oleh

Perlindungan Hukum dan Keadilan dan Hak-hak asasi-manusia-harus-ditegakkan-meskipun-dalam-pembatasan-sosial-berskala-besar/

-JURNAL-80 views

Haksuara.com. Jakarta… PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA HARUS
DITEGAKKAN MESKIPUN DALAM PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
Assistant Professor. Dr(iur) Youngky Fernando, S.H.,M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Marwadewa Denpasar Bali
Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana UNIS Kota Tangerang
Ahli Ilmu Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Alamat email: yfernando027@gmail.com
Abstrak
Media Online. TempoCOM. 1 Juli 2021. Pembatasan Mobilitas DiJawa dan Bali Kian Ketat. Hukumonline.
4 Juli 2021. Profesi Advokat Tak Masuk Sektor Esensial, DetikNews. 8 Jul 2021. Janji KAPOLDA Metro.
Sikat Bos Perusahaan Tak Berpihak pada Kemanusiaan. Pengumuman HUMAS Mahkamah Agung 8 Mei
2020. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020. Tentang Pedoman Pelaksanaan
Work From Home dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Hakim dan Aparatur Di Lingkungan Mahkamah
Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya Pada Masa Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease
2019. SINDOnews. 24 Oktober 2020. Mahkamah Agung. PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Tanggal 29
September 2020, tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: 1. Penyidikan: penyidik bersama advokat pendamping
tersangka; 2. Pra penuntutan: penuntut umum bersama hakim dan advokat pendamping terdakwa; 3. vonis
hakim: hakim bersama advokat pendamping terdakwa; 4. Pasca vonis pidana: jaksa pelaksana putusan
tetap dan advokat pendamping terdakwa dan pejabat rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan.
Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: 1. Penyidikan selama-lamanya 60 hari danatau 120
hari apabila ancaman pidananya 9 tahun atau lebih; 2. Pra penuntutan selama-lamanya 50 hari danatau 110
hari apabila ancaman pidananya 9 tahun atau lebih; 3. Pra vonis selama-lamanya 90hari danatau 150 hari
apabila ancaman pidana 9 tahun atau lebih. Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia:
1. Advokat selaku penasehat hukum atau pembela tersangka dan terdakwa serta terpidana pemohon
peninjauan Kembali; 2. Penyidik; 3. Jaksa; 4. Hakim; 5. Pejabat rumah tanahan negara atau lembaga
pemasyarakatan. Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. Tanggal 2 Juli 2021, tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019. Di Wilayah Jawa
dan Bali. Tidak dapat mengikat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fiat Justitia Ruat
Coelum(hukum keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh).
Kata Kunci : Hukum dan Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Ditegakkan, Kedaruratan Pembatasan Sosial.
2
I. PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang.
TEMPO.CO. Pemerintah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat darurat (PPKM darurat) Jawa-Bali mulai 3-20 Juli 2021. Kebijakan
ini diharapkan menurunkan laju kasus penularan Covid-19 yang terus melonjak. Presiden
Joko Widodo menyebut kebijakan ini lebih ketat daripada kebijakan yang pernah
diberlakukan sebelumnya. “PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas
masyarakat yang lebih ketat dari yang selama ini sudah berlaku,” ujarnya, Kamis, 1 Juli
2021. Sejak pandemi virus Corona mewabah di Indonesia, pemerintah sudah bolak-balik
menggunakan istilah-istilah. Awalnya pemerintah menggunakan pembatasan sosial
berskala besar, sejak 17 April 2020. Kemudian pemerintah memberlakukan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa-Bali, lalu diganti lagi menjadi PPKM Mikro
Pebruari 2021. Presiden memutuskan untuk mengambil pengetatan atau penebalan PPKM
Mikro pada Juni lalu. Namun, kasus Covid-19 terus naik. Akhirnya, Presiden memutuskan
menetapkan PPKM Darurat 3 – 20 Juli 2021. Lalu apa beda kebijakan-kebijakan
tersebut ?. 1. Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan ini merupakan strategi
penanganan yang pertama diberlakukan pada awal pandemi. Suatu wilayah dapat
menetapkan PSBB asalkan memenuhi syarat, yakni jumlah kasus dan jumlah kematian
Covid-19 meningkat dan menyebar signifikan dengan cepat dan ada kaitan dengan wilayah
lain. Mekanisme kebijakannya, Gubernur/Bupati/Walikota mengusulkan PSBB, menteri
menetapkan persetujuan, dan PSBB diterapkan di lingkup wilayah tertentu. PSBB meliputi
peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan
tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, transportasi, dan kegiatan lain, khusus
pertahanan, keamanan, sektor esensial diperbolehkan beroperasi. 2. Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa-Bali. Setelah kasus Covid-19 dinilai cukup
terkendali, pemerintah kemudian memberlakukan kebijakan PPKM khusus hanya di tujuh
provinsi Jawa-Bali, sejak 11 Januari 2021 selama 2(dua) pekan dan sempat diperpanjang
1(satu) kali. Wilayah tersebut dipilih karena memiliki mobilitas tinggi dan menyumbang
angka kasus positif Covid-19 terbesar dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dalam
pelaksanaan PPKM Jawa-Bali, kerja di kantor bisa diterapkan sebesar 75(tujuh puluh lima)
persen dengan protokol ketat, kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring(online),
tempat ibadah boleh dibuka dengan kapasitas maksimal 50(lima puluh) persen, lalu sektor
esensial bisa beroperasi 100 (seratus) persen dengan pembatasan jam operasional dan juga
kapasitas pengunjung. Sementara, restoran hanya bisa menerima 25(dua puluh lima) persen
3
pengunjung makan/minum di tempat, pusat perbelanjaan dibatasi buka hingga pukul 19.00.
