oleh

SUBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI VERSUS SANKSI PIDANA PERPAJAKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

-JURNAL-23 views

Haksuara. Jakarta .SUBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI VERSUS SANKSI PIDANA
PERPAJAKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Oleh
Ass Prof. Dr. Youngky Fernando, S.H.,M.H. Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Abstrak
Terdapatnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, tanggal 25
Maret 2009(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Nomor 62. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008, tanggal 31 Desember 2008, berlaku 01
Januari 2009(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Nomor 211. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) tentang Perubahan Keempat
Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang Undang. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2007, tanggal 17 Juli 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor
85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, tanggal 2
Agustus 2000, berlaku 1 Agustus 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000.
Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994,
tanggal 9 Nopember 1994, berlaku 1 Januari 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994. Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566)
tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983.
Ketentuan tersebut terkait dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009,
tanggal 15 Oktober 2009, berlaku 01 April 2010(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009. Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Juncto Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, tanggal 2 Agustus 2000, berlaku 01 Januari 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000. Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3986) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8
2
Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994, tanggal
9 Nopember 1994, berlaku 1 Januari 1995(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994.
Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568) tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983,
tanggal 31 Desember 1983, berlaku 1 Juli 1984(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983. Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) tentang
Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Penekanan selaku pengusaha besar atau pengusaha kecil didasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013, tanggal 20 Desember 2013(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1521) tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010, tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai. Penentuan selaku subjek hukum badan atau korporasi didasarkan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, tenggal 16 Agustus 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756) tentang Perseroan Terbatas. Pembatasan pidana untuk subjek hukum
manusia berbeda dengan subjek hukum badan atau korporasi berdasarkan Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tanggal, 21 Nopember 2001(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juncto Undang Undang 31 Tahun 1999, tanggal,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3874) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penekanan
selanjutkan akan hal tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2016, tanggal 21 Desember 2016(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2058)
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
Kata Kunci : Subjek Hukum, Pidana Pajak Pertambahan Nilai(PPN), Sistem Peradilan Pidana
Indonesia.
3
I. PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, tanggal 25
Maret 2009(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Nomor 62.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008,
tanggal 31 Desember 2008, berlaku 01 Januari 2009(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008. Nomor 211. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4953) tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang
Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang Undang. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2007, tanggal 17 Juli 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007. Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4740) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983,
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Juncto Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, tanggal 2 Agustus 2000,
berlaku 1 Agustus 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000.
Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984)
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Juncto Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1994, tanggal 9 Nopember 1994, berlaku 1 Januari
1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994. Nomor 59. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566) tentang Perubahan
Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 1983, tanggal 31 Desember 1983, berlaku 1 Januari 1984(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983. Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan
keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih
memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang
teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan
material di bidang perpajakan. Pasal 1. Dalam Undang Undang ini yang dimaksud
dengan: 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
4
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Wajib Pajak adalah orang
pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Badan adalah sekumpulan orang
dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4. Pengusaha adalah orang
pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang,
melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar
daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah
pabean. 5. Pengusaha Kena Pajak(PKP) adalah Pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang
dikenai pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai(PPN) 1984
dan perubahannya. 6. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 16. Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak. 19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang. 20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
5
denda. 21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak. 26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti
berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya
dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang
perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara. 27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan
yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah
terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 31. Penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil(PPNS) tertentu di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. 34. Surat Keputusan Keberatan
adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 36. Putusan
Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal
yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat
diajukan gugatan. 37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah
Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau
oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari
badan peradilan pajak. Pasal 2 ayat(1): Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP). Ayat(2): Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak
(PKP) berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai(PPN) 1984 dan
perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha,
dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena
Pajak(PKP) Pasal 13A: Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan
6
Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya
tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya
tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali
dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan
pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang
dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
Pasal 14 ayat(1): Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak
apabila: a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi
berupa denda dan/atau bunga; d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak(PKP), tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat
faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak(PKP) yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap
sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat(5) Undang Undang Pajak Pertambahan
