesengajaan atau
Delik Kealpaan; 3. Tidak Ada Alasan Pemaaf; 4. Tidak Ada Alasan Pembenar.
Kemampuan bertanggungjawab terdapat tiga Syarat: 1. Keadaan jiwanya
dapat mengerti akan nilai perbuatan nya dan juga mengerti akan nilai akibat
perbuatannya. 2. Keadaan jiwanya dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan,
melakukan ataukah menghindarkan ?. 3. Keadaan jiwanya sadar akan perbuatan
mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang oleh hukum. Prof. SIMONS.
“Kesalahan” merupakan Unsur Subjektif: 1. Kemampuan bertanggung jawab
(Toerekeningsvatbaarheid). 2. Hubungan kejiwaan (psichologische betrekking)
antara pelaku, dengan kelakuan dan akibatnya yang ditimbulkannya (termasuk
juga adanya kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam penghidupan
sehari-hari). 3. Sengaja (dolus) atau lalai(culpa). NOYON. Kesalahan: 1. Pelaku
mengetahui atau harus dapat mengetahui hahekat dari kelakuannya dan
keadaannya yang bersamaan dengan kelakuannya; 2. Pelaku mengetahuinya atau
harus menduga kelakuannya itu bertentangan dengan hukum; 3. Kelakuan-nya itu
dilakukan, bukan karena keadaan jiwa yang tidak normal; 4. Kelakuannya itu
Page 38 of 56
dilakukan, bukan karena pengaruh dari sesuatu keadaan darurat / daya paksa.
RUU-KUHPidana-Nasional (Ius Constituendum) Perumus dan Pengkaji
Periode Tahun 1981 – 1989(17 Maret 1993) Kesalahan. Pasal 37 ayat(1): Tidak
seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan. Pasal 37 ayat(2): Kesalahan terdiri
dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan
pemaaf. Pasal 38 ayat(1): Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat
menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah
dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya
kesalahan. Pasal 38 ayat(2): Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap
orang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang
lain.
Page 39 of 56
II. POKOK BAHASAN.
1. SUBJEK HUKUM. Teori Fiksi. Friedrich Carl von Savigny (1779 – 1861).
Menurut teori ini, badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Badan
hukum itu hanyalah “fiksi” yang pada kenyataannya tidak ada, tetapi orang yang
menghidupkannya dalam bayangan sebagai “subyek hukum” yang dapat
melakukan “perbuatan hukum seperti manusia”. Korporasi / Bdan Hukum /
Badan yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang, yaitu memegang hak dan
menanggung kewajiban (legal entity). Badan hukum dalam bahasa Indonesia
diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang
otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan
kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. (perkumpulan dan
sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum (perseroan,
yayasan, lembaga) Menurut Ahli: Molengraaff (dalam Jimly A, tahun 2006)
Badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban dari para anggota secara
bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat
dibagi-bagi. Setiap anggota adalah pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan
dalam badan hukum. E. Utrecht (dalam Neni S, tahun 2009) Badan yang
menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa
atau bukan manusia. Sri Soedewi Masjchoen (dalam Salim HS, tahun 2008)
Kumpulan Orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu
badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk
tujuan tertentu dan dikenal dengan yayasan. Salim HS tahun 2008) Kumpulan
Orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta
kekayaan, serta hak dan kewajiban. Ciri-ciri Badan Hukum atau Karakteristik
Badan Usaha Menjadi Subyek Badan Hukum: 1. Mempunyai kekayaan yang
menjalankan aktivitas dalam badan hukum. 2. Mempunyai hak dan kewajiban
yang terpisah dari orang yang melakukan badan hukum. 3. Terdaftar sebagai badan
hukum. 4. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum. 5. Mempunyai akte notaris
pada pendirian. Bentuk-bentuk Badan Hukum: 1. Perhimpunan (Vereniging)
Perkumpulan yang terbentuk dari sukarela dan sengaja dari beberapa orang yang
mempunyai tujuan untuk menguatkan kedudukan atau kemampuan ekonomis
mereka, mengurus persoalan sosial dan memelihara kebudayaan. Perusahaan
Negara, Perseroan Terbatas, Joint Venture. 2. Persekutuan Orang (Gemmen-
Page 40 of 56
schap van Mensen) Badan hukum yang terbentuk dari faktor kemasyarakatan dan
politik dalam sejarah. Seperti desa, kabupaten, provinsi dan negara. 3. Organisasi.
Dibuat menurut undang-undang tetapi selain dua jenis badan hukum diatas. Jenis
/ Bentuk Badan Hukum: 1. Badan Hukum Publik (publiek-recht) merupakan
badan hukum yang dibuat menurut hukum publik atau badan hukum yang
mengatur keterkaitan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang
berkaitan kepentingan umum atau publik. Seperti hukum pidana, hukum
tatanegara, hukum tata usaha negara, hukum internasional dan lain sebagainya.
Contoh badan hukum publik adalah Negara, Pemerintah Daerah, Bank
Indonesia. 2. Badan Hukum Privat (privaat-recht) merupakan badan hukum
yang dibuat menurut dasar hukum perdata atau hukum sipil atau sekumpulan orang
yang membuat kerja sama atau membentuk badan usaha dan adalah satu kesatuan
yang memenuhi syarat yang ditentukan hukum. Badan Hukum Privat
mempunyai tujuan provit. contohnya adalah Perseroan Terbatas atau Non
Material, seperti Yayasan. Unsur Badan Hukum: 1. Mempunyai perkumpulan.