WIB. 3. PPKM Mikro. Setelah PPKM Jawa-Bali dianggap tidak lagi efektif, pemerintah
memberlakukan PPKM Mikro, di 7(tujuh) provinsi Jawa-Bali. Bedanya, penanganan
PPKM Mikro berbasis komunitas masyarakat hingga unit terkecil di level RT/RW. PPKM
mikro, pekerja yang bekerja di kantor dibatasi 50(lima puluh) persen. Pusat perbelanjaan
boleh beroperasi hingga pukul 21.00. WIB. Kemudian, makan di restoran atau dinein dibatasi maksimal 50(lima puluh) persen. Kapasitas rumah ibadah dibatasi maksimal
50(lima puluh) persen. 4. Penebalan PPKM Mikro. Setelah kasus Covid-19 melonjak
pasca libur Lebaran 2021, pemerintah memutuskan menerapkan penebalan PPKM mikro
diberlakukan selama 14(empat belas) hari mulai 22 Juni 2021. Kebijakan itu antara lain
berisi jumlah pengunjung di tempat makan maksimal 25(dua puluh lima) persen kapasitas,
jumlah pekerja maksimal 25(dua puluh lima) persen di kantor yang berada di zona merah,
dan larangan operasional tempat ibadah di zona merah. Begitu pula sekolah di zona merah
dilarang menggelar pembelajaran tatap muka. Kebijakan PPKM mikro yang dipertebal ini
ikut melibatkan RT/RW, kepala desa, lurah, bintara pembina desa, Bhayangkara Pembina
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Pengetatan dilakukan hingga RT/RW. Misalnya, di
RT akan dilakukan penyekatan jika ada lebih dari 5(lima) rumah yang penghuninya terkena
Covid-19. 5. PPKM Darurat 3 – 20 Juli 2021. Kebijakan ini diberlakukan setelah
penebalan PPKM Mikro dianggap tidak cukup untuk menangan kasus Covid-19 yang terus
naik hingga menembus kisaran 20(dua puluh) ribu kasus perhari. Akhirnya, Presiden
memutuskan menetapkan PPKM Darurat. Kebijakan ini diterapkan di 48(empat puluh
delapan) Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4(empat) dan 74(tujuh
puluh empat) Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3(tiga) di Jawa dan
Bali. Level asesmen ini dinilai berdasarkan faktor laju penularan dan kapasitas respons
daerah sesuai rekomendasi WHO. Level asesmen 3(tiga) dan 4(empat) adalah daerah yang
memiliki transmisi penularan tinggi, tapi kapasitas respons tergolong sedang hingga
rendah. Daerah inilah yang dinilai perlu treatment khusus melalui kebijakan PPKM
Darurat. Sementara pengetatan aktivitas mencakup 100(serratus) persen Work from Home
(WFH) untuk sektor non-esensial, kemudian seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan
secara online. Untuk sektor esensial, diberlakukan 50(lima puluh) persen maksimum staf
Work from Office (WFO) dan sektor kritikal diperbolehkan 100(seratus) persen WFO.
Supermarket, pasar, toko kelontong, swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi
jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50(lima
puluh) persen. Pusat perbelanjaan/mall perdagangan ditutup; restoran dan rumah makan
4
hanya menerima delivery/take away; tempat ibadah dan area publik ditutup sementara.
Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, kereta
api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis-I). Khusus untuk perjalanan
dengan moda pesawat, selain kartu vaksin, penumpang juga harus mengantongi hasil tes
swab PCR dengan batas waktu H-2. Penumpang moda transportasi jarak jauh lainnya,
seperti laut dan darat, bisa menunjukkan dokumen tes Antigen dengan batas waktu H-1.
Berita Utama Hukumonline 4 Juli 2021. Dengan beberapa pertimbangan, DPN
PERADI mengajukan permohonan agar Advokat masuk dalam sektor esensial. Demi
menekan angka penyebaran Covid-19. PPKM darurat berlaku 3 – 20 Juli 2021 untuk
Jawa dan Bali. Kebijakan PPKM Darurat terdapat sektor bisnis yang diperbolehkan,
dibatasi hingga dihentikan selama PPKM Darurat. Merujuk Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali mengatur 2(dua) sektor yang
diizinkan Work From Office (WFO) sektor esensial dan sektor kritikal. Butir ketiga c
instruksi tersebut dinyatakan sektor esensial(keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem
pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina
Covid-19, industri orientasi ekspor) diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal
dengan protokol kesehatan ketat. Esensial sektor pemerintahan yang memberikan
pelayanan publik diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO
dengan protokol kesehatan ketat. Sektor kritikal(energi, kesehatan, keamanan, logistic,
transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek
vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar
(listrik dan air), industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari) 100%
(seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan ketat.
Bagaimana sektor penegakkan hukum ?. Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menjelaskan lembaga peradilan termasuk
kategori esensial sektor pemerintahan. Karena lembaga pengadilan memberi pelayanan
publik yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Hanya saja hal tersebut tidak berlaku
untuk advokat. Dia menegaskan advokat wajib menjalankan WFH. Ketua Bidang
Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Andre Rahadian mengatakan
profesi advokat, notaris, akuntan masuk kategori non-esensial, sehingga wajib
melaksanan kegiatan dari rumah atau Work From Home (WFH). “Advokat, notaris dan
akuntan, semua profesi diluar dari esensial, berlaku WFH,” kata Andre yang juga seorang
advokat ini kepada Hukumonline, Sabtu (3/7).
5
DetikNews. Kamis, 08 Jul 2021 12:34 WIB. Jakarta – POLDA Metro Jaya akan
mengetatkan pengawasan terhadap kantor non-esensial dan non-kritikal yang beroperasi
selama PPKM darurat. Hingga saat ini ada puluhan perusahaan dalam tahap penyidikan
pelanggaran PPKM darurat. “Sudah ada 21 perusahaan yang sudah naik sidik
(penyidikan),” kata KAPOLDA Metro Jaya IRJENPOL. Fadil Imran mengatakan bahwa
pihaknya akan mencari tersangka pelanggaran PPKM darurat berkaitan perusahaan
non-esensial. Bos-bos perusahaan jadi sasaran polisi. “Nanti kita cari siapa tersangkanya.
Kami mengimbau agar masyarakat mengurangi mobilitas. Stay safe at home, ini kuncinya,”
Bukan tanpa alasan bos perusahaan dianggap paling bertanggungjawab atas kesehatan dan
keselamatan pekerjanya, jika masih tetap diminta berkantor. “Yang salah bukan karyawan.
Yang salah adalah majikan yang memerintahkan masuk kerja. Oleh sebab itu, kemarin kita
tidak proses. Kami catat nama perusahaannya, alamatnya, hari ini kami datangi,”. Sejauh
ini polisi telah memberikan sanksi ke 2(dua) perusahaan non-esensial yang melanggar
PPKM darurat. 2(dua) perusahaan tersebut berinisial PT DPI di Tanah Abang, dan PT LMI
di Sudirman, Jakarta Pusat. POLDA Metro Jaya mengevaluasi sejumlah catatan dalam
pelaksanaan PPKM darurat yang memasuki hari keenam. Salahsatunya pelaksanaan
pengawasan dan penegakkan hukum di lingkungan perkantoran non-esensial dan nonkritikal selama PPKM darurat. “Kita akan mengoptimalkan PPKM darurat. Bagaimana kita
ketahui, laju penyebaran COVID-19 di Jakarta semakin hari semakin tinggi. Mari kita sisir
gedung perkantoran pencakar langit seperti yang ada di depan ini,” Menurut Fadil,
kebijakan penyekatan dan pengawasan berbasis komunitas selama PPKM darurat akan
berakhir percuma jika perkantoran non-esensial dan non-kritikal tetap beroperasi. Untuk
itu, pengawasan harus diperketat. “Hasil observasi di lapangan, interview di jalan masih
banyak masyarakat yang bekerja karena diperintah atasan atau majikan. Pengetatan tidak
boleh hanya di basis komunitas, tidak boleh hanya di RT dan RW. Tidak boleh hanya di
jalan, hal ini semua akan jadi sia-sia jika atasan tetap menyuruh kerja,” terang Fadil.
