oleh

DENGAN UNDANG UNDANG APA DEWAN PERS MEMILIKI KEWENANGAN MENGAKUI ATAU TIDAK MENGAKUI MEDIA PERS ?

-Tak Berkategori-1 views

Jakarata Haksuara. Catatan kami , Pemimpin Redaksi Media Haksuara sependapat dengan pihak yang menyatakan Dewan Pers bukan lembaga Verifikasi Media Pers Indonesia adalah hal yang benar dan patut didukung.

UU Nomor 40 Tahun 1999 adalah hukum dan aturan perundang-undang yang mengatur tentang Perusahaan Pers Indonesia , Organisasi Wartawan, Wartawan, Organisasi Perusahaan Pers dan Dewan Pers yang Independen dan wajib dipatuhi oleh siapapun termasuk para komisioner atau pengurus Dewan Pers.   Dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2 dijelaskan tentang Perusahaan Pers  berbunyi Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi . Berbadan hukum Indonesia  artinya bahwa perusahaan  Pers  Indonesia harus dalam bentuk badan Hukum Indonesia  yaitu berbentuk Perseroan terbatas atau koperasi, Yayasan  dan atau lain lain dengan  sayarat syarat khusus  untuk  Badan Hukum itu seperti  adanya Akte Notaris,  SK  Menkumham , NPWP, dan Nomor Induk Berusaha.  Perusahaan Pers yang sah adalah Perusahaan Pers yang telah memiliki Badan Hukum yang sah seperti Perseroan Terbatas, memiliki SK Menkumham dan Nib .tersebut maka perusahaan itu disebut Perusahaan Pers yang  sah dan boleh melakukan  kegiatan, peran dan fungsi Pers yang diatur dalam UU RI No 40 Tahun 1999 Tentang Pers  tanpa pengakuan dari Dewan Pers , dan Tanpa Pembredelan dari Pihak manapun (Lihat Pasal Pasal 4 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 3. Untuk menjamin kemerdekan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.)     Demikian juga kita ketahui  bahwa UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers  tidak mewajibkan Perusahaan Pers , Organisasi Wartawan dan Organisasi Pers dan wartawan  untuk melaporkan diri kepada Dewan Pers. Juga dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak memberi wewenang kepada Dewan Pers untuk sertifikasi Perusahaan Pers, dan Organisasi wartawan , sehingga sertifikasi media yang dilakukan oleh dewan pers perlu diklarifikasi dasar hukumnya.

Dihimbau kepada pengurus dewan Pers untuk mengingat bahwa dengan terbitnya UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers  maka pengekakangan pers di masa penjajahan dan orba telah berakhir sebagaimana tertuang dalam pasal 20 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235). 2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik rIndonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala. Dinyatakan tidak berlaku.