Nilai(PPN) 1984 dan perubahannya, f. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melaporkan
faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau g. Pengusaha
Kena Pajak(PKP) yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian
Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang Undang
Pajak Pertambahan Nilai(PPN) 1984 dan perubahannya. Ayat(2): Surat Tagihan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang
sama dengan surat ketetapan pajak. Ayat(4): Terhadap pengusaha atau Pengusaha
Kena Pajak(PKP)sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, huruf e, atau huruf
f masing masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Ayat(5):
Terhadap Pengusaha Kena Pajak(PKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari
jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal
penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan. Ayat(1a): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak berlaku
terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak
pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
7
Peraturan Menteri Keuangan. Ayat(4): Apabila pemeriksaan bukti permulaan
tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak
dilanjutkan dengan penyidikan; dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak
dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang
perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar,
kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sampai dengan saat diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Pasal
32 ayat(1): Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:
a. badan oleh pengurus; b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; c. badan
dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan
pemberesan; d. badan dalam likuidasi oleh likuidator; e.suatu warisan yang belum
terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus
harta peninggalannya; atau f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada
dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. Ayat(2): Wakil sebagaimana
dimaksud pada ayat(1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara
renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat
membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam
kedudukannya benar benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas
pajak yang terutang tersebut. Ayat(3): Orang pribadi atau badan dapat menunjuk
seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
Ayat(4): Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut
menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam
menjalankan perusahaan. Pasal 35 ayat(1): Apabila dalam menjalankan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau
bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi,
dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak
yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak
8
pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal
Pajak, pihak pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang
diminta. Ayat(2): Dalam hal pihak pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan
pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban
merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan
ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Pasal 38: Setiap
orang yang karena kealpaannya: a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga sehingga
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut
merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau
paling lama 1 tahun. Pasal 39 ayat(1): Setiap orang yang dengan sengaja:
a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak(PKP); b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok
Wajib Pajak(NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); c. tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan; d. menyampaikan Surat Pemberitahuan
dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; e. menolak
untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 29; f. memperlihatkan
pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah
olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; g. tidak
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak
meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; h. tidak menyimpan buku,
catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan
dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola
secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di
Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (11); atau i. tidak menyetorkan
pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah
9
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ayat(2): Pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila
seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1
tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
Ayat(3): Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak
pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(PKP) sebagaimana
dimaksud pada ayat(1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan
dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana
dimaksud pada ayat(1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi
atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling
sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau
pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang
dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Pasal 39A:
Setiap orang yang dengan sengaja: a. menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur
pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran
pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b. menerbitkan
faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta
denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan
pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6
kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan
pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Pasal 41 ayat(1): Pejabat yang karena
kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan
denda paling banyak Rp.25.000.000,00,-. Ayat(2): Pejabat yang dengan sengaja
tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak
Rp.50.000.000,-. Ayat(3): Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
kerahasiaannya dilanggar. Pasal 41A: Setiap orang yang wajib memberikan
keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi
dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan
10
atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,- Pasal 41B: Setiap orang yang
dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan
denda paling banyak Rp.75.000.000,-. Pasal 41C ayat(1): Setiap orang yang
dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda
paling banyak Rp.1.000.000.000,- Ayat(2): Setiap orang yang dengan sengaja
menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat(1) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,-.
Ayat(3): Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan
informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35A ayat(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan
atau denda paling banyak Rp.800.000.000,-. Ayat(4): Setiap orang yang dengan
sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga
menimbulkan kerugian negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- Pasal 43 ayat(1): Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil,
kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh(doen-pleger)
melakukan, yang turut serta(mede-pleger) melakukan, yang menganjurkan
(uit-lokker) atau yang membantu(mede-plichtig) melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan. Ayat(2): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A
dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh(doen-pleger) melakukan, yang
menganjurkan(uit-lokker) atau yang membantu(mede-plichtig) melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan. Pasal 44 ayat(1): Penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Ayat(2):
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima,
mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; c. meminta keterangan
11
dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan; e. melakukan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga
ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang
yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; i. memanggil orang
untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan(SP3); dan/atau k. melakukan tindakan lain yang
perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat(3): Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat(1) memberitahukan dimulainya penyidikan(SPDP) dan
menyampaikan hasil penyidikannya(BAP) kepada penuntut umum(JPU) melalui
penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia(POLRI) sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).