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2021. Tanggal 5
Juli 2021, tentang Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM)
Darurat Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
Pada Wilayah Jawa dan Bali. Ditujukan kepada Yth, 1. Panitera Mahkamah Agung; 2. Para
Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung; 3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat
Banding; 4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama. Seluruh Indonesia. Perihal:
Menindaklanjuti arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenaan dengan
kebijakan Presiden Republik Indonesia mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
6
Masyarakat (PPKM) Darurat 3 – 20 Juli 2021, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021, tentang
Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Jawa
dan Bali: 1. Hakim dan Aparatur pada satuan kerja yang berada di wilayah Jawa dan Bali
status level 3 dan 4 berdasarkan diktum ketiga huruf c angka 2 Instruksi Menteri
Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa dan Bali
menjalankan pola kerja Work From Office (WFO) maksimal 25% (dua puluh lima persen)
dari jumlah keseluruhan Hakim dan Aparatur di satuan kerja yang bersangkutan.
Sabtu, 24-10-2020. SINDOnews. Mahkamah Agung memastikan penerbitan dan
pemberlakuan PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Berlaku 29 September 2020, tentang
Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Ketua MARI. Muhammad Syarifuddin. Kepala Biro Hukum dan HUMAS. Abdullah menyatakan,
PERMA Nomor 4 Tahun 2020 merupakan terobosan untuk masyarakat pencari keadilan
dalam mengatasi hambatan pelaksanaan persidangan di pengadilan guna mewujudkan
peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Menurut dia, dulu ada SEMA
tentang pedoman pelaksanaan persidangan secara online. “PERMA lebih memberikan
payung hukum tentang persidangan yang dilakukan secara elektronik terhadap
perkara pidana,” kata Abdullah mantan wakil ketua Pengadilan Negeri Malang,
keberadaan PERMA ini juga mendukung bagi upaya pencegahan penyebaran COVID-19
di lingkungan peradilan, pelaksanaan persidangan virtual memang masih banyak kendala.
Tapi, MA dan badan peradilan di bawahnya serta pihak terkait pasti akan berusaha
semaksimal mungkin. “Awalnya banyak kendala, tapi saya yakin lama-lamanya juga
tidak,”. MA menjamin persidangan secara virtual berjalan tanpa intervensi atau intimidasi,
hakikatnya persidangan setiap terdakwa, saksi, ahli dihadapkan di persidangan.
Penghadapan itu juga berlaku saat persidangan virtual. Karenanya saat persidangan virtual,
kamera yang dipakai dapat menunjukkan keadaan sekitar para pihak. Majelis hakim bisa
melihat suasana kanan-kiri baik terdakwa atau saksi atau ahli. PERMA Nomor 4 Tahun
2020 terdiri 5(lima) BAB dan 20 pasal. Masing-masing BAB mengatur ketentuan umum;
pelimpahan perkara, penomoran, dan panggilan sidang; persidangan; ketentuan peralihan;
dan ketentuan peralihan. mencatumkan ruang sidang elektronik di pengadilan, Kejaksaan,
RUTAN/LAPAS, atau tempat lain yang ditetapkan majelis hakim. Ketentuan domisili
elektronik dan dokumen elektronik. Domisili elektronik adalah layanan pesan berupa akun
7
terverifikasi milik penyidik, penuntut, pengadilan, terdakwa, penasihat hukum, saksi, ahli,
RUTAN/LAPAS. Dokumen elektronik administrasi persidangan diterima, disimpan,
dikelola dalam Sistem Informasi Pengadilan. Setiap dokumen elektronik yang disampaikan
Jaksa Penuntut Umum, penasihat hukum atau terdakwa berbentuk pdf. Dokumen
elektronik harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.
Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Proses sistem peradilan pidana di Indonesia
melibatkan Lembaga Advokat selaku Penasehat Hukum dan Pembela Tersangka dan
Terdakwa maupun Terpidana Pemohon Peninjauan Kembali, dan Penyidik POLRI dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS), dan Jaksa Penuntut Umum selaku Pendakwa
maupun Penuntut Pidana, dan Hakim Peradilan Pertama, Hakim Peradilan Banding, Hakim
Peradilan Kasasi, dan Hakim Peradilan Peninjauan Kembali, dan Petugas Rumah Tahanan
Negara atau Petugas Pemasyarakatan. Tahapan Penyidikan. Pada proses tahapan
penyidikan akan melibatkan Penyidik POLRI maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS), dan Advokat selaku Penasehat Hukum maupun Pembela Tersangka, dan Para
Saksi Fakta maupun Saksi Peringan Tersangka. Tahapan Penuntutan dan Peradilan.
Pada proses tahapan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum selaku Pendakwa dan Penuntut
Pidana atas Terdakwa yang semula selaku Tersangka di penyidikan, dan Majelis Hakim
Peradilan Pertama, Peradilan Banding, Peradilan Kasasi, Peradilan Peninjauan Kembali.
Sedangkan Petugas Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan selaku
penerima titipan Tersangka maupun Terdakwa dan pembinaan Terpidana. Tahapan Vonis
dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Pada proses tahapan vonis Majelis Hakim atas
Terdakwa maupun Terpidana Pemohon Peninjauan Kembali, akan melibatkan Jaksa
Penuntut Umum selaku pelaksana putusan tetap pengadilan, dan Advokat selaku Penasehat
Hukum maupun Pembela Terdakwa dan Terpidana.
B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa masalah :
1. Apakah proses penegakkan hukum pidana dapat dihentikan selama pembatasan sosial
berskala besar(PSBB) dalam sistem peradilan pidana Indonesia ?.
2. Siapakah yang dimaksud selaku penegak hukum dalam sistem peradilan pidana
Indonesia berdasarkan ?.
3. Bagaimanakah bentuk hak dan kewajiban dalam pelaksanaan karantina wilayah atau
pembatasan sosial berskala besar menurut hukumnya ?.
8
C. Tujuan Penulisan.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dapat disampaikan beberapa tujuan
penulisan :
1. Mengkaji dengan seksama dan mendalam proses penegakkan hukum pidana terkait
pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam sistem peradilan pidana
Indonesia berdasarkan ketentuan hukum positif dan hirarki perundang-undangannya.
