oleh

KPK dan BPKP adakan perbaharui perjanjian kerjasama

Jakarta Haksuara.com .

Dalam hal koordinasi pencegahan tindak pidana Korupsi Pemda KPK & BPKP memperbarui Perjanjian kerjasama dan lakukan penandatanganan PKS dilakukan Deputi Bidang Korsup KPK Herry Muryanto & Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, di Jakarta. 20 April 2021.

Di kesempatan itu Herry Mulyanto menyampaikan “KPK memetakan 8 area intervensi pemda yang menjadi fokus pencegahan korupsi, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, PBJ, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah & tata kelola kuangan desa.” Terang nya .

“Kemudian Ruang lingkup PKS mencakup korsup pencegahan TPK pada implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah berbasis elektronik , implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan pengawasan keuangan desa, optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan barang milik daerah.”ujar nya .

 

 

” dan Pencegahan TPK pada penanganan Covid-19 oleh pemda, perlu adanya peningkatan kapabilitas APIP pemda, rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan pemda serta penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pemda. Serta pelaksanaan PKS akan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pendampingan, monitoring, evaluasi implementasi seluruh ruang lingkup kerja sama. PKS mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.”pungkas nya .

Berita Terbaru