Ayat(4): Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum
lain. Pasal 44B ayat(1): Untuk kepentingan penerimaan negara, atas
permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan
(SP-3) tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6
bulan sejak tanggal surat permintaan. Ayat(2): Penghentian penyidikan (SP-3)
tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang
dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang
dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, tanggal 15
Oktober 2009, berlaku 01 April 2010(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009. Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5069) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah. Juncto Undang Undang Republik Indonesia
12
Nomor 18 Tahun 2000, tanggal 2 Agustus 2000, berlaku 01 Januari 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000. Nomor 128. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986) tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Juncto Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994, tanggal 9 Nopember 1994,
berlaku 1 Januari 1995(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994.
Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568)
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tanggal 31 Desember 1983,
berlaku 1 Juli 1984(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983. Nomor
51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) tentang
Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah. Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah
darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona
Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan. 2. Barang adalah barang
berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau
barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. 3. Barang Kena Pajak
(BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak(PBKP) adalah setiap kegiatan penyerahan
Barang Kena Pajak. 5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan
suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas,
kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas
petunjuk dari pemesan. 6. Jasa Kena Pajak(JKP) adalah jasa yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang ini. 7. Penyerahan Jasa Kena Pajak(PJKP)
adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak. 8. Pemanfaatan Jasa Kena
Pajak(PJKP) dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 10. Pemanfaatan
Barang Kena Pajak(PBKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah
setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak(BKP) Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 13. Badan adalah sekumpulan orang
13
dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas(PT), perseroan
komanditer(CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara(BUMN) atau
badan usaha milik daerah(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa(ORMAS), organisasi sosial politik(ORSOSPOL), atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap. 14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa
pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha
jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
15. Pengusaha Kena Pajak(PKP) adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang
dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. 21. Pembeli adalah orang
pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan
Barang Kena Pajak(BKP) dan yang membayar atau seharusnya membayar harga
Barang Kena Pajak(BKP) tersebut. 22. Penerima Jasa adalah orang pribadi
atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena
Pajak(JKP) dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas
Jasa Kena Pajak(JKP) tersebut. 23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak
yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak(PKP) yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak (PBKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak(PJKP). 24. Pajak
Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai(PPN) yang seharusnya sudah dibayar
oleh Pengusaha Kena Pajak(PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak(BKP)
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak(JKP) dan/atau pemanfaatan Barang Kena
Pajak(BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa
Kena Pajak(JKP) dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai(PPN) terutang yang wajib
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak(PKP) yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak (PBKP), penyerahan Jasa Kena Pajak(PJKP), ekspor Barang Kena
Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa
Kena Pajak. 27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai(PPN) adalah bendahara
pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh
14
Pengusaha Kena Pajak(PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak(PBKP)
dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak(PJKP) kepada bendahara pemerintah,
badan, atau instansi pemerintah tersebut. Pasal 1A Ayat(1): Yang termasuk
dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak(BKP) adalah: a. penyerahan
hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; b. pengalihan Barang Kena
Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha
(leasing); c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau
melalui juru lelang; d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cumacuma atas
Barang Kena Pajak; e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva
yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa
pada saat pembubaran perusahaan; f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat
ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar
cabang; g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan h. penyerahan
Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian
pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya
dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan
Barang Kena Pajak. Ayat(2): Yang tidak termasuk dalam pengertian
penyerahan Barang Kena Pajak(BKP) adalah: a. penyerahan Barang Kena
Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang
Hukum Dagang; b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utangpiutang; c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak
terutang; d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat
pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah
Pengusaha Kena Pajak; dan e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat
pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak
dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan
huruf c. Pasal 3A ayat(1): Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h,
kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. (1a) Pengusaha
15
kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP). Ayat(2): Pengusaha kecil yang memilih
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) wajib melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1). Ayat(3): Orang pribadi atau
badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak(BKP) Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau
yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak(JKP) dari luar Daerah Pabean sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) yang terutang yang penghitungan dan
tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 4 ayat(1): Pajak
Pertambahan Nilai(PPN) dikenakan atas: a. penyerahan Barang Kena Pajak
(PBKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; c. penyerahan
Jasa Kena Pajak(PJKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
pengusaha; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak (PBKP) Tidak Berwujud dari
luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e. pemanfaatan Jasa Kena
Pajak(PJKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Pasal 4A
ayat(2): Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai(PPN)
adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: a. barang hasil
pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,
warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi
di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh
usaha jasa boga atau katering; dan d. uang, emas batangan, dan surat berharga.
