Di Duga Melanggar Kode Etik, Sejumlah Oknum Pkh Banggai Diminta Ditindak Tegas

    Luwuk, Banggai, Hak Suara,- Oknum PKH Kabupaten Banggai diduga terlibat kasus politik praktis dengan melakukan kerja sama dalam bentuk kontrak politik dengan salah satu Bakal Calon peserta Pilkada Banggai 2020.

    Dari sumber yang meminta tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Para oknum tersebut masing-masing Kordinator PKH Kabupaten Banggai dan Supervidor serta beberapah oknum SDM PKH.

    Menurut sumber, kasus ini sudah dilaporkan ke Kemensos RI dan sedang melakukan proses, hanya saja masih terhalang dengan adanya endemi Covid-19.

    Kepada awak media ini (28/03), narasumber sebut saja ZA, mengaku mengetahui apa dan siapa oknum PKH Banggai yang melakukan tindakan yang mengarah ke politik praktis dan hal itu justru mencederai kode etik petugas PKH tanpa menjelaskan secara rinci kode etik dimaksud.

    Masih dari ZA, dia mengatakan bahwa mereka (Oknum PKH-Red), sudah ada kerja sama antara paslon pilkada Banggai 2020 dan sudah ada pembicaraan dengan salah satu Paslon Pilkada yang maju menjadi Bacabup Banggai 2020 tersebut yang akan bertarung dengan petahana dan peserta Pilkada lain sembari menirukan ucapan oknum PKH bahwa dia (Bacabup-red) akan membawa perubahan dalam pembangunan daerah kedepan, entah perubahan apa yang dimaksud tanpa pejelasan secara detil atas hal ini.

    “Setau saya PKH ini tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena disana ada aturan yang mengikat mereka dalam bekerja dan itu termasuk pelanggaran berat”, tandas ZA yg dalam hal ini beliau merupakan pakar hubungan kode etik tingkat nasional”.

    Atas hal ini, ZA juga meminta kepada Penerintah Daerah dan Pemerintah Pusat khususnya Kementrian terkait, untuk segera melakukan tindakan tegas kepada oknum tersebut karena diduga kuat mereka sudah mencederai Citra Lembaga PKH yang independen, notabene PKH hanya bekerja mengurus bantuan komplementaritas untuk masyarakat tidak mampu, bukan menjadi agen/pekerja politik untuk kepentingan tertentu dengan bekerja sama dengan politisi di iming-imingi suara dari anggota PKH yang ada dan dan nyata-nyata melanggar kode etik pekerja PKH.

    Sampai berita ini diturunkan, belum ada pihak terkait dalam hal ini Penanggung jawab PKH tingkat Kabupaten dan Dinas sosial yang berhasil di konfirmasi sehingga diharapkan setelah ini, pihak terkait dapat menindak para oknum secara tegas agar menjadi pembelajaran sekaligus dapat mengedukasi pihak-pihak lain agar tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari. (Tim)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here