2. Mengkaji dengan seksama dan mendalam siapa yang dimaksud dengan penegak
hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan ketentuan hukum positif
dan hirarki perundang-undangannya.
3. Mengkaji dengan seksama dan mendalam tentang hak dan kewajiban negara terhadap
rakyat dalam pelaksanaan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar
berdasarkan ketentuan hukum positif dan hirarki perundang-undangannya.
II. PEMBAHASAN.
A. Kekarantinaan Kesehatan.
Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19): 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang
Kekarantinaan Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019(Covid-19); 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 4. Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019(Covid-19); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19); 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease; 7. Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi
Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019(Covid-19); 8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2020, tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan
9
Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker; 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, tentang Pelarangan Sementara
Orang Asing Masuk Wilayah NKRI; 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 23/PMK.03/2020, tentang Insentif Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, tentang Stimulus
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter Cyclical Dampak Penyebaran Covid19; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019(Covid-19); 13. Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2020, tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi,
Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019(Covid-19); 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
612/MENKES/SK/V/2010, tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada
Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK. 01.07/MENKES/169/
2020, tentang Penetapan Rumah Sakit Infeksi Emerging Tertentu; 16. Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK. 01.07/MENKES/182/2020, tentang Jejaring
Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease(Covid-19); 17. Keputusan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020, tentang Penetapan
Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di
Indonesia; 18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A
Tahun 2020, tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia; 19. Maklumat KAPOLRI Nomor: MAK/2/III/
2020, tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran
Virus Corona(Covid-19); 20. Surat Telegram Rahasia KAPOLRI Nomor: STR/80/II/
PAM.3./2020, tentang JUKRAH Menyikapi Peredaran Virus Covid-19; 21. Surat
Telegram Rahasia KAPOLRI Nomor: STR/121/III/PAM.3./2020, tentang Direktif
Kegiatan Kerja Bakti Secara Masif Berkaitan Dengan Wabah Virus Covid-19; 22. Surat
Telegram Rahasia KAPOLRI Nomor: STR/122/III/PAM.3./2020, tentang Bijak
KAPOLRI Terkait Perkembangan Situasi Akibat Wabah Virus Covid-19; 23. Surat
Telegram Rahasia KAPOLRI Nomor: STR/159/IV/OPS.4./2020, tentang Penggunaan
Pakaian PDL-II Two Tone Lengan Baju Tanpa Dilipat; 24. Surat Telegram KAPOLRI
Nomor: ST/766/III/OPS.4.5./2020, tentang Himbauan Untuk Tidak Panic Buying;
25. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/868/III/KEP./2020, tentang Antisipasi Virus
10
Covid-19; 26. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/872/III/KEP./2020, tentang
Pembatasan Kegiatan Yang Melibatkan Banyak Orang; 27. Surat Telegram KAPOLRI
Nomor: ST/884/III/KES.2/2020, tentang Giat Preventif Fungsi Kepolisian Di Area
Penyimpanan Maupun Penjualan SEMBAKO; 28. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/
889/III/BIN.1.1/2020, tentang Arahan Untuk Menjaga Kebersihan Tempat Ibadah Di
Lingkungan POLRI; 29. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/895/III/ KEP./2020,
tentang Arahan Kepada Jajaran LANTAS Untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19;
30. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/900/III/HUM.1.1./2020, tentang Giat Preventif
Dampak Negatif Terkait Virus Covid-19; 30. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/909/
III/YAN.1.2./2020, tentang Langkah Antisipatif Penyebaran Virus Covid-19 Pada Layanan
Bidang LANTAS(SIM/STNK); 31. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/940/III/BIN.1.
1./2020, tentang Penundaan Ibadah Tempat Ibadah Di Lingkungan POLRI; 32. Surat
Telegram KAPOLRI Nomor: ST/941/III/KEP./2020, tentang Work From Home Bagi PNS
POLRI; 33. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/942/III/OPS.1.2./2020, tentang Arahan
Untuk Membentuk TIM SATGAS Covid-19 BIDDOKES POLDA Jajaran; 34. Surat
Telegram KAPOLRI Nomor: ST/965/III/KEP./2020, tentang Arahan Untuk Menunda
Kegiatan Resepsi/Pesta Yang Diselenggarakan Oleh Anggota maupun PNS POLRI Guna
Menghindari Perkumpulan MASSA; 35. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/968/III/
RES.10.1./2020, tentang Penundaan Pelaksanaan BINKATPUAN Penyidik PPNSs;
36. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/972/III/KEP./2020, tentang Vicon PJU
BIDDOKES dan KARUMKIT Bhayangkara Dalam Rangka Pemberdayaan RUMKIT
Bhayangkara Sebagai Tempat Perawatan PDP Covid-19; 37. Surat Telegram KAPOLRI
Nomor: ST/983/III/OPS.4.5./2020, tentang Arahan Kepada Jajaran BINMAS, SAMAPTA,
PAMOBVIT, dan POLAIRUD Untuk Melakukan Himbauan Kepada Masyarakat Terkait
Penyebaran Virus Covid-19; 38. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/1001/III/KEP./
2020, tentang JUKRAH Jajaran LANTAS Menyediakan Sarana Untuk Antisipasi
Penyebaran Virus Covid-19; 39. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/1002/III/KEP/
2020, tentang Arahan Kepada Jajaran LANTAS Untuk Melaksanakan Protokol Kesehatan
Di Area YAN Publik; 40. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/1003/III/IPP.2./2020,
tentang JUKRAH Kepada Jajaran INTELKAM Monitoring Terkait Penyebaran Virus
Covid-19; 41. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/1004/III/IPP.2./2020, tentang
Arahan INTELKAM Monitoring Dampak Ekonomi Pandemik Virus Covid-19; 42. Surat
Telegram KAPOLRI Nomor: ST/1007/III/HUK.5./2020, tentang JUKRAH Penanganan
Tindak Pidana UMUM Selama Masa Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19; 43. Surat
11
Telegram KAPOLRI Nomor: ST/1008/III/KES.7./2020, tentang Arahan Kepada Jajaran
Untuk Melakukan Gerakan Masif Penyemprotan Cairan Disinfektan; 44. Surat Telegram
KAPOLRI Nomor: ST/1009/III/OPS.2./2020, tentang Pelaksanaan OPSUS Kontijensi
Covid-19 Aman Nusa; 45. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/1031/III/OPS.4.3./2020,
tentang Arahan Kepada DIRBINMAS Untuk Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait
Penyebaran Virus Covid-19; 46. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/1041/III/KEP./
2020, tentang Arahan Jajaran LANTAS Dalam Standar Penanganan Korban LAKA
Sebagai Antisipasi Penularan Virus Covid-19; 47. Surat Telegram KAPOLRI Nomor:
ST/1042/III/KEP/2020, tentang Smart Policing; 48. Surat Telegram KAPOLRI Nomor:
ST/1083/IV/KEP/2020, tentang Himbauan Bagi Anggota dan PNS POLRI Beserta
Keluarganya Untuk Tidak Berpergian; 49. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/1097/
IV/HUK.7.1./2020, tentang Asistensi Aparatur Negara Yang Terlibat Penanganan Covid19; 50. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/1098/IV/HUK.7.1./2020, tentang JUKRAH
Penanganan Perkara Kejahatan Dalam Masa PSBB; 51. Surat Telegram KAPOLRI
Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1./2020, tentang Ketersediaan Bahan Pokok; 52. Surat
Telegram KAPOLRI Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1./2020, tentang JUKRAH Penanganan
Tindak Pidana SIBER; 53. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/1101/IV/HUK.7.1./
2020, tentang JUKRAH Penanganan Pelanggaran Kejahatan Terkait APD dan ALKES
lainnya; 54. Surat Telegram KAPOLRI Nomor: ST/1102/IV/HUK.7.1./2020, tentang
Penanganan Tindak Kejahatan; 55. Surat KAPOLRI Nomor: B/2251/IV/KEP./2020/
