Hukum dan Kriminal

Laporan Korupsi ASN dari Warga Harus Koordinasi APIP dan Penegak Hukum

JENEPONTO, HAKSUARA.COM – Laporan dari warga terkait dugaan korupsi aparatur sipil negara (ASN) harus dikoordinasikan dulu antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebelum ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH). 

Hal ini tertuang dalam perjanjian kerja sama Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan Agung tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, ujar Bupati Jeneponto Iksan Iskandar kepada awak media, Senin (16/9/2019).

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar memberi contoh seperti penanganan proses penyelidikan kasus proyek-proyek yang ada dilingkup Pemerintah daerah baik dana DAK maupun DAU seharusnya duduk bersama dulu antara Kejaksaan Negeri Jeneponto, Polres Jeneponto dan APIP (Inspektorat).

Antara lain, kata Iksan adalah pertama tentang koordinasi antara APIP dengan aparat penegak hukum dalam hal penanganan pengaduan masyarakat.

“MoU ini merupakan amanah dari Pasal 385 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mengetahui apakah materi laporan pengaduan masyarakat ini berindikasi korupsi atau administrasi,” katanya.

Kedua, MoU ini kata Iksan, untuk memberikan batasan yang jelas terkait permasalahan administrasi atau kerugian negara atas laporan atau aduan masyarakat. Jadi, APIP dan aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian dan kejaksaan terkait pengaduan akan memberikan kriteria yang jelas apakah ada indikasi korupsi atau hanya kekurangan administrasi saja. Ini akan menjadi pertimbangan dilanjutakan atau tidak sebuah kasus, imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan Kejati Sulsel Firdaus Dewilmar saat memberi pengarahan dihadapan aparat Pemerintah Kabupaten Jeneponto, di Aula Kalabirang Rujab Bupati Jeneponto, Kamis (12/9/2019).

Pada kesempatan itu, Kejati Sulsel menyampaikan pencegahan tindak pidana korupsi terintegrasi. Kata dia, untuk penindakan sebaiknya dilakukan koordinasi dengan penegak hukum di Polres, Kejari dan APIP , jelasnya.

Kunjungannya ini, juga menyampaikan hasil atau rencana aksi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Menurut Kejati Firdaus Perpres ini, fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi, yang dijabarkan melalui Aksi PK, tandasnya.

Kedatangan Kejati Sulsel di Jeneponto mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak terutama Pemerintah Kabupaten Jeneponto termasuk ASN dan stakeholder terkait. (*)

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.