oleh

MESTIKAH KEMERDEKAAN PERS DI PERTARUHKAN DAN PERAN DEWAN PERS DIPERTANYAKAN.”*

-Tak Berkategori-7 views
Sejarah telah mencatat bahwa lahirnya Dewan pers Independent bermula adalah,adanya desakan dan tuntutan perjuangan Pers Reformis yang bertujuan untuk mengembalikan akal sehat dari absolutisme yaitu kekuasaan tanpa batas, sekaligus tuntutan dibubarkannya Departemen Penerangan RI. Sebagai simbol kekuasaan eksekustor yang membuat paranoid bagi umat pers tanah air yang dianggap telah mengancam stabilatas negara, Meski hal itu kita tidak bisa pungkiri keberadaan dewan pers yang eksistensinya sudah ada sejak tahun 196an era nya orde baru dibawah kendali departemen penerangan RI saat itu.
Namun lahirnya Majelis Pers Independen  yang di prakarsai oleh 26 organisasi kewartawanan,adalah sebagai lokomotif demokrasi yang memiliki intuisi yang sama yaitu senasib dan seperjuangan.. sepakat untuk membuat RUU Pers.sebagai” rule of the game “yaitu sebagai kitab suci bagi umat Pers alias payung Hukum yang mengatur tentang  kebijakan secara rinci dan transparan mengenai format penetapan Dewan Pers maupun diharapkan akan menjawab Persoalan Persoalan terkait delik dan sengketa terhadap Pers nasional.sebagai wujud pengejawantahan  amanah *UU No 40 thn 1999 tentang Pers.*
 bahwa hanya Majelis Pers lah satu satunya yang mampu untuk mengembalikan Roh kemerdekaan Pers dan titohnya baik secara Legalstanding maupun stakeholder relations sebagai konstituen yaitu ibu yang telah melahirkan Dewan Pers independen dari rahim Reformasi, hasil Perjuangn dan Perlawanan pejuang Pers Reformis yang berkeadilan, menjunjung tinggi nilai nilai *Pancasila* Dan *UUD1945* dan slalu mengedepankan Hati nurani karna itu melebihi diatas segalanya.
Namun sayangnya ide dan gagasan Majelis Pers mulai dari berdirinya Sekber yang berkantor di gedung dewan pers lantai 5,merumuskan dan merancang penyempurnaan UU No 40 tentang Pers, melalui gugatan di MK maupun melalui RDP di DPR RI untuk mengusulkan penyempurnaan UU Pers,hingga agenda penyelenggaraan Kongres Wartawan Yang Ke II pasca kongres wartawan yang Petama diera 60an yang bertujuan menyatukan kembali umat Pers yang pecah pada masa itu,agenda utama yang sangat urgens dan krusial adalah penyempurnaan UU Pers karna hal itulah dampak multiplier efek dari pengabaian eksistensi UU Pers itu sendiri,sehingga berdamapak munculnya berbagai delik dan sengketa terhadap Pers, hal itu juga untuk menjawab tantangan Pers Nasional yang sangat meperihatinkan saat ini,untuk itu MP memfasilitasi dengan mengafiliasi dan mengakomodir para pimpinan organisasi Pers Reformasi 98, maupun yang lahir pasca Reformasi yang memiliki plat form yang sama,namun semua kegiatan dan program kerja MP telah dibajak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan kata lain telah memanipulasi imaginasi publik dengan mengkorup kesadaran umat pers.diluar kendali dan kebijakan Majelis Pers.
 Apalagi Ketika banyak sebagian umat pers mempertanyakan tentang sekber pers Indonesia apakah ada keterkaitannya dengan MP, mungkin jawabannya  MP tidak bertanggu jawab atas segala kegiatanya apalagi ada agenda akan membentuk dewan pers Independent, pada acara Mubes Pers yang diselenggarakan nanti