PUSDOKKES. Tanggal 1 April 2020. Perihal Protokol Isolasi Mandiri; 56. Surat Edaran
Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana Nomor: SE-1/BNPB/03/2020, tentang
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19)
Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 57. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor: HK.02.02/III/375/2020, tentang Penggunaan Bilik Disinfeksi Dalam
Rangka Pencegahan Penularan Covid-19; 58. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, tentang Penyesuaian Sistem
Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di
Lingkungan Instansi Pemerintah; 59. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020, tentang Pembatasan Kegiatan
Berpergian Keluar Daerah danatau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam
Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; 60. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Pencegahan Corona Virus
Disease(Covid-19) Pada Satuan Pendidikan; 61. Surat Edaran Komisi Pemberantasan
12
Korupsi Nomor 8 Tahun 2020, tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan
Barang/jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19)
Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; 62. Surat Edaran Menteri Tenaga
Kerja Republik Indonesia Nomor: M/3/HK.04/III/2020, tentang Perlindungan Pekerja/
Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid19; 63. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10/SE/IV/2020, tentang
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS atau Sumpah/ Janji Jabatan Melalui Media
elektronik/Teleconference Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Virus Corona; 64. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 440/2622/SJ, tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Daerah; 65. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020, tentang
Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19; 66. Siaran PERS
Kementerian Perekonomian Nomor: HM.4.6/32/SET.M.EKON.2.3/03/2020, tentang
Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua Untuk Menangani Dampak Covid-19.
Kekarantinaan Kesehatan, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Karantina
Wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Berdasarkan Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) tentang
Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 1. Ke1: Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya
mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan
masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ke2:
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang
bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang
disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan
pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau
lintas negara. Ke6: Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang
yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa
inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga
terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau
sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang
dan/atau Barang di sekitarnya. Ke10: Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk
dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi
penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
13
penyebaran penyakit atau kontaminasi. Ke11: Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga
terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah
kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
Filosofi Ketentuan Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 2: Kekarantinaan
Kesehatan berasaskan: a: perikemanusiaan; b: manfaat; c: pelindungan; d: keadilan;
e: non-diskriminatif; f: kepentingan umum; g: keterpaduan; h: kesadaran hukum; dan
i: kedaulatan negara. Pasal 3: Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:
a: melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat
yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; b: mencegah dan
menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi
menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; c: meningkatkan ketahanan nasional
dibidang kesehatan masyarakat; dan d: memberikan pelindungan dan kepastian hukum
bagi masyarakat dan petugas kesehatan.
Hak dan Kewajiban Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 7: Setiap Orang
mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan. Pasal 8: Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan
dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari
lainnya selama Karantina. Dan Pasal 9 ayat(1): Setiap Orang wajib mematuhi
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Ayat(2): Setiap Orang berkewajiban ikut serta
dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
Pelaksana Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 49 ayat(1): Dalam rangka
melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit,
atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan. Ayat(2):
Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial
Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus didasarkan pada pertimbangan
epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional,
pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Ayat(3): Karantina Wilayah dan
Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh
Menteri. Pasal 53 ayat(1): Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat. Ayat(2): Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil
konlirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di
14
wilayah tersebut. Dan Pasal 54 ayat(1): Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan
penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina
Wilayah. Ayat(2): Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus
menerus oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang berada di luar wilayah karantina. Ayat(3): Anggota masyarakat yang dikarantina
tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Ayat(4): Selama masa Karantina Wilayah
ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi
dan segera dirujuk ke rumah sakit. Pasal 55 ayat(1): Selama dalam Karantina Wilayah,
kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah
karantina menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat. Ayat(2): Tanggungjawab
Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. Pasal 59
ayat(1): Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat. Ayat(2): Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah
meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi
antar orang di suatu wilayah tertentu. Ayat(3): Pembatasan Sosial Berskala Besar
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit meliputi: a: peliburan sekolah dan
tempat kerja; b: pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c: pembatasan kegiatan
ditempat atau fasilitas umum. Ayat(4): Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala
Besar berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.
B. Penegakkan Hukum dan Keadilan serta Hak Asasi Manusia.
Penyidikan Kekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) tentang
Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 84: Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kekarantinaan
Kesehatan.
Penyidikan, Penuntutan Pidana, Peradilan Pidana, Penegakkan Hak Asasi
Manusia. Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981(Lembaran Negara Republik
15
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209) tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 160 ayat(1) huruf a: Saksi dipanggil ke dalam
ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh
hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat
hukum. Huruf b: Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang
menjadi saksi. Huruf c: Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang
memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang
diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya
sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan
saksi tersebut. Pasal 184 ayat(1) huruf a: Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi.
