Umum

KANNI MENGGANDENG BPHN MELAKSANAKAN PROGRAM DESA SADAR HUKUM DAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR HUKUM

Haksuara.com Jakarta,  Jum’at,22/02/2019 – ketua Umum berserta jajaran Menindaklanjuti pertemuan dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasioanal Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.. pada acara Palakadnas ke 2 Di Gadog Bogor Jawa Barat pada tanggal 25 s/d 26 Oktober 2017 bisa jadi perpanjangan tangan dalam upaya kerjasama dalam melakukan program-program dalam pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyaraka sebagai implementasi Nota Kesepahaman Nomor MoU B/39/VII/2018  dan Perjanjian Kerja Sama Nomor B/40/VII/2018 Antara KANNI dan POLRI.

Disambut oleh Bapak Mohamad Yunus Affan, S.H., M.H. selaku Kepala Divisi Pusat Penyuluhan Hukum BPHN dan Jajaran di Gedung BPHN lantai 6 pada hari Jumat 22 Februati 2018.
M. Yunus dijelaskan bahwa tugas utama BPHN prioritas nasional adalah menjadikan masyarakat desa-desa sadar hukum, dari seluruh desa di indonesia yang berjumlah 80.000 desa yang sudah dibina sekitar 5.425 desa/kelurahan. Adanya pembinaan antara Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan bantuan hukum yang sifatnya non litigasi berupa konsultasi pembinaan sosialisasi dan lainya yang merupakan tugas dari peyuluh hukum baik dari BPHN dan KANNI.

Dalam hal pembinanaan bantuan hukum di harapkan antara KANNI dan BPHN dapat saling suport dalam upaya pembentukan masyarakat sadar hukum.
Pembinaan Berupa akses infomasi hukum, Implementasi hukum, Asas Keadilan, Asas Demokrasi dan Regulasi.
Terkait regulasi power kelembagaan sangat kami bina dengan instansi terkait dengan kondolisasi dan sosialisasi.

Ketua Umum KANNI Ruswan Efendi menjelaskan bahwa Program KANNI membentuk tim advokasi hukum dibentuk dalam rangka mengawasi pergerakan-pergerakan lembaga KANNI terkait dengan advokasi yang berhubungan dengan hukum. Implementasi di bentuknya lembaga hukum masyarakat desa kelurahan dengan melatih setiap desa/kelurahan 5 orang meliputi tokoh agama, unsur masyarakat, tokoh adat, pemuda dan pemerintah hal ini dilakukan untuk melatih dan memberdayaan agar menjadi mediator KANNI jika ada pengaduan dari masyarakat. Selain itu Pimpinan Pusat KANNI tengah mempersiapkan program sebagai Sentra Pelayanan, Pengaduan, Konsultasi dan Advokasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat di setiap Desa/Kelurahan se-Indonesia dengan tujuan membantu masyarakat yang mengalami masalah di bidang hukum.

Kepala Bidang Pembudayaan Hukum, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN Bapak Sumarno, S.H., M.H mengatakan bahwa dari sisi perundangan BPHN juga berperan aktif dari sisi pralegislasi karena penyuluhan hukum memang program pemerintah, BPHN juga merupakan pusat jaringan dalam pengelolaan di Indonesia yang anggotanya adalah lembaga dan pemerintah daerah. Haranpanya dapat melaksanakan sinergitas program antara KANNI dan BPHN terkait pembinaan dan bantuan hukum dan kerjasama pemateri.

Ketua harian dan OKK KANNI Karyono., SH., mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada instistusi Kementerian Hukum dan HAM melalui ketua badan BPHN yang telah memberikan dukungan dan menyambut baik apa yang sudah dilakukan oleh kanni yakni dalam hal penyuluhan hukum di masyarakat , dalam kemasan sebuah kegiatan plakadnas atau pelatihan pembentukan karya advokasi nasional, untuk itu harapan kami kedepan KANNI akan melakukan yang lebih baik lagi agar keberadaan KANNI bermanfaat bagi masyarakat indonesia khususnya masyarakat kalangan bawah yg belum meperoleh akses layanan jasa hukum dengan baik.

(*/Biro Pers KANNI)

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.