2. Mempunyai pengurus. 3. Mempunyai tujuan tertentu. 4. Mempunyai harta
kekayaan. 5. Mempunyai hak dan kewajiban. 6. Mempunyai hak menggugat dan
digugat. Teori Kekayaan Bertujuan. Zweckvermogen. Menurut teori ini, hanya
manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun ada kekayaan
(vermogen) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu
terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat
pada tujuan tertentu inilah yang diberi nama “badan hukum”. TEORI ORGAAN
/ PERTANGGUNGJAWABAN BERSAMA. Realitas Sempurna. Otto von
Gierke (Jerman) Tahun 1841 – 1921. L.G. Polano(Belanda) Badan Hukum itu
seperti manusia, menjadi penjelmaan dalam pergaulan hukum: Eeine-LeiblichGeistige-Lebensein-Heit”. Badan hukum menjadi sesuatu. “Verband-PersoblichKeit”. Badan membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat atau organ badan
tersebut. Contoh: Anggota atau pengurus seperti manusia yang mengucapkan
kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya,
jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (Organen) putuskan,
adalah kehendak dari badan hukum. Dengan kata lain bahwa badan hukum itu
bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi ia benar benar ada. Badan hukum bukanlah
suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu
organisme yang Riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan
Page 41 of 56
hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu “Verband-PersonlichKeit” yang memiliki “Gesamwille”. Berfungsinya badan hukum di persamakan
dengan fungsinya manusia. Badan hukum itu tidak berbeda dengan manusia.
Karena itu tiap perkumpulan / perhimpunan orang adalah badan hukum. Bukan hal
yang Ir-Riil, justru Riil, seperti orang dalam kualitas-nya sebagai Subjek Hukum.
Sebab kualitas Subjek Hukum juga tidak dapat ditangkap dengan pancaindra dan
bertindaknya tidak dengan kesatuan wujud orang, tetapi organ dari orang itu yang
bertindak sendiri, melainkan Orgaannya (bestur, komisaris, dll). Tidak sebagai
wakil, tetapi bertindak sendiri dengan Orgaan. Yang berjual-beli, dll adalah badan
hukum, bukan si wakil. Jika perbuatan Direksi tersebut berdasarkan apa yang
dinyatakan oleh maksud dan tujuan AD / ART badan hukum tersebut, maka
pertanggung jawaban perbuatannya ada pada badan hukum tersebut dan sebaliknya
jika perbuatan Direksi tersebut tidak berdasarkan apa yang dinyatakan maksud dan
tujuan AD / ART tersebut, maka pertanggung jawaban perbuatan Direksi tersebut
ada pada pribadinya, Bukan pada badan hukum. Karena Direksi itu bukanlah
bawahannya badan hukum, Melainkan wakil badan. FUNCTIONEEL
DADERSCHAP THEORY / PERTANGGUNGJAWABAN BERSAMA.
Eropa Kontinental. Pakar Hukum Roling. Putusan Hoge Raad Tanggal 31
Januari dan 21 Februari 1950. Pasal 15 Wet Economische Delicten.
“Korporasi juga dapat melakukan delik selain delik ekonomi, jika melihat dari
fungsinya dalam masyarakat. Korporasi dapat diperlakukan sebagai Pelaku Tindak
Pidana apabila perbuatan yang dilarang pertanggung jawabannya di bebankan
kepada Korporasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan
Korporasi”. Identification Doctrine. Menurut doktrin ini, bila seseorang yang
cukup senior dalam struktur korporasi, atau dapat mewakili korporasi melakukan
suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat
dihubungkan dengan korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan
ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Aggregation Doctrine.
Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak hanya bisa diketahui atau dilakukan
oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan niat
dari beberapa orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk memastikan
apakah secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan
atau senilai dengan apabila perbuatan dan niat itu dilakukan oleh satu orang.
Reactive Corporate Fault. Menurut pendekatan ini, suatu perbuatan yang
Page 42 of 56
merupakan tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi,
pengadilan harus diberi kewenangan untuk memerintahkan korporasi untuk
melakukan investigasi sendiri guna memastikan orang yang bertanggung jawab
dan dan mengambil suatu tindakan disiplin yang sesuai atas kesalahan orang
tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menjamin kesalahan
tersebut tidak akan terulang kembali. Apabila korporasi mengambil langkah
penanganan yang tepat, maka tidak ada tanggung jawab pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap korporasi. Tanggung jawab pidana hanya bisa diterapkan
terhadap korporasi apabila korporasi gagal memenuhi perintah pengadilan dengan
sungguh- sungguh. Dengan demikian, kesalahan korporasi bukanlah kesalahan
pada saat kejahatan terjadi tetapi kesalahan karena korporasi gagal melakukan
tindakan yang tepat atas kesalahan karena korporasi gagal melakukan tindakan
yang tepat atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya. Management Failure
Model. Menurut pendekatan ini, bahwa kejahatan tanpa rencana (manslaughter)
yang dilakukan oleh korporasi ketika ada kesalahan manajemen oleh korporasi
yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan kegagalan tersebut merupakan
perilaku yang secara rasional berada jauh dari yang diharapkan dilakukan oleh
suatu korporasi. Kejahatan ini didefenisikan dengan mengacu ke kegagalan
manajemen (sebagai lawan dari kegagalan korporasi). Corporate Mens Rea
Doctrine. Telah dikemukakan bahwa perusahaan itu sendiri tidak dapat melakukan
kejahatan, mereka tidak dapat berpikir atau memiliki kemauan. Hanya orang-orang
