oleh

Mardani ; Rakyat Berharap Penguatan KPK Melalui Putusan MK

Hak Suara.com | Jakarta – Hari ini Mahkamah Kontitusi (MK) akan membaca putusan konstitusionalitasnya terhadap UU KPK. Beberapa kali presiden menyatakan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menekankan aspek pencegahan, tapi terlihat gimmick karena kita liat saat ini KPK justru mengalami krisis. Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali melalui akun tweeter di Jakarta, Selasa (4/5/2021)
Lebih lanjut ia mengatakan terlihat dari serangkaian periswita yang KPK alami, menghentikan kasus BLBI, pencurian barang bukti emas 1,9 KG, sampai kasus dugaan suap penyidik KPK.
“Ada krisis integritas disini, banyaknya pegawai yang berhenti maupun mundur juga memperlihatkan ada yang tidak beres di internal KPK,” sambung Mardani.
Dikatakannya, catatan lain ada pada Pasal 24 Ayat 3 UU KPK yang menyatakan pegawai KPK termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Beleid yang membuat KPK tidak lagi independen. Imbasnya hari ini tengah ramai isu penyingkiran penyidik senior KPK dengan dalih tidak lolos tes ASN,” ujar Mardani
Melihat hal tersebut, lanjuntya akan sulit mengharapkan KPK benar-benar bisa bekerja secara efektif serta signifikan dalam memberantas korupsi.
“Semoga ada panggilan moral kepada Hakim MK untuk melihat konteks hari ini sebagai dasar untuk mengambil keputusan,” ungkap Mardani
Kata Politikus PKS keputusan yang kelak dapat mengembalikan UU KPK yang lama sebagai basis dari regulasi KPK.
“Semoga keputusan tersebut bisa jadi kemenangan kecil dari upaya pemberantasan korupsi yang sudah kita lakukan bersama,” kata Mardani
Menurut Politikus PKS bentuk korupsi kian hari semakin rumit dan kompleks. Kita perlu KPK yang bertaji sebelum ada revisi UU KPK.
“Jika kondisinya terus seperti ini, sulit Indonesia untuk maju karena korupsi bisa kian merajalela,” tukas Mardani.

Berita Terbaru