Hukum dan Kriminal

Dana Ganti Rugi Tanah Waduk Kareloe Sebesar Rp 13 M Di Pengadilan Gowa Ditilep

JENEPONTO, HAKSUARA.COM – Pembayaran dana ganti rugi tanah pembangunan Waduk Kareloe, yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Gowa dan Jeneponto, kembali dimainkan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pasalnya, dana ganti rugi lahan yang semula di konsinyasi sebesar Rp 13.711.080.000 untuk pemilik lahan kembali ditilep miliaran rupiah oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab.

Setidaknya ada tiga instansi yang telah memainkan pembayaran dana ganti rugi tanah tersebut. Ketiga instansi itu yakni Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ), Badan Pertanahan Gowa dan Pengadilan Negeri Gowa.

Menurut kesaksian Madi (50) salah seorang pemilik tanah di lokasi Waduk Kareloe, menuturkan bahwa dana ganti rugi tanahnya seluas 6.699 M2 dengan nilai Rp 177.120.000, telah cair bersama 88 orang di Pengadilan Negeri Gowa dengan total Rp 13.711.080.000, dengan luas lahan sekitar 48 Hektar are.

“Awal November 2019, dana tersebut berhasil dicairkan di bank oleh Pengadilan Negeri Gowa setelah 6 orang pemilik lahan bertanda tangan yakni H. Salihi, H. Botang, Hj. Kamariah, Sino dan saya sendiri (Madi)”, ungkap Madi, kepada awak media, Senin (25/11/2019).

Kemudian kata Madi, bahwa dana yang diterimakan di Pengadilan Negeri Gowa hanya Rp 7.381.640.000. Setelah dana tersebut diterima lalu diangkut dengan mobil milik lelaki Bahar untuk menuju kerumahnya di Tello, Makassar.

Namun dalam perjalanan, kata Madi, mobil berhenti disalah satu rumah di Jalan Hertasning dan dia diperintahkan oleh Bahar untuk menurunkan uang sebesar Rp 4 Milyar.

“Ketika saya bertanya siapa rumah ini. Kemudian Bahar menjawab bahwa rumah tersebut adalah milik Kapolda Sulsel, makanya jangan banyak tanya karena bisa-bisa saja kita ditangkap dan dipenjarakan,” kata Madi.

Akhirnya kata Madi, sisa uang yang lanjut dibawa kerumahnya Bahar sisa sekitar Rp 3 Miliar lebih. Setelah dipotong biaya operasional dan sukses fee 50 persen, maka dana yang diperoleh pemilik tanah totalnya hanya Rp 576.000.000 seluruhnya.

Terkait hal tersebut, LSM Kompak Indonesia yang diketuai oleh Ahmad Rana dengan Dewan Pembina Dr. Jamaluddin Rustam, SH, MH dan Muchtar Saenong, akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polda Sulsel, tentang penggelapan, pemalsuan dan penipuan.

Adapun yang terlapor adalah Bahar. Terlapor tersebut diduga di bekingi oleh seorang pengacara bernama Jaswadi, SH, MH, yang berprofesi sebagai seorang pengacara yang berkantor di Jalan Boulevard Panakkukang Makassar.

Selain melapor di Polda Sulsel, LSM Kompak Indonesia, kata Ahmad Rana juga menyurat ke pihak Kejati Sulsel dan Gubernur Sulsel.

Ahmad Rana mengatakan bisa dibayangkan kerugian pemilik tanah pada tahap pembayaran tahap II sebesar Rp 13.711.080.000, tapi yang sampai ke tangan pemilik tanah Rp 576.000.000. Selisih pembayaran tanah ini tentulah tersangkut pada pihak-pihak yang berkompeten pembebasan lahan antara Pompengan Jeneberang, Badan Pertanahan Gowa, Pengadilan Negeri Gowa serta pihak lainnya, ungkap Ahmad Rana

Selain itu, kata Ahmad Rana, oknum lelaki Bahar yang dibekingi oleh Jaswadi selaku pihak yang melakukan upaya pencarian dana ganti rugi tanah telah melakukan hal tidak wajar dan penuh kelicikan.

“Contohnya, Madi yang seharusnya dibayar Rp 177.120.000, hanya dibayar Rp 7.000.000, selebihnya diambil oleh Bahar beserta konco-konconya”, pungkasnya. (*)

Previous ArticleNext Article

47 Comments

  1. Ping-balik: vagragenericaar.org
  2. Ping-balik: cialis generic
  3. Ping-balik: order generic viagra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.