yang ada di dalam perusahaan yang dapat melakukan kejahatan. Namun demikian
orang dapat menerima bahwa seluruh gagasan tentang personalitas korporasi
adalah fiksi tetapi dibuat dengan baik dan sangat berguna. Berdasarkan pandangan
ini, maka korporasi dapat diyakini sebagai agen yang melakukan keslahan yang
bertindak melalui staff mereka dan pekerja dan mens rea-nya dapat ditemukan
dalam praktek dan kebijakan korporasi. Ini penting untuk ditekankan bahwa
keduanya, yaitu kesembronoan (recklessness) atau maksud, dapat ditemukan di
dalam kebijakan-kebijakan, operasional prosedur dan lemahnya tindakan
pencegahan korporasi. Specific Corporate Offences. Dalam hal ini, masalahmasalah yang berkaitan dengan penegasan tentang kesalahan korporasi, seperti
pembuktian dari niat atau kesembronoan, dapat diatasi dengan membuat defenisi
khusus yang hanya dapat diterapkan kepada korporasi. Pada dasarnya lahirnya
sebuah doktrin yang baru tidaklah menghilangkan atau menghapuskan doktrin
Page 43 of 56
sebelumnya namun menyempurnakannya. Demikian juga doktrin-doktrin yang
dikemukakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin
Strict Liability yang kemudian menjadi asas dalam hukum pidana Indonesia
setelah diwujudkan dalam suatu norma tidaklah kemudian dihilangkan dengan
adanya Doktrin Identifikasi. Disebabkan kemajuan perkembangan zaman maka
perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju pula. Dengan demikian
penyempurnaan terhadap Doktrin mengenai Sistem Pertanggungjawaban Pidana
akan terus disempurnakan agar terciptanya Tujuan Hukum yaitu Keadilan,
Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum. STRICT LIABILITY THEORY /
PERTANGGUNGJAWABAN TANPA KESALAHAN. Tindak pidana yang
bersifat Strict Liability hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku
dan hal tersebut itu sudah cukup sebagai alasan pertanggungjawaban pidananya.
Sehingga dengan demikian menjadi persoalannya adalah Actus Reus(perbuatan)
tanpa mempersoalkan Mens Rea (kesalahan). Bila korporasi melakukan perbuatan
melanggar undang undang, maka Korporasi dibebankan tanggungjawab tanpa
perlu dibuktikan, apakah korporasi tersebut memenuhi unsur kesalahan
(kesengajaan maupun kelalain). VICARIOUS LIABILITY / PERTANGGUNG
JAWABAN PENGGANTI. Menurut doktrin ini, bila seseorang agen atau pekerja
korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk
menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya
dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan
secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut
telah dilarang oleh perusahaan atau tidak. BUSINESS JUDGMENT RULE
THEORY / IMUNITAS DIREKSI BERETIKA BAIK. Tindakan direksi untuk
keuntungan Korporasi. Doktrin yang melindungi direktur yang beritikad baik.
Teori ini merupakan salahsatu teori yang sangat populer untuk menjamin keadilan
bagi direktur yang mempunyai itikad baik. Penerapan teori ini mempunyai misi
utama, yaitu untuk mencapai keadilan, khususnya bagi direktur dalam melakukan
keputusan bisnis. Salahsatu tolok ukur untuk memutuskan. apakah suatu
kerugian tidak di sebabkan oleh keputusan bisnis (business judgment) yang
tidak tepat, sehingga menghindar dari pelanggaran Prinsip Duty of Care ?……
Pertama, memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan bahwa
informasi tersebut benar. Kedua, tidak memiliki kepentingan dengan keputusan
dan memutuskan dengan itikad baik. Ketiga, memiliki dasar rasional untuk
Page 44 of 56
mempercayai, bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi
perusahaan. Sehingga, apabila terbukti bahwa tindakan atau keputusan yang
diambil oleh direktur untuk memberlakukan suatu kebijakan Korporasi didasarkan
Business Judgment yang tepat dalam rangka meraih keuntungan sebanyakbanyaknya bagi Korporasi, maka apabila ternyata tindakan yang diambil tersebut
menimbulkan kerugian yang melahirkan pertanggung jawaban pidana, tidak dapat
dibebankan pada pribadi pengurus, dibebankan pada Korporasi. Pertanggung
jawaban pengurus jika terbukti adanya Pelanggaran Duty of Care and Duty of
Loyalty. Apabila membandingkan praktek di Belanda, Beschikking 19
November 1987. NJ 1986, 125, Hoge Raad: “Seseorang baru dapat dikatakan
secara faktual memimpin dalam konteks tindak pidana Korporasi hanya jika ia
mengetahui terjadinya tindak pidana yang bersangkutan (yang dalam kasus ini
menyangkut dengan pemalsuan surat)”. Namun kebijakan ini dinilai kurang
tepat karena para direksi/pejabat Korpoasi lainnya yang tidak langsung terlibat
atau bekerja serampangan terbebas dari tanggung jawabnya. Keputusan berikutnya
Perkara sama. 16 Desember 1986. NJ 1987, 321. Hakim memberikan
pertimbangan: “Memimpin faktual apabila fungsionari atau pejabat
bersangkutan sekalipun berwenang dan secara masuk akal dapat melakukannya
justru tidak melakukan langkah untuk mencegah tindakan terlarang dan secara
sadar menerima kesempatan yang kemudian muncul tindakan terlarang tersebut
terlaksana. Dalam situasi tersebut, menurut pengadilan, dianggap sengaja
mendukung dilakukannya tindakan terlarang itu. Dalam perkara yang diperiksa,
penerimaan atas tindak pidana tersebut dianggap terjadi jika yang bersangkutan
mengetahui bahwa dilakukannya tindak pidana secara faktual oleh Korporasi
(suatu bank) berkaitan langsung dengan apa yang didakwakan”. Juncto UU
Lingkungan Hidup. Juncto Jurisprudensi Mahkamah melepaskan tuntutan
pidana jaksa terhadap terdakwa DIRUT Pertamina Karen Agustiawan, Senin
(9/3/2020). MA menyebut keputusan Karen merupakan “putusan bisnis dan
bukan tindak pidana”. Majelis hakim kasasi Senin, 9 Maret 2020 menjatuhkan
