CDOB MINTA PEMERINTAH CABUT MORATORIUM PEMEKARAN DAERAH.

    Jakarta, HAKSUARA – Ratusan Calon Daerah Otonomi Baru ( CDOB ) Meminta presiden Ir. H. Joko Widodo cabut moratorium pemekaran daerah.

    Pejuang Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Propinsi Kepulauan Nias bersama 173 ( seratus tujuh puluh tiga ) CDOB yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional Calon Daerah Otonomi Baru (Forkonas-CDOB) bergerak dari senayan setelah melakukan audiensi dengan Komite I DPD RI menuju Istana menuntut presiden mencabut moratorium pemekaran daerah.

    Sebelumnya telah dilakukan upaya soft power terhadap pemerintah maupun legislatif dan kini telah melakukan hard power dengan bentuk aksi ke senayan. Sekjen Forkoda-CDOB SULTIM Samsu Adi Rahman yang merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Luwuk ditunjuk sebagai pengarah dalam aksi Senin, 24 September 2018. Dalam aksi tersebut setiap CDOB mengirimkan delegasi minimal 50 orang dari 173 CDOB yang tergabung dalam forkonas.

    Evan Zebua selaku Korlap Perwakilan Masyarakat Kepuluan Nias menyampaikan rasa penyesalan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ).

    “Kita Menyesali Pemerintah dan DPR RI dengan tidak melaksanakan perintah undang-undang, sebagaimana diamanatkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2014, pasal 410 yang berbunyi,”Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di undangkan,” ungkap Evan.

    Selain itu, kita juga menduga secara sengaja Pemerintah dan DPR RI melakukan pelanggaran Hak Konstitusional”,Tutur Evan.

    Evan menambahkan, Dalam aksi tersebut kita mendesak Pemerintah untuk segera mencabut Moratorium Pemekaran Daerah, sebagai wujud kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan menuntut DPR RI dan DPD RI agar segera mendesak Presiden Republik Indonesia, untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penantaan Daerah sampai bulan Oktober tahun 2017, ungkapnya.

    Alhasil, lanjut Evan, Presiden akan mengagendakan pertemuan dengan forkonas, namun para pejuang pemekaran berjanji akan mendatangi istana dengan jumlah yang lebih banyak jika presiden tidak memenuhi tuntutan kita. Pungkas Evan lewat whatsapp kepada Haksuara.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here