Polres Jeneponto Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi Jembatan Bosalia Jeneponto

    JENEPONTO, HAK SUARA.COM — Pihak Polres Jeneponto melalui unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akhirnya menetapkan 5 tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jembatan Bosalia tahap I Tahun 2016.

    Proyek ini di kelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Jeneponto.

    Kelima orang yang yang ditetapkan tersangka, menurut Kasat Reskrim Polres Jeneponto, AKP Boby Rachman, yakni pengguna anggaran, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pelaksana Proyek.

    “Kelima orang yang ditetapkan tersangka, yakni, AMS selaku pengguna anggaran (PA), AA Selaku PPTK, RM selaku PPK, AS selaku bendahara pengeluaran dan MTT selaku pelaksana proyek,” ujarnya.

    Menurut AKP. Boby Rachman, pihaknya telah menerima pelimpahan tahap dua terhadap tersangka. “Benar, AMS sudah ditetapkan tersangka namun  belum dilakukan penahanan”, ujarnya.

    Dijelaskannya, proyek pembangunan jembatan Bosalia dengan jumlah PAGU anggaran 6.000.000.000 dan nilai kontrak sebesar 4.045.491.000 Perkara tersebut dilakukan proses penyidikan sejak bulan Mei 2019, “ Ungkap Boby.

    Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP sidik/48/V/2019/Reskrim tanggal 21 mei 2019, Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 644.573.148.78.

    Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucapnya.

    Dari proses penyidikan penyidik telah memperoleh alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka.

    ” Dari proses penyidikan kita kenakan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang no 20 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” pungkasnya. (Lau)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here