putusan dengan amar putusan antara lain Melepaskan Terdakwa dari segala
tuntutan hukum,” kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, majelis
hakim yang terdiri atas Suhadi sebagai Ketua Majelis, didamping hakim anggota,
Prof. Krisna Harahap, Prof. Abdul Latif, Prof. Mohammad Askin dan Sofyan
Sitompul memutuskan melepas Karen, karena berpendapat apa yang dilakukan
Page 45 of 56
Terdakwa Karen adalah “Bussines Judgement Rule” dan perbuatan itu bukan
merupakan tindak pidana. Menurut Majelis kasasi, putusan direksi dalam suatu
aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun meski putusan itu
pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Hakim meyakini kalau
tindakan Karen “Itu merupakan risiko bisnis, bertolak dari karakteristik bisnis yang
sulit untuk diprediksi (unpredictable) dan tidak dapat ditentukan secara pasti,”
kata Andi. Kuasa Hukum Karen, Soesilo Aribowo mengatakan kalau Karen
sudah mendengar putusan lepas yang membuat Karen bebas dari penjara. Soesilo
mengatakan, Karen senang mendengar putusan hakim MA. “Tentu bu Karen
menerima putusan itu karena memang sejak awal bu Karen ini tidak ada
motif untuk korupsi,” kata Soesilo mengatakan, tim kuasa hukum belum
menerima petikan putusan untuk mengeksekusi bebas Karen. Saat ini, kata Soesilo,
mereka menunggu petikan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk
membebaskan mantan Dirut Pertamina itu dari jeruji penjara. “Ya menunggu
petikan putusan sebagai dasar membebaskan tersangka,” kata Soesilo. Karen
Agustiawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proses investasi di
Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009. Ia pun divonis 8 tahun
penjara dan denda Rp. 1 miliar meski tidak menerima uang korupsi. Ia divonis
bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat karena terbukti
memperkaya ROC Ltd sehingga menimbulkan kerugian negara. Angka vonis lebih
rendah dari tuntutan jaksa yang menyatakan Karen layak dihukum 15 tahun
penjara dengan denda Rp. 1 miliar dan uang pengganti Rp. 284 miliar. Tidak
terima, Karen mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun banding
Karen ditolak. Pengadilan Tinggi Jakarta justru menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat cq Pengadilan Tipikor Jakarta.
2. TINDAK PIDANA KORPORASI. Prespektif Perdata. Korporasi adalah sesuatu
yang menurut kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung Hak
dan Kewajiban, maksudnya adalah apa yang disebut dengan Badan Hukum itu
sebenarnya tiada lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada
adanya suatu Badan di mana terhadap Badan ini diberi status sebagai Subjek
Hukum. Prespektif Pidana. Korporasi itu adalah Kumpulan terorganisasi dari
orang dan / atau kekayaan, baik merupakan Badan Hukum maupun Bukan Badan
Hukum. Macam Macam Korporasi. Korporasi Publik. Korporasi yang
didirikan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas
Page 46 of 56
administrasi di bidang urusan Publik. Contoh. Pemerintah kabupaten atau kota.
Korporasi Privat. Korporasi yang didirikan untuk kepentingan Privat / Pribadi,
yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi
Privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan
istilah go public. Korporasi Publik Quasi. Korporasi yang melayani kepentingan
umum (Public Service). Contoh. PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik
Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum. Bentuk Kejahatan Korporasi.
Kejahatan Korporasi Bidang Ekonomi. Perbuatan tidak melaporkan
keuntungan perusahaan yang sebenarnya, Persekongkolan dalam penentuan harga,
memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah. Kejahatan
Korporasi Bidang Sosial Budaya. Kejahatan terhadap Hak Cipta, kejahatan
terhadap Buruh, kejahatan Narkotika, dan Psikotropika. Kejahatan Korporasi
Bidang Masyarakat Luas. Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup(pencemaran
dan atau perusakan kondisi tanah, air dan udara suatu wilayah) Konsumen dan
Pemegang Saham.
3. PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI. Kata Frasa “Korporasi” secara
Etimologis dikenal dari beberapa bahasa, yaitu Belanda dengan istilah corporatie,
Inggris dengan istilah istilah corporation,Jerman dengan istilah Korporation, dan
bahasa latin dengan istilah Corporatio. Korporasi dilihat dari bentuk hukumnya
dapat diberi arti sempit maupun arti luas. Menurut arti sempit, korporasi adalah
badan hukum. Dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum. Dalam artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum,
korporasi merupakan badan hukum yang keberadaan dan kewenangannya untuk
dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum
perdata.Hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti
luas. Korporasi menurut hukum pidana indonesia tidak sama dengan pengertian
korporasi dalam hukum perdata. Menurut hukum pidana, korporasi adalah
sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan
perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka
kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan
atas nama kumpulan orang tersebut. Pertanggungjawaban diartikan sebagai
diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara
subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat
Page 47 of 56
dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak
pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak
pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut
masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana
adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.
