Hukum dan Kriminal

Bupati Nisel, Polres dan Kejaksaan Menjadi Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat

BUPATI, KAPOLRES DAN KAJARI NISEL TANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG KOORDINASI APIP

bertempat di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Bupati Nias Selatan Dr. Hilarius Duha, SH., MH., Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K, Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Riyono, SH., MH., dengan disaksikan Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, Kajati Sumatera Utara, Pangdam I Bukit Barisan, Ketua DPRD Sumatera Utara dan beberapa tokoh lainya menyaksikan melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Penandatanganan ini juga dilaksanakan secara bersama-sama pada 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu dalam melaksanakan semangat UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 385, PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Perjanjian Kerjasama dimaksud disusun dengan mempedomani Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 700/8929/SJ; Nomor KEP-694/A/JA/11/2017; Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dimaksud Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum diharapkan untuk bersinergi secara optimal dalam penanganan laporan dan pengaduan masyarakat dengan mengedepankan komunikasi yang intensif antara APIP dan APH.
Menghindari pertentangan dalam hal Administrasi, kemampuan SDM serta pemahaman tugas fungsi APIP dan APH dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dimaksud, maka beberapa pokok pikiran dikemukakan dalam pertemuan dimaksud, antara lain :
1. Dalam menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama maka perlu disusun juknis bersama dan SOP secara terpadu.
2. Peningkatan SDM melalui Pendidikan dan pelatihan.
3. Koordinasi, komunikasi dan pertemuan rutin dan terjadwal APH dan APIP di daerah.

Previous ArticleNext Article