Pasal 185 ayat(1): keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di
sidang pengadilan. Pasal 183: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya. Pasal 184 ayat(1): Alat bukti yang sah ialah: Huruf a: keterangan
saksi. Huruf b: keterangan ahli. Pasal 186: keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli
nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 184 ayat(1): Alat bukti yang sah ialah: Huruf e:
keterangan terdakwa. Pasal 189 ayat(1): keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa
nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau
alami sendiri. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886) tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 18 ayat(1):
Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu
tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah
dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan
untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat(2):
Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan
suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu
dilakukannya. Ayat(3): Setiap ada perubahan dalam peraturan perudang-undangan maka
beralaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. Ayat(4): Setiap orang
yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat(5): Setiap orang
tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbutan yang
telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Juncto Undang
16
Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 6 ayat(1): Tidak seorang pun dapat dihadapkan di
depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat(2): Tidak seorang pun
dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut
undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung
jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pasal 7: Tidak seorang
pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas
perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang. Pasal 8 ayat(1): Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut,
atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Ayat(2): Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan
pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pasal 9 ayat(1): Setiap orang yang ditangkap,
ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti
kerugian dan rehabilitasi. Ayat(2): Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penyelidik dan Penyidik Adalah Penegak Hukum. Berdasarkan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 24 ayat(1): Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Ayat(3): Badan-badan lain yang fungsinya berkaiatan
dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Juncto Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tentang
Kekuasaan Kehakiman. Pasal 38 ayat(1): Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan
di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badanbadan lain yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasan kehakiman. Ayat(2): Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi: a. penyelidikan dan
penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan
e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ayat(3): Ketentuan mengenai badan-badan
lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
Juncto Penjelasan Pasal 38 Ayat(1): Yang dimaksud dengan “badan-badan lain”
17
antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Ayat(2):
Cukup jelas. Ayat(3): Cukup jelas. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2002(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) tentang Kepolisian Negara. Pasal 5:
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri. Juncto Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 4:
Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Pasal 6 ayat(1):
Penyidik adalah: huruf a: pejabat polisi negara Republik Indonesia. Huruf b: pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang.
Jaksa Penuntut Umum Adalah Penegak Hukum. Berdasarkan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 24 ayat(1): Kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan. Ayat(3): Badan-badan lain yang fungsinya berkaiatan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang. Juncto Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tentang Kekuasaan
Kehakiman. Pasal 38 ayat(1): Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasan kehakiman. Ayat(2): Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi: a: penyelidikan dan penyidikan;
b: penuntutan; c: pelaksanaan putusan; d: pemberian jasa hukum; dan e:
penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ayat(3): Ketentuan mengenai badan-badan
lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
Juncto Penjelasan Pasal 38 Ayat(1): Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara
lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Ayat(2): Cukup
jelas. Ayat(3): Cukup jelas. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4401) tentang Kejaksaan. Pasal 30 ayat(1): Di bidang pidana,
kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a: melakukan penuntutan; b: melaksanakan
penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
18
c: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d: melakukan penyidikan terhadap tindak
pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e: melengkapi berkas perkara tertentu dan
untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan
yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Juncto Undang Undang
Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tentang Hukum Acara
Pidana. Pasal 14: Penuntut umum mempunyai wewenang : a: menerima dan memeriksa
berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; b: mengadakan
prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan
ketentuan pasal 110 ayat(3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka
penyempurnaan penyidikan dari penyidik; c: memberikan perpanjangan penahanan,
melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah
perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; d: membuat surat dakwaan; e: melimpahkan
perkara ke pengadilan; f: menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang
ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada
terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
g: melakukan penuntutan; h: menutup perkara demi kepentingan hukum; i: mengadakan
tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut
ketentuan undang-undang ini; j: melaksanakan penetapan hakim.
Hakim Adalah Penegak Hukum. Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia. Pasal 24 ayat(1): Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076) tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat(1): Pengadilan
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya
3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat(2): Susunan hakim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim
anggota. Ayat(3): Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh
seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Ayat(4):
Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang
menentukan lain. Pasal 12 ayat(1): Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undangundang menentukan lain.
19
Ayat(2): Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai,
putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa. Pasal 13 Ayat(1): Semua sidang
pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan
lain. Ayat(2): Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ayat(3): Tidak dipenuhinya ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Juncto Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 152 ayat(1): Dalam hal pengadilan negeri menerima
surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya,
ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim
yang ditunjuk itu menetapkan hari siding. Ayat(2): Hakim dalam menetapkan hari siding
sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya
memanggil terdakwa dan saksi untuk dating di siding pengadilan. Pasal 183: Hakim tidak
boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Advokat Adalah Penegak Hukum. Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia. Pasal 24 ayat(1): Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Ayat(3): Badan-badan lain yang fungsinya berkaiatan dengan kekuasaan kehakiman diatur
dalam undang-undang. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 38
ayat(1): Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah
Konstitusi, terdapat badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan
kehakiman. Ayat(2): Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud pada ayat(1) meliputi: a: penyelidikan dan penyidikan; b: penuntutan;
c: pelaksanaan putusan; d: pemberian jasa hukum; dan e: penyelesaian sengketa di
luar pengadilan. Ayat(3): Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Juncto Penjelasan
Pasal 38 Ayat(1): Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian,
kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Ayat(2): Cukup jelas. Ayat(3):
Cukup jelas. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003
20
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tentang Advokat. Pasal 1: Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan: 1: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi
jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. 2: Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan
Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,
mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum klien. 3: Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang
menerima jasa hukum dari Advokat. Pasal 5 ayat(1): Advokat berstatus sebagai
penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangundangan. Ayat(2): Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik
Indonesia. Juncto RUU-KUHP-Nasional. Pasal 329 ayat(1): dipidana dengan pidana
penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak kategori-IV: setiap
orang yang secara melawan hukum: huruf a: dengan menggunakan kekerasan atau
ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum,
advokat, dan/atau hakim sehingga proses peradilan terganggu.
Ahli Dalam Sistem Peradilan Pidana. Berdasarkan Undang Undang Nomor 8
Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tentang Hukum Acara Pidana. Pasal
1 Ke28: keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana
guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 65: Tersangka atau Terdakwa berhak untuk
mengusahakan dan mengajukan saksi danatau seseorang yang memiliki keahlian khusus
guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Pasal 120 ayat(1):
“Dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat minta pendapat seorang ahli atau
orang yang memiliki keahlian khusus. Ayat(2): Ahli tersebut mengangkat sumpah atau
mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ahli akan memberikan keterangan menurut
pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali bila disebabkan karena harkat serta
martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ahli menyimpan rahasia dapat
menolak untuk memberikan keterangan yang di minta. Pasal 133 ayat(1): Dalam hal
penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan
ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik
berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman
atau dokter danatau ahlilainnya. Pasal 179 ayat(1): Setiap orang yang diminta
21
pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya, wajib
memberikan keterangan ahli demi keadilan. Pasal 180 ayat(1): Dalam hal diperlukan
untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua
siding dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar di ajukan bahan baru oleh
yang berkepentingan. Pasal 186: Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan
di sidang pengadilan.
