Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Jembatan Bosalia Terkesan Dipaksakan

    JENEPONTO, HAK SUARA.COM – Pihak Kepolisian Resort Jeneponto melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menetapkan 5 tersangka dalam dugaan korupsi terkait pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016.

    Dalam acara tatap muka dan konfrensi pers yang digelar Polres Jeneponto, Jumat (30/08/2019), Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Jeneponto Arifuddin Lau mempertanyakan alasan penetapan 5 tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan jembatan Bosalia yang menelan anggaran sekitar Rp 4 M.

    Menurutnya, penetapan tersangka ini terkesan dipaksakan dan terburu-buru serta syarat dengan unsur politik. Pihak Polres Jeneponto akhirnya menggelar konferensi pers dan menetapkan 5 tersangka terkait pembangunan jembatan Bosalia, ujar Arifuddin.

    Dihadapan Kapolres Jeneponto, Arifuddin mengungkapkan bahwa dalam pembangunan Jembatan Bosalia peran pengguna anggaran sudah menyerahkan kewenangannya secara teknis kepada PPK, PPTK, baik PPK dan PPTK perencanaan maupun PPK dan PPTK Fisik, konsultan pengawas, pengawas internal PU serta tim PHO.

    Sehingga pengguna anggaran hanya memfasilitasi dalam proses pelaksanaan pembangunan jembatan Bosalia. Di samping itu pengguna anggaran secara teknis tidak terlibat secara langsung. Sehingga perlu dipertanyakan status AMS sebagai pengguna anggaran yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, jelas Arifuddin.

    Seharusnya, tambah Arifuddin peran PPK, PPTK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Pokja ULP, Tim PPHP atau PHO serta pelaksana proyek yang secara teknis terlibat langsung dalam proses pembangunan jembatan Bosalia, harus bertanggung jawab secara teknis dan administrasi sesuai fungsi dan perannya atau sesuai tufoksinya dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (precesion off innocent) sebagaimana diatur dalam Pepres tentang pengadaan barang dan jasa serta petunjuk teknis lainnya.

    Arifuddin juga mengungkapkan bahwa proyek pembangunan Jembatan Bosalia rencananya akan dikerjakan dalam dua tahap. Tahap I Tahun 2016 dengan anggaran sekitar Rp 4 M, selesai dikerjakan 100 persen baik fisik maupun keuangan. Sedangkan tahap II tahun 2017 yang rencananya dianggarkan Rp 8 M tersebut ternyata gagal tender sehingga tidak jadi dilanjutkan.

    Sehingga dapat dikatakan pembangunan Jembatan Bosalia ini tidak dikategorikan mangkrak atau ada kerugian negara, karena sampai saat ini tidak ada temuan aparat pengawas fungsional baik inspektorat, BPK, maupun BPKP, pungkas Arifuddin.

    Menanggapi hal tersebut, Kapolres Jeneponto AKBP Hery Susanto mengatakan bahwa pihaknya sudah bekerja secara maksimal dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Bosalia.

    Dikatakannya, pihak penyidik dalam menetapkan tersangka sudah melalui proses berdasarkan hasil pemeriksaan selama proses penyelidikan.

    “Pihak penyidik, sudah bekerja maksimal. Apalagi penyidik ini sudah bolak balik ke Polda untuk gelar perkara, sehingga penetapan tersangka ini sudah melalui proses berdasarkan hasil pemeriksaan”, kata Hery Susanto. (Lau)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here