Ayat(3): Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai(PPN) adalah
jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. jasa pelayanan kesehatan
medis; b. jasa pelayanan sosial; c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa keuangan; e. jasa asuransi; f. jasa keagamaan; g. jasa pendidikan; h. jasa
kesenian dan hiburan; i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; j. jasa angkutan
umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; k. jasa
tenaga kerja; l. jasa perhotelan; m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam
rangka menjalankan pemerintahan secara umum; n. jasa penyediaan tempat
parkir; o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; p. jasa
pengiriman uang dengan wesel pos; dan q. jasa boga atau katering. Pasal 6
16
ayat(1): Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan mencatat semua
jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak(PBKP) dan/atau Jasa
Kena Pajak(PJKP) dalam pembukuan perusahaan. Pasal 7 ayat(1): Tarif Pajak
Pertambahan Nilai(PPN) adalah 10%. Ayat(2): Tarif Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) sebesar 0% diterapkan atas: a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan c. ekspor Jasa Kena Pajak.
Ayat(3): Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi
paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Pasal 13 ayat(1): Pengusaha Kena Pajak(PKP) wajib
membuat Faktur Pajak untuk setiap: a. penyerahan Barang Kena Pajak(PBKP)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau
Pasal 16D; b. penyerahan Jasa Kena Pajak(PJKP) sebagaimana dimaksud Pasal
4 ayat (1) huruf c;. Ayat(2): Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak(PKP) dapat membuat 1 Faktur Pajak
meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena
Pajak(PBKP) atau penerima Jasa Kena Pajak(PJKP) yang sama selama 1 bulan
kalender. Ayat(2a): Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. (3) Dihapus. (4) Dihapus.
Ayat(5): Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang
penyerahan Barang Kena Pajak (PBKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
(PJKP) yang paling sedikit memuat: a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib
Pajak(NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak(BKP) atau Jasa Kena
Pajak(JKP); b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) pembeli
Barang Kena Pajak (PBKP) atau penerima Jasa Kena Pajak(PJKP); c. jenis
barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut; f. kode, nomor seri, dan
tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan g. nama dan tanda tangan yang berhak
menandatangani Faktur Pajak. (7) Dihapus. Ayat(9): Faktur Pajak harus
memenuhi persyaratan formal dan material. Pasal 14 ayat(1): Orang pribadi
atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) dilarang
membuat Faktur Pajak. Ayat(2): Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka
orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus
menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara.
Pasal 16F: Pembeli Barang Kena Pajak(PBKP) atau penerima Jasa Kena
Pajak(PJKP) bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang
17
tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Juncto Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013, tanggal 20
Desember 2013(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1521)
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010,
tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 1 ayat(1):
Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak(PBKP) dan/atau Jasa Kena Pajak(PJKP) dengan
jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari
Rp.4.800.000.000,-. Ayat(2): Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan
Barang Kena Pajak(PBKP) dan/atau Jasa Kena Pajak(PJKP) yang dilakukan oleh
pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Ayat(3): Bagi pengusaha orang
pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan,
pengertian tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah tahun kalender.
