oleh

SEKILAS PROFIL PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MITRA SEJAHTERA

-Tak Berkategori-73 views


NOMOR AHU-0009261.AH.01.07.TAHUN 2018 AKTE NOTARIS RATNA MUTIA
MARHAENI,S,H,M,KN,NO.12 TANGGAL.25.JULI 2018

1.ADVOKASI PLPK-MS

2.SATGAS ADVOKASI PLPK-MS

3.KANTOR HUKUM PLPK-MS &

PARTNERS

SEKILAS PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MITRA
SEJAHTERA

I.Latar Belakang Terbentuknya:
Bahwa untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
sesungguhnya pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat dan oleh sebab
itu rakyat,berhak mendapatkan atas hak-hak kebebasannya baik dalam
mengeluarkan pendapat/pandangan maupun kegiatan berserikat/berorganisasi
serta mendukung jalannya,pemerintahan dengan cara ikut berperan aktif dalam
Pembangunan Nasional baik dari sektor birokrasi maupun fisik sebagaimana
yang diamanatkan Oleh
Undang-Undang Dasar1945.
Bahwa makna Pembangunan Nasional tersebut diatas memerlukan upaya untuk
terus meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat
Indonesia
dan menjadi tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kesejahteraan serta
upaya
untuk memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi masyarakat Warga
Negara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam
meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat
Indonesia dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa,
menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan
sekaligus menjamintercapainya tujuan nasional.
m melaksanakan kewajiban,sebagai warga Negara Indonesia, mewujudkan
cita-cita dan tujuan Bangsa dan Negara
serta menjadi wadah aspirasi publik bagi masyarakat dalam menyampaikan
Visi, Misi,Presepsi dan Potensi serta pemenuhan hak-haknya sebagai Warga
Negara.
II. Maksud dari Pembentukan PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN MITRA SEJAHTERA ( PLPK-MS),didirikan dengan maksud
turut berperan serta dalam upaya Memfasilitasi Masyarakat dalam membuka
informasi
Publik serta menginvestigasi setiap kecurangan-kecurangan yang merugikan
kepentingan masyarakat umum baik dalam bidang social, politik, hukum dan HAM
sehingga terselenggaranya pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan pro
rakyat.

Lembaga ini bertujuan Antara lain Mengembangkan apa yang diamankan dalam
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
III. Tujuan dari Pembentukan P.L.P.K.M.S
• Menguatkan posisi tawar masyarakat untuk mengontrol negara dan turut
serta dalam
pembuatan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
demokratis,
• berkeadilan social dan ekonomi. Memperjuangkan terwujudnya sistem
politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang
bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial bagi masyarakat.
• Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan dan pengawasan
kebijakan publik, serta terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera.
IV. Kegiatan/Program Kerja P.L.P.K.M.S

Pelayanan yang berkaitan dengan perkara-perkara dalam hal :

1.Hukum Pidana

2.Hukum Perdata

Kegiatan

1.Pelayanan secara litigasi

2.pelayanan secara non litigasi

3.melayani Konsultasi Hukum

a.warisan Menurut adat Bali dan BW ( Burgelijk wetbook )

b.Perbankan

C.Hukum Tata Usaha Negara

d. Peradilan Agama

e.Ketenenagakerjaan/perburuhan

f.memberikan layanan Hukum

g.Pelayanan jasa Hukum

H Memberikan Konsultasi terkait lmplementasi Undang Undang otonomi daerah,
Undang Undang Desa maupun peraturan di bawahnya baik itu terkait BUMADES
maupun BUMADES yang bersumber dari dana APBN, APBD,HIBAH, atau Pihak Ketiga.

I.Pengawasan Obat dan makanan

J.Pengawasan pembiayaan

k.Pengawasan barang -barang bersubsidi

L.pengawasan pelayanan publik
• Menyatakan dan menyampaikan Visi, Misi, Persepsi dan Potensi serta
menyalurkan
aspirasi masyarakat dalam pemenuhan hak-haknya sebagai warga Negara.
• Meningkatkan kepeloporan masyarakat sehingga memiliki sikap berani tampil
ditengah-tengah masyarakat secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi
keadilan.
• Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa yang meliputi
peran pelaksana, pembinaan, pengawasan dan kontrol sosial yang dilaksanakan
secara kritis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana
pembangunan atau
pemerintah.
• Memberikan penyuluhan, pendampingan dan perlindungan hukum kepada
masyarakat yang buta hukum.
• Mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Informasi Publik di setiap daerah di
Indonesia yang meliputi bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum yang
terjadi di
indonesia.
• Meningkatkan kapasitas wawasan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan
disegala bidang.
• Memimpin dan terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik
di
kalangan masyarakat dan penegak hukum sesuai dengan tingkatannya.
• Melindungi Tenaga Kerja Indonesia baik yang berada di dalam maupun diluar
negeri
serta mendorong terciptanya kesetaraan upah kaum buruh yang sesuai dengan
kebutuhan hidup yang layak.
• Meningkatkan tata tertib niaga dan kepastian berusaha dalam rangka
perlindungan
konsumen dan pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasaran.
• Menjaga pertahanan dan ketahanan negara serta bekerjasama dengan
lembaga/instansi pemerintahan, baik TNI, POLRI maupun lembaga sejenis
lainnya.
• Melakukan kajian dan pemberdayaan ekonomi rakyat dibidang pertanian,
peternakan,
perikanan dan kehutanan.
• Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup serta mengadvokasi setiap orang,
kelompok, maupun lembaga yang berusaha merusak ekosistem alam.
• Mengembangkan potensi disetiap daerah yang meliputi aspek SDM dan SDA
serta
kearifan lokalnya.
• Menerbitkan media informasi publik baik media cetak, media elektronik,
maupun
media sosial.
• Mendirikan sentra UMKM bagi masyarakat.
• Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan
publik untuk
menghasilkan layanan informasi yang berkwalitas.
• Memantau, mengawasi dan melaporkan setiap penyimpangan dalam
penyelenggaraan pemilu di berbagai daerah, dan merekomendasikan setiap
anggota/masyarakat yang layak dan memiliki potensi untuk dapat menjadi
salah satu
bagian dalam penyelenggaraan pemilu tersebut, baik menjadi anggota
Komisioner
KPU, BAWASLU, dan segenap jajaran yang berhubungan di dalamnya.
(Mengawasi dan mewujudkan berjalannya pemerintahan yang baik yaitu
efektif, efisien,
transparan & akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi Hak
Asasi Manusia (HAM) untuk mendapat perlakuan yang sama di segala aspek
kehidupan.
• Melakukan investigasi terhadap segala bentuk penyimpangan yang terjadi di
lapangan melalui penyelidikan dan pengumpulan data yang aktual,
akuratterpercaya.
• Membuka kegiatan sosial dan kemanusian dalam berbagi bentuk kegiatan.
• Mendirikan sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan.
• Melakukan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan
tujuan,
peraturan pemerintah dan/atau perundang-undangan yang berlaku,satu dan lain,
dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Salam Konsumen Cerdas Diera digital. SEGALA UPAYA MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN
HUKUM

Waji Heri Andrianto Saputra,SH
Ketua Umum

Apabila anda membutuhkan bantuan / perlingdungan secara hukum, silahkan
kontak Whatsap Kami:082142251885