Asas-asas Dalam Hukum Pidana. Berdasarkan Asas Legalitas / Asas Nullum
Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali: 1. Lex Scripta(aturan hukum pidana
harus dalam bentuk tertulis); 2. Lex Certa(tindak pidana harus dijelaskan unsur-unsurnya);
3. Non-Retro Active(tidak dapat menuntut pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana
yang berlaku pada saat tindak pidana terjadi); 4. Non-Analogy(penegakkan hukum tidak
boleh menggunakan analogia tau penganalogian) Juncto Asas Preferen: 1. Asas Lex
Specialis Derogat Legi Lex Generali(ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan
ketentuan hukum yang umum); 2. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori(ketentuan
hukum yang baru mengesampingkan ketentuan hukum yang lama); 3. Asas Superior
Derogat Legi Inferiori(ketentuan hukum yang tinggi mengesampingkan ketentuan hukum
yang rendah). Juncto Asas Van Rechtswegw Nietig Null and Void(suatu proses peradilan
yang dilaksanakan tidak menurut hukumnya adalah batal demi hukum). Juncto Asas
Subsidiaritas(hukum pidana bersifat mengatur dan bersifat kontradiktif dan dualistic,
melindungi kepentingan hukum dan hak asasi manusia dengan aturan tertulis, namun juga
mengurangi kepentingan hukum dan hak asasi manusia dengan adanya penjatuhan pidana
kepada pelanggarnya) Juncto Asas Inquisitoir(pemeriksaan tertutup, tersangka objek
pemeriksaan) Herbert L Packer. Ajaran Crime Control Model(karakteristik efesiensi:
mengutamakan kecepatan dengan prinsip Presumption of Guilty: mentersangkakan
seseorang selaku objek pemeriksaan) Versus Ajaran Due Process Model(karakteristik
kualitas pembuktian dengan prinsip Presumption of Innocence: setiap orang diasumsikan
tidak bersalah sebelum ada putusan hukum tetapnya ia bersalah. Terdakwa subjek hukum)
Juncto Asas Accusatoir(pemeriksaan terbuka. Terdakwa subjek pemeriksaan) Juncto
Asas Opportunitas(mengesampingkan hukum demi kepentingan umum) dan Asas Contra
Legem(apabila hukum bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban,
kemanusiaan. Hakim bebas menentukan hukumnya) Juncto Asas Equality Before The
Law(setiap orang diperlakukan sama di depan hukum, tanpa membedakan suku, agama,
jabatan) Juncto Asas Presumption of Innocence(seseorang harus dianggap tidak bersalah
sebelum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
22
hukum tetap) Juncto Asas Due Process of Law(proses peradilan pidana harus berdasarkan
prosedur hukumnya) Juncto Asas In Dubio Pro Reo(dalam keragu-raguan diberlakukan
yang menguntungkan terdakwa) Juncto Asas Reformatio in Melius(putusan peninjauan
Kembali tidak boleh lebih berat daripada putusan hukuman tetapnya) Juncto Miranda
Rule Principle: 1. Berhak untuk tidak berbicara(right to remain silent); 2. Berhak
mendatangkan pengacara hadir dalam pemeriksaan(right to have attorney); 3. Berhak
memilih pengacara; 4. Berhak mendapatkan pengacara yang ditunjuk negara(right to have
an attorney appopointed).
Hirarki Perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) tentang
Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat(1): Jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; b: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c: Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d: Peraturan
Pemerintah; e: Peraturan Presiden; f: Peraturan Daerah Provinsi; dan g: Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota. Ayat(2): Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan
hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat(1). Pasal 8 ayat(1): Jenis Peraturan Perundangundangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang
setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah UndangUndang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Ayat(2):
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diakui keberadaannya
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pasal 9
ayat(1): Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi. Ayat(2): Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah UndangUndang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Agung.
23
III. KESIMPULAN DAN SARAN.
A. Kesimpulan.
Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209) tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 21 ayat(1): Perintah penahanan atau penahanan
lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan
tindak berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan
kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti danatau mengulangi tindak pidana. Ayat(2): Penahanan atau
penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau
terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang
mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta
uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia
ditahan. Ayat(4): Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau
terdakwa yang melakukan tindak pidana danatau percobaan maupun pemberian bantuan
dalam tindak pidana tersebut dalam hal : a: tindak pidana itu diancam dengan pidana
penjara lima tahun atau lebih; b: tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282
ayat(3), Pasal 296, Pasal 335 ayat(1), Pasal 351 ayat(1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal
378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 Kitab
Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran
terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor
471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang
Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7),
Pasal 41, pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976,
tentang Narkotika(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3086). Juncto Pasal 24 ayat(1): Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua(20) puluh hari.
Ayat(2): Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat(1) apabila diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut
umum yang berwenang untuk paling lama empat(40) puluh hari. Ayat(3): Ketentuan
sebagaimana tersebut pada ayat(1) dan ayat(2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkan
nya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan
pemeriksaan sudah terpenuhi. Ayat(4): setelah waktu enam puluh(60) hari tersebut,
penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Pasal 25 ayat(1):
24
Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud
dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh(20) hari. Ayat(2): jangka waktu
sebagaimana tersebut pada ayat(1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan
yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang
untuk paling lama tiga puluh(30) hari. Ayat(3): Ketentuan sebagaimana tersebut pada
ayat(1) dan ayat(2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari
tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah
terpenuhi. Ayat(4): Setelah waktu lima puluh(50) hari tersebut, penuntut umum harus
sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Pasal 26 ayat(1): Hakim
pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, guna
kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk
paling lama tiga puluh hari. Ayat(2): Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat(1)
apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat di
perpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam(60)
puluh hari. Ayat(3): Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat(1) dan ayat(2) tidak
menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu
penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Ayat(4): Setelah waktu
sembilan puluh(90) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah
dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 7:
Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang. Juncto Gubernur Romawi(Lucius Calpurnius Piso
Caesoninus) Tahun 43 SM: Piso menhukum mati ketiga serdadu dan algojonya karena
kelalaian melaksanakan perintahnya dengan semboyannya “Fiat Justitia Ruat Coelum”.
Artinya: hukum keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Tersimpul bahwa
Proses penegakkan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak
dapat terhenti meskipun terdapat pembatasan sosial berskala besar(PSBB)
dikarenakan pemeriksaan tersangka yang dilakukan penahanan dibatasi selama-lamanya
60(enam puluh) hari dan/atau 120(seratus dua puluh) hari apabila ancaman pidananya
maksimal 9(sembilan) tahun atau lebih. Penahanan dalam pra penuntutan dibatasi selamalamanya 50(lima puluh) hari dan/atau 110(seratus sepuluh) hari apabila ancaman
pidananya maksimal 9(sembilan) tahun atau lebih. Terdakwa di periksa pengadilan negeri
25
selama-lamanya 90(sembilan puluh) hari danatau 150 (seratus lima puluh) hari apabila
ancaman pidana selama-lamanya 9 (sembilan) tahun atau lebih.
