Hukum dan Kriminal

Oknum Petugas Pasar Terong Diduga Perkeruh Kepemilikan Kios

MAKASSAR, HAK SUARA – Pengelolaan Pasar Terong saat ini terkesan meresahkan pedagang Pasar Terong. Lantaran diduga ada oknum petugas Pasar Terong yang memperkeruh situasi.
Caranya seperti apa? Oknum itu memanfaatkan situasi atas tidak jelasnya siapa sebenarnya yang berhak dibayar jika seseorang ingin menyewa atau membeli kios di Pasar Terong. Maklum Pasar Terong dibangun PT Makassar Putra Perkasa sekaligus sebagai pengelola. Namun pada 16 Februari 2011 mayoritas saham PT Makassar Putra Perkasa dibeli oleh Aming Gosal dan Gowang Liong. Pada saat itu, PT Makassar Putra Perkasa berubah nama menjadi PT Bintang Sinar Perkasa dan mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-37890 AH. 01.02 tanggal 28 Juli 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Makassar Putra Perkasa.
Ironisnya karena Aming Gosal sebagai pengelola resmi Pasar Terong saat ini sedang menjalani kasus hukum sehingga tidak dapat melakukan pengelolaan secara maksimal. Nah, kondisi itulah yang diduga dimanfaatkan oknum Pasar Terong dengan cara menyewakan/menjual kios tanpa ada dokumen resmi pengalihan pengelolaan pasar yang dikeluarkan pengelola pasar.
Hal itu diungkapkan salah seorang pedagang Pasar Terong yang ada di basemen namun enggan dia sebut namanya. Katanya, dia sudah berdagang di pasar itu selama 30 tahun.
“Saya tidak mau korban berkali-kali. Dulu kios itu saya bayar dua kali. Lantaran tidak jelas siapa sebenarnya yang berhak menerima pembayaran kios. Jadi kalau mau jual/sewakan kios, tunjukkan dulu dokumen resminya. Jangan kita ini dibodoh-bodohi,” tandas pedagang yang tinggal di seputaran terong itu. (r/as)

DR Makkah Muharram SH MH MKn
Jangan Bodohi Pedagang

Kisruh kepemilikan kios di Pasar Terong juga menjadi fokus perhatian Ketua Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Terong (APPT) DR Makkah Muharram, SH, MH, MKn.
Bagaimana tanggapan pendiri dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Bantuan Hukum Lentera Merah Putih itu atas kisruh di atas? Dia menjelaskan, sebelum pedagang diberikan hak untuk memperpanjang hak guna bangunan maka harus dipastikan dulu siapa pengelola yang berhak dan tertulis disertifikat HGB induk.
“Itu dulu yang harus jelas. Supaya pedagang bisa menyewa atau membeli kios itu dengan benar. Intinya, jangan pedagang dibodoh-bodohi. Sebab pedagang juga sudah cerdas di bidang hukum,” tegas Makkah Muharram sembari menambahkan pengelola Pasar Terong harus jelas.
Menurut Makkah Muharram, setelah sudah pasti siapa secara hukum ada di sertifikat induk tersebut, barulah dilakukan pemecahan masing-masing. Kemudian perpanjang hak guna bangunan. Makanya bila ada pedagang yang hanya diberikan hak pakai, padahal mereka sebenarnya membeli kios dengan bukti akta pengikatan jual beli, maka pedagang itu berhak membatalkan perjanjian tersebut.
“Tolong minta dibuatkan AJB dan dipecah sertifikatnya lewat gugatan PMH di Pengadilan Negeri Makassar,” kunci Makkah Muharram. (r/as)

Previous ArticleNext Article