Politik dan Pembangunan

DPRD Tobasa Paparan Realisasi Anggaran TA 2018 Diduga Sarat Dengan Korupsi

Hak Suara-Balige.
Hasil kunjungan reses Anggota DPRD Daerah Pemilihan V, Kabupaten Toba Samosir(Tobasa) tentang LKPJ Bupati Tahun Anggaran(TA) 2018 membawa segudang temuan dan membutuhkan klarifikasi dari satuan kerja.

Ketua Tim kunjungan Wilson Pangaribuan dalam konfrensi persnya, di Ruang Rapat Mini, Gedung DPRD Tobasa mengatakan realisasi anggaran di Pemkab Tobasa TA 2018 cukup mendapat perhatian khususnya di wilayah desa terpencil.

“Kunjungan pertama kami temukan realisasi anggaran DAK Pendidikan di SMPN 2 Lumbanrau Barat. Kunjungan pertama pada bulan Maret 2019 masih tahap pengerjaan namun realisasi anggaran 100 persen di akhir tahun, ” ujar Wilson Pangaribuan.

Kedua, untuk Dinas PUPR banyak proyek jalan dengan anggaran antara Rp 150 juta-1milyar saat ini sudah dalam keadaan rusak parah juga untuk Dinas Perkim pembangunan sanitasi air bersih banyak tidak berfungsi.

“Pembangunan seperti apa yang kita harapkan. Apakah hanya sebatas tertulis lalu dibayarkan 100 persen tetapi fungsinya tidak ada” sebutnya.

Senada disampaikan Wakil Ketua Tim, Liston Hutajulu ST, pada kunjungan selama 10 hari di Dapil V Tobasa sangat menyentuh perhatian kita selaku dewan perwakilan rakyat, dimana Dinas Pertanian dalam realisasi bantuan ternak kerbau dan ternak babi tidak dapat ditemukan secara pasti siapa penerima dan berapa jumlah bantuan.

“Ini bukan mengada-ada, bantuan ternak kerbau sebanyak 13 ekor hanya dapat kami temukan sebanyak 3 ekor. Sisa dan bantuan lainnya kemana kami cari sebab utusan dinas tidak memahami dan menguasai tupoksinya” ucapnya diamini anggota lainnya Pandapotan Pardosi dan Tomi Amran Simanjuntak.

Kata Liston, atas temuan realisasi anggaran yang menjadi pertanyaan sekaligus akan dijadikan sebagai temuan maka akan dibawa dalam Paripurna LPJ Bupati.

“Silahkan ikuti rapat paripurna, semua temuan di seluruh OPD termasuk Dinas Kesehatan, Koperindag dan PMD akan dibuka secara lebar” katanya berharap Kadis PMD supaya dievaluasi karena pengelolaan dana desa yang asal-asalan. (denytia)

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.