Berdasarkan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia. Juncto Undang
Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tentang Hukum Acara
Pidana. Juncto Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168) tentang Kepolisian Negara. Juncto Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tentang
Advokat. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4401) tentang Kejaksaan. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor
48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tentang Kekuasaan Kehakiman.
Tersimpul bahwa Penegak hukum pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia
adalah Advokat selaku penasehat hukum maupun pembela tersangka danatau terdakwa dan
terpidana pemohon peninjauan Kembali. Penyidik POLRI dan Penyidik PNS. Jaksa selaku
penuntut umum. Hakim pemriksa perkara pidana. Pejabat Rumah Tanahan Negara dan
Pejabat Lembaga Pemasyarakatan selaku penerima titipan penahanan tersangka, terdakwa,
terpidana.
Berdasarkan Asas-asas Dalam Hukum Pidana. Juncto Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) tentang
Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Juncto Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) tentang
Kekarantinaan Kesehatan. Tersimpul bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2021. Tertanggal 2 Juli 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019. Di Wilayah Jawa dan Bali.
KETIGA : PPKM Darurat COVID-19, pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa
dan Bali dengan kriteria level 3(tiga) dan level 4(empat) sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut: a. pelaksanaan
26
kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/
Pelatihan dilakukan secaradaring / online; b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial
diberlakukan 100% (seratus persen) Work FromHome (WFH); c. pelaksanaan kegiatan
pada sektor: 1) esensialseperti keuangan dan perbankan, pasar modal,sistem pembayaran,
teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19,
industry orientasi ekspor diberlakukan 50% (limapuluh persen) maksimal staf Work From
Office(WFO) dengan protokol kesehatansecara ketat; 2) esensial pada sektor
pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda
pelaksanaannya diberlakukan 25%(dua puluh lima persen) maksimal staf WFO
dengan protokol kesehatan secara ketat. j. transportasi umum (kendaraan umum,
angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan
dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan
protocol kesehatan secara lebih ketat; l. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan
mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal
lautdan kereta api) harus: 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis
pertama); 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen(H-1) untuk moda
transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta apidan kapal laut; 3) ketentuan
sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan
keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam
wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek. Tidak mengikat dan
penegak hukum (advokat, penyelidik, penyidik, jaksa, hakim, Pejabat RUTAN atau
LAPAS) karena bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Saran.
Suatu keniscayaan apabila menghentikan proses penegakkan hukum pidana dalam
sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun dalam suasana Pembatasan Sosial Berskala
Besar(PSBB), dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan
melanggar Hak Asasi Manusia Tersangka dan Terdakwa maupun Terpidana pemohon
peninjauan Kembali. Kecuali apabila terdapat suatu aturan hukum yang setara dengan
undang undang yang mengatur sistem peradilan pidana tersebut. Contohnya. penerbitan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan.
27
Suatu keniscayaan juga apabila proses penegakkan hukum pidana dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia, tidak menyertakan kehadiran Advokat selaku penasehat
hukum dan pembela tersangka, terdakwa, terpidana pemohon peninjauan Kembali atas
putusan pidana tetap. Demikian juga diperlukan kehadiran ahli hukum pidana maupun ahli
lainnya, dan para saksi fakta, baik yang meringankan terdakwa maupun yang memberatkan
terdakwa. Meskipun beralibi dengan dalil bahwa dalam suasana Pembatasan Sosial
Berskala Besar(PSBB), dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan
hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia Para Saksi Fakta, baik yang memberatkan
Tersangka dan Terdakwa maupun yang meringankannya. Demikian juga hal nya dengan
Hak Asasi Manusia Terpidana selaku pemohon perkara peninjauan Kembali harus
terlaksanakan waktunya. Kecuali apabila terdapat suatu aturan hukum yang setara dengan
undang undang yang mengatur sistem peradilan pidana tersebut. Contohnya. Penerbitan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan.
Pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum, apabila pejabat negara
memberlakukan ketentuan hukumnya yang rendah yang isinya bertentangan dengan
ketentuan hukum yang lebih tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam Asas-asas Hukum
Pidana. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398) tentang Perubahan atas Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Sebaiknya terbitkan ketentuan hukum yang sederat hirarkinya. Contohnya. Penerbitan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan.
28
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku.
Ilyas A dan Nursal M. Kumpulan Asas-asas Hukum. Edisi 1. PT. Rajagrafindo Persada,
Jakarta 2016.
Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta.
Jakarta 2008.
B. Peraturan Perundang-undangan.
Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Juncto Wetboek van Strafrecht. Juncto Kitab
Undang Undang Hukuman Pidana(ordonnantie 5 Mei 1872. Juncto staatsbad 1915 Nomor
723) berlaku tahun 1918.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanggal 17 Agustus 1945. Juncto
Perubahan Pertama 19 Oktober 1999, dan Perubahan Kedua 18 Agustus 2000, dan
Perubahan Ketiga 10 Nopember 2001, dan Perubahan Keempat 10 Agustus 2002.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang
Peraturan Hukum Pidana.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tertanggal 29 September 1958
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan
Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang
Undang Hukum Pidana.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
tentang Hukum Acara Pidana.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
tentang Kepolisian Negara.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)
tentang Advokat.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401) tentang
Kejaksaan.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
29
Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011,
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021. Tertanggal 2 Juli 2021,
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease
2019. Di Wilayah Jawa dan Bali.
Rancangan Ktab Undang Undang Hukum Pidana Nasional.
C. Media Online.
TempoCOM. Berita Utama 1 Juli 2021: Pembatasan Mobilitas di Jawa-Bali Kian Ketat.
Hukumonline.berita Utama tanggal 4 Juli 2021. Profesi Advokat Tak Masuk Sektor Esensial,
PERADI Surati Presiden.
DetikNewsBerita. Yogi Ernes – detikNews. Kamis, 08 Jul 2021 13:08 WIB. Kapolda Metro Janji
Sikat Bos Perusahaan Tak Berpihak pada Kemanusiaan
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengumuman. Jumat, 8 Mei 2020 23:07 WIB / Devi
Sugara. Jakarta-HUMAS, Jum’at, 8 Mei 2020. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor : 5 Tahun 2020. Tentang Pedoman Pelaksanaan Work From
Home dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.pada Masa Kedaruratan
Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19). Yang ditujukan Kepada Yth. 1.
Panitera Mahkamah Agung RI. 2. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung
RI. 3. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding. 4. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat
Pertama di Seluruh Indonesia. (ds/ah

Berita Terbaru