Pasal 4 ayat(1): Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), apabila sampai dengan suatu bulan
dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi
Rp.4.800.000.000,-. Ayat(2): Kewajiban melaporkan usaha untuk di
kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran
bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp.4.800.000.000,-.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, tenggal 16
Agustus 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor 106.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) tentang Perseroan
Terbatas. Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini
serta peraturan pelaksanaannya. 2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum
Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. 5. Direksi adalah Organ
Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan(AD &
ART) Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal 2: Perseroan harus
18
mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha(AD & ART) yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum,
dan/atau kesusilaan. Ayat(4): Perseroan memperoleh status badan hukum pada
tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri(AHU) mengenai pengesahan badan
hukum Perseroan. Ayat(5): Setelah Perseroan memperoleh status badan
hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang
saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang
lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Pasal 14
ayat(1): Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status
badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama
semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka
semua bertanggungjawab secara tanggung-renteng atas perbuatan hukum
tersebut. Ayat(2): Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh
status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri
yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan. Ayat(3): Perbuatan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab
Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum. Ayat(4): Perbuatan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung
jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua
pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham
Perseroan. Pasal 97 ayat(1): Direksi bertanggungjawab atas pengurusan
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Ayat(2): Pengurusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi
dengan itikad baik(Businiss Judgment Rule) dan penuh tanggungjawab.
Ayat(3): Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas
kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2). Ayat(4):
Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung-renteng bagi setiap
anggota Direksi. Ayat(5): Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan
atas kerugian(Businiss Judgment Rule) sebagaimana dimaksud pada ayat(3)
apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-
19
hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung
atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil
tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Pasal 98
ayat(1): Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan. Ayat(2): Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang,
yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali
ditentukan lain dalam anggaran dasar. Ayat(3): Kewenangan Direksi untuk
mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas
dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran
dasar, atau keputusan RUPS.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tanggal, 21
Nopember 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Juncto Undang Undang 31 Tahun 1999, tanggal,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud
dengan : 1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pasal
2 ayat(1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama
20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,-. Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun danatau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,-
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Pasal 5 ayat(1): Dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun danatau pidana denda
20
paling sedikit Rp 50.000.000,- dan paling banyak Rp 250.000.000,- setiap orang
yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam
jabatannya. Pasal 6 ayat(1): Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
150.000.000,- dan paling banyak Rp 750.000.000,- setiap orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri
sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat
yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili. Pasal 7 ayat(1): Dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana
denda paling sedikit Rp 100.000.000,- dan paling banyak Rp 350.000.000,-:
a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual
bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan
perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau
keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas
mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan
perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang
pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat
membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang
yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional
Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja
membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. Ayat(2):
Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang
menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan
21
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 8: Dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,- dan paling
banyak Rp 750.000.000,- pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk
sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang
disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut
diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan
perbuatan tersebut. Pasal 9: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,-
dan paling banyak Rp 250.000.000,- pegawai negeri atau orang selain pegawai
negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus
atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Pasal 10: Dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp 100.000.000,- dan paling banyak Rp 350.000.000,-
pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan
suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan
sengaja: a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak
dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan
atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena
jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar
tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar
tersebut. Pasal 11: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan
paling lama 5 tahun danatau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- dan
paling banyak Rp 250.000.000,- pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah
atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang
memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Pasal
12: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-: a. pegawai negeri atau
22
penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau
patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan
dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut
diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara
yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. seseorang yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri
sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau
pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili; e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang
memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,
atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima,
atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal
diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau
menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang
kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas,
telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang
berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan; atau i. pegawai negeri atau penyelenggara negara
baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta(mede-pleger)
dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan
perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau
23
mengawasinya. Pasal 12 A ayat(1): Ketentuan mengenai pidana penjara dan
pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi
yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,-. Ayat(2): Bagi pelaku tindak pidana
korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,- sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp 50.000.000,-. Pasal 12 B ayat(1): Setiap gratifikasi
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban
atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,-
atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,-
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
Ayat(2): Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda
paling sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-. Pasal 13:
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan
mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau
kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan
atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun
danatau denda paling banyak 150.000.000,-. Pasal 14: Setiap orang yang
melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana
korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. Pasal 15:
Setiap orang yang melakukan percobaan(poging), pembantuan(medeplichtig), atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi,
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal
5 sampai dengan Pasal 14. Pasal 16: Setiap orang di luar wilayah negara
Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau
keterangan(uit-lokker) untuk terjadi` tindak pidana korupsi dipidana dengan
pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Pasal 17: Selain dapat
dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai
dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud
24
dalam Pasal 18. Pasal 18 ayat(1): Selain pidana tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai
pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau
yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang
diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di
mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang
menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang
jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yag diperoleh dari tindak
pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu
paling lama 1 tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat
diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Ayat(2): Jika terpidana tidak
membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling
lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ayat(3): Dalam hal terpidana tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana
penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut
sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Pasal 20 ayat(1): Dalam hal tindak
pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka
tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan
atau pengurusnya. Ayat(2): Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi
apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan
hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam
lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama(medepleger). Ayat(3): Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu
korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Ayat(4):
Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat
diwakili oleh orang lain. Ayat(5): Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus
korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya
pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Ayat(6): Dalam hal tuntutan
pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan
penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat
25
tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Ayat(7): Pidana pokok
yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan
ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3. Pasal 21: Setiap orang yang
dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan(obstruction of
justice) secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para
saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
tahun dan paling lama 12 tahun danatau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,-
dan paling banyak Rp 600.000.000,-. Pasal 22: Setiap orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja
tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun danatau
denda paling sedikit Rp 150.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,-.
Pasal 23: Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal
430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 (enam) tahun danatau denda paling
sedikit Rp 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 300.000.000,-. Pasal 24: Saksi
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 tahun danatau denda paling banyak Rp
150.000.000,-. Pasal 32 ayat(1): Dalam hal penyidik menemukan dan
berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat
cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka
penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada
Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan
kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Ayat(2): Putusan
bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk
menuntut kerugian terhadap keuangan negara.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2016, tanggal 21 Desember 2016(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2058)
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
Pasal 1. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:
1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir,
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 8. Tindak
Pidana Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung
26
jawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang
mengatur tentang korporasi. 10. Pengurus adalah organ korporasi yang
menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang
yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki
kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat
mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut
memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai
tindak pidana. 11. Hubungan Kerja adalah hubungan antara korporasi dengan
pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan,
upah, dan/atau perintah. 12. Hubungan Lain adalah hubungan antara pengurus
dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan
pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan
perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. 14. Keterangan Korporasi adalah
keterangan pengurus yang mewakili korporasi. 15. Restitusi adalah pemberian
ganti kerugian oleh korporasi kepada korban atau keluarganya sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2008. Pasal 2: Maksud dan tujuan pembentukan tata cara penanganan
perkara tindak pidana oleh Korporasi adalah untuk: a. menjadi pedoman bagi
penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku
Korporasi dan/atau Pengurus; b. mengisi kekosongan hukum khususnya
hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku
Korporasi dan/atau Pengurus; dan c. mendorong efektivitas dan optimalisasi
penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus. Pasal 3:
Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh
orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendirisendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi
di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Pasal 15 ayat(1): Dalam hal
Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama
dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang
menjadi tersangka atau terdakwa. Ayat(2): Pengurus lainnya yang tidak menjadi
tersangka atau terdakwa dapat mewakili Korporasi dalam perkara sebagaimana
dimaksud pada ayat(1). Pasal 16 ayat(1): Dalam hal ada kekhawatiran Korporasi
membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana,
baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan
Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan
27
dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan Korporasi yang
sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
Ayat(2): Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya
dapat diberikan sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
atau permohonan pailit didaftarkan. Ayat(3): Penetapan pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dapat diajukan terhadap Korporasi yang
bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen
pendirian. Pasal 18: Pemanggilan dan pemeriksaan Pengurus yang diajukan
sebagai saksi, tersangka dan/atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain
yang berlaku. Pasal 19 ayat(1): Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan
penuntutan terhadap Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukan secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama. Ayat(2): Dalam hal pemeriksaan pada tahap
penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan Pengurus dilakukan bersamasama, maka tata cara pemanggilan dan pemeriksaan mengikuti ketentuan yang
diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18. Pasal 20: Kerugian yang dialami
oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan
ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundangundangan
yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Pasal 21 ayat(1): Harta kekayaan
Korporasi yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda sebagaimana dimaksud
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 23 ayat(1): Hakim
dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan
Pengurus. Ayat(2): Hakim menjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman
pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus. Ayat(3): Penjatuhan pidana
terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat(1) tidak
menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan
ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Pasal 25
ayat(1): Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok
dan/atau pidana tambahan. Ayat(2): Pidana pokok yang dapat dijatuhkan
terhadap Korporasi sebagaimana ayat(1) adalah pidana denda. Ayat(3): Pidana
tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pasal 26: Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan
bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25. Pasal 28
28
ayat(1): Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi,
Korporasi diberikan jangka waktu 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap
untuk membayar denda tersebut. Ayat(2): Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka
waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 bulan.