Tegasnya, yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang
dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak
pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada
hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh Hukum Pidana untuk
bereaksi terhadap pelanggaran atau ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan
tertentu. Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai
pelaku tindak pidana, timbul pertanyaan kriteria apa yang digunakan untuk
menentukan kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek Hukum
Pidana mengingat bahwa korporasi tidak mempunyai sifat kejiawaan sebagaimana
halnya dengan manusia alamiah. Menurut Rolling, sebagaimana yang dikutip
Mahmud Mulyadi, badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak
pidana, bilamana perbuatan yang terlarang yang pertanggungjawabannya
dibebankan kepada badan hukum (korporasi) dilakukan dalam rangka tugas dan
pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Menurutnya kriteria ini
didasarkan pada Delik Fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut, yang
dimaksud dengan Delik Fungsional adalah delik-delik yang berasal dari ruang
lingkup atau suasana sosial ekonomi dimana dicantumkan syarat-syarat
bagaimana aktivitas sosial atau ekonomi tertentu harus dilaksanakan dan terarah
atau ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu. Selain itu
Mardjono Reksodiputro, menyatakan bahwa cara berpikir dalam hukum perdata
dapat diambil alih ke dalam hukum pidana. Sebelumnya dalam hukum perdata
terdapat perbedaan pendapat apakah suatu badan hukum dapat melakukan
Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Onrecht matigedaad). Namun melalui
Asas Kepatutan dan Keadilan sebagai dasar utama, maka Ilmu Hukum Perdata
menerima suatu badan hukum dapat dianggap bersalah yang merupakan perbuatan
yang melawan hukum, lebih-lebih dalam lalu lintas perekonomian. Ajaran ini
mendasarkan pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam
bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenanngannya sendiri, tetapi
Page 48 of 56
melainkan atas hak atau kewenangan badan hukum yang bersangkutan. Dengan
demikian bahwa badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari Kesalahan
(Kesengajaan atau Kealpaan) yang dilakukan oleh pengurusnya. Cara berfikir
dalam Hukum Perdata ini dapat diambil alih ke dalam Hukum Pidana. Dalam
perkembangan hukum pidana kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana
dan dapat dipertanggungjawabkan terdiri dari beberapa bentuk yaitu: 1. Pengurus
korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab secara pidana;
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi yang
bertanggung jawab secara pidana; 3. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana
dan juga sebagai yang bertanggungjawab secara pidana; 4. Pengurus korporasi
sebagai pembuat tindak pidana. Pengurus dan korporasi yang bertanggungjawab
secara pidana. Kemudian yang menjadi dasar pembenaran dapat dipidananya
korporasi.
4. BADAN HUKUM. Badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai
orang, yaitu memegang hak dan menanggung kewajiban (legal entity). Badan
hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan
yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai
orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.
(perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum
(perseroan, yayasan, lembaga). Molengraaff (dalam Jimly A, 2006) Badan
hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban dari para anggotanya secara
bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat
dibagi-bagi. Setiap anggota adalah pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan
dalam badan hukum. E. Utrecht (dalam Neni S, 2009) Adalah badan yang
menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa
atau bukan manusia. Sri Soedewi Masjchoen (dalam Salim HS, 2008) adalah
kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu
badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk
tujuan tertentu dan dikenal dengan yayasan. Salim HS (2008) Adalah kumpulan
orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta
kekayaan, serta hak dan kewajiban. Ciri Badan Hukum atau Subyek Badan:
1. Mempunyai kekayaan yang menjalankan aktivitas dalam badan hukum.
2. Mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang melakukan badan
hukum. 3. Terdaftar sebagai badan hukum. 4. Cakap dalam melakukan perbuatan
Page 49 of 56
hukum. 5. Mempunyai akte notaris pada pendiriannya. Bentuk Badan Hukum: 1.
Perhimpunan (Vereniging) Suatu perkumpulan yang terbentuk dari sukarela dan
sengaja dari beberapa orang yang mempunyai tujuan untuk menguatkan
kedudukan atau kemampuan ekonomis mereka, mengurus persoalan sosial dan
memelihara kebudayaan. Seperti Perusahaan Negara, Perseroan Terbatas dan Joint
Venture. 2. Persekutuan Orang (Gemmen-schap van Mensen) Bentuk badan
hukum yang terbentuk dari faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah.
Seperti desa, kabupaten, provinsi dan negara. 3. Organisasi. Dibuat menurut
undang-undang tetapi selain dua jenis badan hukum diatas. Jenis Badan Hukum:
1. Badan hukum publik (publiekrecht) merupakan badan hukum yang dibuat
menurut hukum publik atau badan hukum yang mengatur keterkaitan antara negara
dan atau aparatnya dengan warga negara yang berkaitan kepentingan umum atau
publik. Seperti hukum pidana, hukum tatanegara, hukum tata usaha negara, hukum
internasional dan lain sebagainya. Contoh badan hukum publik adalah Negara,
Pemerintah Daerah, Bank Indonesia. 2. Badan hukum privat (privaatrecht)
merupakan badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum perdata atau hukum
sipil atau sekumpulan orang yang membuat kerja sama atau membentuk badan
usaha dan adalah satu kesatuan yang memenuhi syarat yang ditentukan hukum.
