Politik dan Pembangunan

Ketua GPHN RI Bongkar Data Kebobrokan KPK,” Dalam Acara Diskusi Dengan Mahasiswa

Hak Suara”, Jakarta — Penggiringan Opini yang coba dibangun oleh Kurnia Ramdhani Peneliti Hukum ICW dipatahkan Madun Hariyadi salah satu penggiat anti korupsi, yang hadir sebagai salah satu narasumber pada Diskusi dengan temah “KPK Dibajak???”, yang digagas oleh Komite Mahasiswa Muslim Indonesia yang digelar di Gedung Joeang Menteng Raya Jakarta Pusat, Kamis (26/09-19).

Kurnia Ramadhana (ICW) yang hadir sebagai salah satu narasumber awalnya memaparkan 5 Pimpinan KPK yang baru terpilih. Menurut Kurnia 5 Pimpinan KPK yang baru terpilih tersebut melanggar kode etik. tandas Kurnia.

Dikatakan Kurnia, KPK saat ini tidak perlu ada Dewan Pengawas, karna Dewan Pengawas sudah ada di KPK, sebab, tambahnya, dulu pernah terjadi Pimpinan KPK mendapat sanksi dari bawahannya, dicontohkannya, dulu Abaraham Samad dikenakan sanksi, terkait Sprindik yang bocor. Imbuhnya.

Namun semua opini yang sangat kental dengan keberpihakan terhadap KPK yang coba dibangun oleh Kurnia tersebut dipatahkan oleh pemaparan dari Madun Hariyadi, mengawali pemaparannya, Madun mengatakan “ Saya bicara sesuai dengan fakta dan dan data, bukan katanya”, ujar Madun sambil menujuk setumpuk bukti yang sengaja dibawa.

Dikatakan Madun, saya sangat prihatin dengan adik – adik mahasiswa, Saat ini tidak paham apa sebenarnya yang terjadi di tubuh KPK, terus turun ke jalan menuntut agar RUU KPK dibatalkan, saya malah meminta agar Presiden segera mengeluarkan Perpu agar KPK dibekukan dulu sementara, sambil menunggu Pimpinan KPK yang baru terpilih dilantik ucapnya.

Ditambahkan Madun, yang jadi korban anak SMP, SMA sampai mahasiswa, karena adanya informasi yang menyesatkan, Oknum pasti tertawa senang melihat Mahasiswa demo, bahkan ketika ada yang menjadi korban, mereka senang dengan kejadian tersebut, tutur Madun.

“Ada banyak peristiwa ketika KPK menyita aset terperiksa yang tidak ada kaitannya korupsi, sampai sekarang belum dikembalikan, dan malah banyak yang sengaja dihilangkan”, ditambahkannya, Saya kasi contoh aset milik Pak Muchtar Efendy yang tidak ada kaitannya dengan korupsi tapi disita oleh KPK, lanjutnya, terhadap aset Pak Muchtar tersebut, sudah ada putusan Mahkamah Agung bahwa Aset Pak Muchtar tersebut tidak ada kaitannya dengan korupsi, maka harus dikembalikan, faktanya sampai sekarang belum dikembalikan, Dan malah diancam akan dikenakan pasal TPPU. Kalau bicara masalah korupsi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ungkap madun.

Mahasiswa harus tau, betapa sulitnya, ketika kita melaporkan kasus korupsi di KPK, kalau tidak ada kepentingan mereka (Pejabat KPK-red), tidak akan ditindaklanjuti, jelas Madun, tambanya, tapi ketika ada kepentingan mereka, hari ini lapor, besoknya langsung ditindak, jelasnya.

“Saya kasih contoh, kasus korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011, dipersidangan Majelis Hakim mengatakan, ada kerugian Negara yang timbul sebesar Rp. 79 Milyar, dan pada persidangan tersebut juga, saksi mengatakan bahwa RK menerima dana sebesar Rp. 11 Milyar, namun sampai saat ini RK belum pernah sekalipun diproses”. Tandasnya ketua GPHN RI.

Previous ArticleNext Article

4 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.