Ayat(3): Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa
dan dilelang untuk membayar denda. Pasal 29 ayat(1): Dalam hal pidana
denda dijatuhkan kepada Pengurus, Pengurus diberikan jangka waktu 1 bulan
sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut. Ayat(2):
Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Ayat(3): Jika denda tidak dibayar
sebagian atau seluruhnya, Pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti
denda yang dihitung secara proposional. Ayat(4): Pidana kurungan pengganti
denda sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilaksanakan setelah berakhirnya
hukuman pidana pokok. Pasal 32 ayat(1): Korporasi yang dikenakan pidana
tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ayat(2): Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti
rugi dan restitusi dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka
waktu paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk
membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. Ayat(3): Dalam hal terdapat
alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang
untuk paling lama 1 bulan. Ayat(4): Jika terpidana Korporasi tidak membayar
uang pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
dan ayat(3) maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk
membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.
29
B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka timbul beberapa rumusan masalah,
yaitu:
1. Siapakah subjek hukum pidana setiap orang atas peristiwa pidana pajak
pertambahan nilai(PPN) ?.
2. Ketentuan sanksi pidana atas peristiwa pidana pajak pertambahan nilai(PPN)
berlaku untuk siapakah ?.
3. Bagaimanakah bentuk sanksi pidana terhadap setiap orang dalam tindak
pidana pajak pertambahan nilai(PPN) ?.
30
II. METODE PENELITIAN.
A. Metode Penelitian adalah suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito, yang
meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan, apakah yang merupakan hukum
yang layak untuk diterapkan secara inkonkrito untuk menyelesaikan perkara
tertentu. Pengertian Penelitian menekankan pada aspek praktis, yaitu untuk
menemukan hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu
peristiwa konkrit. Empat tipe Penelitian:1. Penelitian-penelitian yang berupa
inventarisasi hukum positif; 2. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas
dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; 3. Penelitian berupa usaha
penemuan hukum inkonkrito yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu
perkara tertentu; 4. Penelitian yang berupa studi empiric untuk menemukan teoriteori mengenai prosesterjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam
masyarakat.
B. Pengklasifikasian Penelitian. Secara umum terbagi: 1. Penelitian hukum normatif
yang mencakup: a. penelitian terhadap azas-azas hukum; b. penelitian
inventarisasi hukum positif; c. penelitian terhadap sistematika hukum;
d. penelitian taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; e. penelitian hukum
inkonkrito; f. penelitian hukum klinis; g. penelitian sejarah hukum; h. penelitian
perbandingan hukum. 2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, mencakup:
a. penelitian hukum sosiologis; b. penelitian anthropologi hukum; c. penelitian
terhadap identifikasi hukum tidak tertulis; d. penelitian tentang efektifitas hukum.
Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normative, yaitu
dengan melakukan penelitian inventarisasi hukum positif dan berusaha
menemukan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) dalam hukum
positif serta berusaha penemuan hukum inkonkrito yang layak diterapkan guna
menyelesaikan suatu perkara.