Badan Hukum Privat yang mempunyai tujuan provit contohnya adalah Perseroan
Terbatas (PT) atau Non Material, seperti Yayasan. Unsur Badan Hukum:
1. Mempunyai perkumpulan. 2. Mempunyai pengurus. 3. Mempunyai tujuan
tertentu. 4. Mempunyai harta kekayaan. 5. Mempunyai hak dan kewajiban.
6. Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat. Syarat Badan Hukum: 1. Harta
kekayaan terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain. 2. Mempunyai unsur
tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. 3. Memiliki kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. 4. Memiliki
organisasi kepenguruasan yang bersifat teratur menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri. 5. Terdaftar sebagai
badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses
Badan Hukum: 1. Pihak yang memiliki program (pihak pertama) menyampaikan
maksud dengan kalimat santun, jelas dan terinci. 2. Pihak mitra bicara menyanggah
mitra lainnya dengan santun dan tetap menghargai maksud pihak pertama.
3. Pemilik program mengemukakan argumentasi dengan kalimat santun dan
meyakinkan mitra bicara disertai dengan alasan yang logis. 4. Terjadi pembahasan
Page 50 of 56
dan kesepakatan terlaksananya program/maksud Badan Hukum. Dasar Badan
Hukum. Pengaturan dasar dari badan hukum terdapat dalam Pasal 1654 KUH
Perdata yang menyatakan Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya
dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata,
dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu
telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. Teori Badan
Hukum: 1. Teori Fiksi. Friedrich Carl von Savigny (1779 – 1861). Menurut
teori ini, badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Badan hukum itu
hanyalah “fiksi” yang pada kenyataannya tidak ada, tetapi orang yang
menghidupkannya dalam bayangan sebagai “subyek hukum” yang dapat
melakukan “perbuatan hukum seperti manusia”. 2. Teori Kekayaan Bertujuan.
Zweckvermogen. Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi
subyek hukum. Namun ada kekayaan (vermogen) yang bukan merupakan
kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang
tidak ada yang mempunyai dan terikat pada tujuan tertentu inilah yang diberi nama
“badan hukum”. 3. Teori Orgaan. Otto von Gierke(1841 – 1921). Menurut teori
ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam
pergaulan hukum. Badan hukum menjadi suatu badan yang membentuk
kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ -organ badan tersebut
(anggota atau pengurusnya). 4. Teori Kekayaan Bersama (Propriete Collective
Theory) Rudolf von Jhering (1818 – 1892). Menurut teori ini hak dan kewajiban
badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersamasama. Kekayaan badan hukum adalah milik bersama seluruh anggotanya. Orangorang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk pribadi
yang dinamakan badan hukum. 5. Teori Kenyataan Yuridis. Dikemukakan oleh
E.M. Meijers. Menurut teori ini, badan hukum itu merupakan suatu realitas
konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan
yuridis.
Page 51 of 56
III. P E N U T U P.
1. BEDROG DELICT / DELIK TIPUAN KEBENDAAN. Ius Constitutum
(hukum yang berlaku) Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-India atau
Wetboek van Strafrecht. Art. 378: “Hij die, met het oogmerk om zich of een ander
wederrechtelijk te bevoordeelen, hetzij door het aannemen van een valschen naam
of van eene valsche hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen hetzij door een
samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van eenig goed of tot
het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld, wordt, als
schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier Jaren.”.
Terjemahan BPHN: Barang siapa jang dengan maksoed hendak
mengoentoengkan dirinja sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik
dengan memakai nama palsoe atau keadaan palsoe, baik dengan akal dan tipoe
moeslihat, maoepoen dengan karangan perkataan bohong, memboedjoek orang
akan memberikan barang atau akan memboeat oetang atau menghapoeskan
pioetang, karena menipoe, dihoekoem pendjara selama-lamanja empat tahoen.
Terjemahan R. Soesilo: Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri
sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu
atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan
perkataan-perkataan bohong, membudjuk orang supaja memberikan sesuatu
barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan,
dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja empat tahun. Terjemahan S. R
Sianturi: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan
palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang
lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan
piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimum empat tahun.
P.A.F. Lamintang. Art. 378: Hij die met het oogmerk om zich of een ander
wederrechtelijk te bevoor delen, hetzij door het aannemen van een valse naam of
van eene valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een
zamenweefsel van verdichtsels iemand beweegt tot de afgifte van eenig goed of tot
het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld wordt, als
schuldig aan oplichting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier Jaren.
Terjemahan P.A.F. Lamintang: Barang siapa dengan maksud untuk menguntung
Page 52 of 56
kan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu
atau sifat palsu atau pun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata
bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau
mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah
telah melakukan penipuan, dihukum dengan penjara selama lamanya 4 tahun.
Juncto Ius Constituendum (RUU-KUHPidana Nasional). Pasal 619: Setiap
orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri
atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalah
gunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong
membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang,
atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Juncto Pasal
621: Jika nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 619, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana
denda paling banyak Kategori II. Juncto Pasal 623: Setiap orang yang melakukan
perbuatan dengan cara curang yang dapat mengakibatkan orang lain menderita
kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan
keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Juncto Pasal 624: Setiap orang
yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau orang lain dari
pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak
Kategori II. Selanjutnya UNSUR SUBJEKTIF. Kata Frasa: 1. Barangsiapa;
2. dengan maksoed; 3. hendak mengoentoengkan dirinja sendiri atau orang
lain; 4. dengan melawan hak. UNSUR OBJEKTIF. Kata Frasa: 1. dengan
memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal-akalan atau tipu-muslihat
atau dengan karangan perkataan bohong. 2. membujuk orang memberikan
benda atau membujuk orang membuat hutang atau menghapuskan piutang.
