Umum

Data Penerima Menjadi Dasar Penyaluran Bantuan

SIGI, haksuara.com,- Pemerintah terus melakukan upaya penanggulangan COVID-19, termasuk mengantisipasi dampak ekonomi khususnya yang dialami masyarakat kurang mampu.

Bantuan beras untuk masyarakat Sigi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai disalurkan di wilayah Sigi Biromaru, Dolo, dan Marawola. Sejak mulai disalurkan, berbagai laporan masuk terkait dengan data penerima bantuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Rabu (29/4/2020 Pemda melaksanakan rapat dengan seluruh Camat, Kepala Desa, dan tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melalui media telekonferensi dalam rangka percepatan pelaksanaan musyawarah desa untuk merampungkan data penerima bantuan.

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Sigi, didampingi Kepala Dinas PMD Anwar,S.Sos.,MM, Kepala Dinas Sosial Siti Ulfah, dan Kepala Dinas Kominfo Sigi Dr.H.Anas Yalitoba,S.Sos.,MM, langsung dari Aula Kantor Bupati Sigi, Dolo.

Bupati Sigi, Mohamad Irwan menekankan kepada seluruh pihak yang terkait bahwa data penerima menjadi dasar penyaluran bantuan, sehingga data di desa dan pemerintah daerah (Dinas Sosial dan Dinas PMD) harus sinkron dan mencakup masyarakat yang berhak sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ada.

Sementara itu kata Bupati, untuk menampung pengaduan masyarakat, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial membuka layanan pengaduan melalui kontak WA: 0815-1065-9718 terkait dengan masyarakat mampu dan ASN yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masyarakat kurang mampu yang belum masuk DTKS, dan pengaduan lainnya mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan program lainnya melalui Dinas Sosial.

Selain kontak layanan pengaduan, Bupati Sigi, juga memerintahkan untuk membuka posko pengaduan terkait dengan bantuan-bantuan jaring pengaman sosial penanggulangan COVID-19, dengan harapan jika masyarakat memiliki hal-hal yang ditanyakan dan dilaporkan dapat langsung berhubungan dengan pemerintah daerah/dinas teknis terkait.

“Pemerintah desa dan kecamatan segera menyelesaikan data masyarakat penerima bantuan”, tegas Bupati Sigi di akhir telekonferensi.

Data ini akan disatukan di tingkat kabupaten dan selanjutnya akan diusulkan ke pemerintah pusat melalui surat keputusan Bupati Sigi. Sementara itu, data yang telah final di desa agar dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka. (Kar/hks)

Previous ArticleNext Article

15 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.