Politik dan Pembangunan

Rapat Paripurna Pembahasan Pertanggungjawaban APBD TA 2018 Tobasa Ditunda

Balige-Hak suara. Ratusan pejabat setingkat eselon IV, III dan II di Kantor DPRD Toba Samosir(Tobasa) setia menunggu anggota dewan untuk rapat paripurna pertanggungjawaban APBD TA 2018 dan Rancangan 9 Ramperda meskipun waktu sudah molor. Karena kehadiran dewan tidak kuorum sidang juga ditunda.
Harapan menunggu kehadiran anggota DPRD dipastikan setelah Ketua DPRD Boyke Pasaribu mengetok palu bahwa rapat Paripurna tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2018 dan Rancangan 9 Ranperda diskors karena jumlah anggotanya tidak kuorum.
“Sesuai jumlah anggota DPRD yang hadir adalah 10 orang dari 30 orang anggota maka Paripurna diskors 1 jam, ” ujar Ketua DPRD Boyke Pasaribu, Kamis(4/7/2019) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tobasa.
Seiring pengunduran waktu yang dibacakan oleh Ketua DPRD Tobasa membuat para pengunjung dan pejabat harus merelakan waktu bertahan hingga waktu yang ditentukan.
Aktifis LSM Lira, Tambuko Tambunan sangat menyeselkan sikap para anggota dewan yang tidak hadir dan mengindahkan ketua DPRD dalam jadwal sidang paripurna dan disetujui bersama saat pembukaan bahwa Paripurna dimulai pukul 10:00WIB.
“Sampai detik ini, sebagian besar dewan tidak hadir untuk sidang, hal ini boleh kita simpulkan DPRD yang tidak hadir tidak peduli dengan Tobasa, ” sebutnya.
Dia mengatakan, betapa pentingnya sidang Paripurna dewan saat ini, terutama pembahasan tentang ranperda.
“Dewan mestinya paham akan  tugasnya, apa yang akan dibahas untuk kepentingan rakyat dan kepentingan pemerintah, janganlah terulang kembali sifat-sifat dewan seolah-olah mengulur waktu untuk sesuatu saat sidang paripurna” terangnya
” Apapun kondisinya Disiplin dewan ini, harus ditegakkan kita tuntut karena mereka digaji oleh negara,” tegas Tambuko mengakhiri
Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.