Catatan: Hutang. Korban akan menjadi berhutang kepada Pelaku. Juncto Pasal
19 ayat(2) UU-RI Nomor: 39 Tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia. Juncto
Pasal 1328 dan Pasal 1335 dan Pasal 1337 Burgerlijk Wetboek(BW). Catatan:
Piutang. Piutang milik korban menjadi terhapus oleh perbuatan pelaku. Perilaku
Page 53 of 56
Pelaku sebagaimana yang dimaksud Pasal 1328 dan Pasal 1335 dan Pasal 1337
Burgerlijk Wetboek(BW).
2. VERDUISTERING DELICT / DELIK PENGGELAPAN KEBENDAAN.
Ius Constitutum (hukum yang berlaku) Art 372: “Hij die opzettelijk eenig goed
dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door
misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeeigent, wordt als schuldig aan
verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier Jaren of geldboete
van ten hoogste zestig gulden”. Terjemahan BPHN: Barang siapa jang dengan
sengadja dan dengan melawan hak mengambil barang, jang sama sekali atau
sebagiannja djadi kepoenjaan orang lain, ja”ni barang jang dipegang orang itoe
boekan karena kedjahatan, karena menggelapkan barang, dihoekoem pendjara
selama-lamanja empat tahoen atau denda sebanjak-banjaknya enam poeloeh
roepiah. UNSUR SUBJEKTIF. Kata Frasa: Dengan Sengaja(Perbuatan
Melawan Hukum ada pada saat terjadinya peralihan hak milik orang lain (Korban)
yang dalam kekuasaan Pelaku(hubungan hukum keperdataan penitipan barang
Juncto Pasal 1694 Burgerlijk Wetboek(BW). Dan Kata Frasa: Dengan
Melawan Hak(terjadinya peralihan hak milik orang lain dengan cara melawan
hukum positif). Selanjutnya UNSUR OBJEKTIF. Kata Frasa: mengambil
benda(terjadi peralihan hak milik Benda Berwujud dan Bergerak (Lichamelijk
en Roerend Goed) dengan cara melawan hak milik orang lain, jang sama sekali
atau sebagiannja djadi kepoenjaan orang lain. Terjemahan R. Soesilo: Barang
siapa dengan sengadja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang jang sama
sekali atau sebagiannja termasuk kepunjaan orang lain dan barang itu ada dalam
tangannja bukan karena kedjahatan, dihukum karena penggelapan, dengan
hukuman pendjara setinggi-tingginja empat tahun atau denda setinggi-tingginja Rp
60. Terjemahan S. R Sianturi: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum
memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang
lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena
penggelapan, dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda
maksimum enam puluh rupiah. P. A. F. Lamintang. Art. 372. “Hij die opzettelijk
eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan
door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeeigent, wordt, als schuldig
aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier Jaren of
geldboete van ten hoogste zestig gulden”. Terjemahan P. A. F. Lamintang:
Page 54 of 56
Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hak, suatu benda yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada di dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan, dihukum karena salah telah melakukan penggelapan,
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman
denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah. Juncto ius constituendum(RUUKUHPidana Nasional) Pasal 613: Setiap orang yang secara melawan hukum
memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada
dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan,
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling
banyak Kategori IV. Juncto Pasal 616: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 613 dilakukan oleh orang yang akan menerima barang dari orang lain
yang karena terpaksa menyerahkan barang padanya untuk disimpan oleh wali,
pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau
yayasan terhadap barang yang dikuasainya, maka pembuat tindak pidana dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak
Kategori IV.
3. JURISPRUDENSI DELIK TIPUAN: 1. N.J. 1928. Halaman: 292.W. 11828.
Tanggal 30 Januari 1928: Hutang adalah Perjanjian Hutang. 2. N.J. 1927.
Halaman 1509. W. 11746. Tanggal 24 Oktober 1927. Hutang adalah Perjanjian
Hutang. 3. N.J. 1918. Halaman 200. W. 10227. Tanggal 14 Januari 1918.
Hutang adalah Perjanjian Hutang. Yang dimaksud dengan perjanjian hutang atau
pinjaman hutang bukanlah untuk mendapatkan uang pinjaman dari orang yang
akan ditipu, melainkan orang tersebut untuk membuat suatu perjanjian hutang yang
menyebabkan ia harus membayar suatu jumlah uang tertentu kepada penipu.
Sedangkan yang dimaksud dengan meniadakan piutang adalah meniadakan
perjanjian piutang yang sudah ada pada orang yang akan ditipu oleh seseorang,
sehingga akhirnya piutang milik orang tersebut menjadi tiada lagi. 4. N.J. 1949.
