Pendidikan dan Teknologi

JAKI : TPF BENTUKAN PEMERITAH TERKESAN TIDAK SERIUS UNGKAP KASUS MEI 2019.

Jakarta, Hak suara. Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasinal/IHAN-International mendesak Presiden Jokowidodo untuk lebih  serius mendorong penuntasan kasus “kejahatan Kemanusiaan” yang terjadi pada tanggal 21, 22 dan tgl 23 Mei 2019 yang telah mengakibatkan 10 orang kobanmeninggal dunia dan 837 orang mengalami tindak kekerasan . Desakan tersebut disampaikan kepada presiden Jokowidodo melalui surat terbuka tertanggal 23 September 2019 ,

No : 01/Surat.Terbuka/23/9/2019

Hal : Penuntasan Kejahatan Kemanusiaan
Sifat : Terbuka

Jakarta, 23 September 2019

Kepada Yth
Bapak Jokowi
Presiden Republik Indonesia

Bersama ini, kami mengingatkan kembali kepada Bapak Presiden Jokowi atas surat resmi yang pernah kami sampaikan ke Bapak Presiden Jokowi, pada 19 Agustus 2019 untuk mendorong penuntasan kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada 21, 22, 23 Mei 2019 dimana mengakibatkan 10 korban kematian, 837 korban kekerasan dan 257 di adili untuk bisa dituntaskan setuntasnya secara imparsial, independen dan adil.

Hal ini sangat penting, berkaitan dengan misi penempatan Hak Asasi Manusia di pusat pembangunan Negara untuk mencapai target program Sustainable Development Goals (SDGs). Kami dari JAKI merupakan pihak berkepentingan untuk tegaknya prinsip kemanusiaan di Indonesia, dimana JAKI bersama 356 organisasi masyarakat sipil dari 25 Negara ikut menandatangani Kesepakatan Johannesburg bersama Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Berkumpul dan Berserikat pada Mei 2019 yang menjadi agenda Platform Utama dalam Forum Politik Tingkat Tinggi / High Level Political Forum (HLPF) pada 9-18 Juli 2019 di New York dan akan dibahas melalui Pertemuan Tingkat Tinggi dalam Sidang Majelis Umum PBB ke 74 pada 24 September 2019 hingga 30 September 2019.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
Yudi Syamhudi Suyuti. kepada wartawan haksuara kordiator JAKI menambahkan bahwa Komnas Ham pernah berjanji akan mengadakan konfrensi pers pada pertengahan agustus 2019 namun hingga saat ini tidak ada tanda tanda kemajuan ke arah itu .Oleh karena itu JAKI berjanji akan serius membahas masalah ini pada peradilan tinggi PBB yang akan digelar pada 24 sampai tanggal 30 september 2019.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.