Nomor 506. Tanggal 29 Maret 1949: “unsur-unsur dari penipuan adalah dengan
maksud untuk memperoleh keuntungan menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan suatu benda dengan memperguna-kan salahsatu dari upaya-upaya
penipuan”. N.J. 1939. Nomor 980. Tanggal 27 Maret 1939: “disitu terdapat
suatu percobaan untuk melakukan kejahatan penipuan, begitu si pelaku dengan
maksud untuk menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain secara
melawan hak telah mempergunakan nama atau sifat palsu, atau mempergunakan
Page 55 of 56
tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong telah menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan sesuatu benda”. N.J. 1947. Nomor 443. Tanggal 24 Juni
1947: “pada seseorang yang berkewajiban untuk menyimpan sejumlah barang dan
kemudian menjualnya, maka perbuatan TOEEIGENING(menguasai sesuatu
seolah-olah pemilik nya) itu terjadi sebelum atau bersamaan dengan dilakukannya
penjualan tersebut”. N.J. 1927. Halaman 1511.W.11763. Tanggal 31 Oktober
1927: “Seseorang pemegang gudang yang bertugas menjual barang tapi tidak
ditugaskan untuk menerima uang pembayarannya, sesuai dengan kenyataan
bahwa ia telah menerima uang pembayaran dan tidak menyerahkannya kepada
yang berhak untuk itu, menunjukkan kepada Hakim bahwa ia pada waktu
melakukan penjualan telah mempunyai maksud untuk memiliki uang
pembayarannya dan dengan demikian telah melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan sifat dari hak yang ia miliki atas Barang-barang tersebut”.
N.J. 1936, Nomor 776. Tanggal 18 Mei 1936: “seorang penjaga sepeda, yang
menguasai Sepeda-sepeda karena titipan kepadanya telah melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan sifat dari haknya, yaitu telah memberikan sepeda itu
kepada seorang pengambil sampah”. N.J. 1941, Nomor 742. Tanggal 09 Juni
1941: “semata-mata dengan sengaja tetap menguasai sesuatu benda yang
dipinjam setelah jangka waktu meminjam habis, bukanlah merupakan suatu
perbuatan TOEEIGENING (menguasai sesuatu seolah-olah pemiliknya”. N.J.
1920. Halaman 709. W. 10588. Tanggal 25 Mei 1920: “Diperolehnya sesuatu
benda dengan itikad tidak baik, tidak selalu dapat dituntut karena penggelapan,
jika Undang-undang tidak menetapkan perbuatan tersebut sebagai suatu
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman”.
4. JURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG INDONESIA: 1. Putusan Nomor
66K/Kr/1960. Tanggal 11 Agustus 1960: “perbuatan yang merupakan unsur dari
Pasal: 378 KUHP adalah membujuk orang untuk membuat hutang atau
menghapuskan piutang, dan bukannya membujuk orang untuk memberikan
pinjaman. Maka perbuatan yang dituduhkan oleh jaksa kepada Terdakwa /
Penuntut Kasasi, bahwa Terdakwa telah membujuk THE TJOE FAT(saksi
pelapor) untuk memberi pinjaman kepada Terdakwa / Penuntut Kasasi, tidaklah
merupakan kejahatan yang dimaksudkan oleh Pasal: 378 KUHP”. 2. Putusan
Nomor 104k/Kr/1971. Tanggal 31 Januari 1973: “yang dilakukan antara
Terdakwa / Tertuduh dengan saksi pelapor adalah transaksi keperdataan yang
Page 56 of 56
tidak ada Unsur-unsur penipuan, karena saksi pelapor harus dianggap tahu benar
tentang nilai Kwitansi-kwitansi yang diterimanya”.
5. TINDAK PIDANA PENCAHARIAN TIPUAN KEBENDAAN. Art 379a:
Hij, die een beroep of eene gewoonte maakt van het koopen van goederen met het
oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die
goederen teverzekeren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogstevier
jaren. Terjemahan BPHN: Barang siapa berpencaharian atau biasa membeli
barang dengan maksud mendapatkan barang itu untuk dirinya sendiri atau untuk
orang lain, dengan tidak membayar sepenuhnya, dihukum penjara selama-lamanya
4 tahun. Terjemahan R Soesilo: Barangsiapa membuat pencahariannya atau
kebiasaanya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang
lain mendapat barang itu dengan tidak melunaskan sama-sekali(sebagiannya
maupun keseluruhannya) pembayarannya, dihukum penjara selama-lamanya
4 tahun.
6. DELIK BERLANJUT. Art 64 (1): Staan meerdere feiten, ofschoon elk op zich
zelf misdrijf of overtrading opleverende, in zoodanig verband, dat zij moeten
worden beschouwd als eene voortgezette handeling, een wordt slechts eene
strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.
Terjemahan BPHN: Kalau beberapa perbuatan berhubung, sehingga harus
dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanyalah satu aturan
hukuman saja yang dikenakan, meskipun perbuatan itu masing-masing kejahatan
atau pelanggaran: jika aturan hukumannya berlain-lainan, maka yang dikenakan
ialah aturan yang terberat hukuman utamanya.Terjemahan R Soesilo: Kalau
beberapa perbuatan berhubung (memiliki niat), sehingga harus dipandang sebagai
satu perbutan yang diteruskan (tempus delict tidak lama), maka hanyalah satu
aturan hukuman saja yang dikenakan, meskipun perbuatan itu masing-masing
kejahatan atau pelanggaran (delik yang sama dan bukan berbeda delik); jika
aturan hukumannya berlain-lainan, maka yang di kenakan ialah aturan yang
terberat hukuman utamanya.
7. UTANG-PIUTANG. UU Hak Asasi Manusia. Pasal 19 ayat(1): Tiada suatu
pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh
harta kekayaan milik yang bersalah. Ayat(2): Tidak seorangpun atas putusan
pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan
ketikmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang.

Berita Terbaru