C. Data dan Sumber Data. 1. Sepanjang yang diteliti adalah perilaku hukum dari
individu atau masyarakat, maka data yang dipergunakannya Data Primer yang
dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara; dan 2. Data Sekunder,
dibedakan berdasarkan kekuatan mengikatnya: —————————————
1. Bahan Hukum Primer: a. norma atau kaidah dasar, yakni UUD 1945;
b. ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaraan Rakyat; c. UU, PERPU,
31
peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah; d. adat atau
kebiasaan; e. yurisprudensi; f. traktat; g. KUHPerdata dan KUHPidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti
hasil penelitian dan tulisan ahli hukum, rancangan undang undang.
3. Bahan Hukum Tertier, yang dapat memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus,
ensiklopedia, indeks kumulatif.
32
III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.
Penelitian hukum ini bersifat normatif, maka analisis penulis fokus pada
pembenaran kualitatif saja, dengan bahan penelitian ini dipisahkan satu dengan yang
lainnya menurut kategori masing-masing bahan yang akan diberikan tafsiran secara
abstraksi guna menjawab seluruh permasalahan berdasarkan doktrin dan teori hukum
versus analisis data sekunder yang terdiri Bahan Hukum Primer: 1. Undang Undang
Dasar Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945. Juncto Amandemen Undang
Undang Dasar Republik Indonesia Tanggal 19 Oktober 1999, tanggal 18 Agustus
2000, tanggal 10 Nopember 2001, tanggal 10 Agustus 2002. Menyimpukan bahwa
negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan “hukum”. Artinya, segala
perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara antar anak bangsa(rakyat dan penguasa)
disandarkan dan berdasarkan hukum semata.; 2. Wetboek van Strafrecht voor
Nederlandsch-Indie atau Wetboek van Strafrecht Tanggal 5 Oktober 1915(staatsblad
1915 nomor 732) berlaku 1 Januari 1918. Juncto Undang Undang Dasar Republik
Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945. Juncto Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1946. Tanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana.
Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tanggal 20
September 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958. Nomor 127.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) tentang Menyatakan
Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Untuk
Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pengertian pleger, doen-pleger, mede-pleger,
uit-lokker, mede-plichtig adalah subjek hukum “manusia” baik tunggal(sendiri)
maupun jamak (bersam-sama) dalam suatu peristiwa pidana. 3. Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, tanggal 25 Maret 2009(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009. Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2008, tanggal 31 Desember 2008, berlaku 01 Januari
2009(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Nomor 211. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) tentang Perubahan Keempat
Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang Undang. Juncto Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2007, tanggal 17 Juli 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007. Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4740) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Juncto Undang Undang Republik
33
Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, tanggal 2 Agustus 2000, berlaku 1 Agustus
2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000. Nomor 126. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994,
tanggal 9 Nopember 1994, berlaku 1 Januari 1995 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994. Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3566) tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Juncto Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, tanggal 31 Desember 1983, berlaku 1 Januari
1984(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983. Nomor 49. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan. Menyimpulkan subjek pidana pajak pertambahan nilai(PPN)
atas sanksi pidana dalam peristiwa pidana pajak pertambahan nilai(PPN) adalah dapat
berupa “manusia” maupun “korporasi”. Pidana pokok untuk subjek pelaku(manusia)
adalah “pidana penjara” danatau “pidana denda” dengan pidana pengganti denda
berupa “pidana kurungan badan”, sedangkan pidana pokok untuk subjek
pelaku(korporasi) adalah “pidana denda”, dengan pidana pengganti denda berupa
“penyitaan aset untuk dilelang sebagai pengganti pidana denda”. 4. Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, tanggal 15 Oktober 2009, berlaku 01 April
2010(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Nomor 150. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Juncto Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, tanggal 2 Agustus 2000, berlaku 01 Januari 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000. Nomor 128. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986) tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Juncto Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 1994, tanggal 9 Nopember 1994, berlaku 1 Januari 1995
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994. Nomor 61. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3568) tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah. Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tanggal
31 Desember 1983, berlaku 1 Juli 1984(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
34
1983. Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
tentang Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah. Menyimpulkan terdapat subjek(manusia) dan/atau subjek(korporasi)
selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan perolehan atau penyerahan
Barang Kena Pajak(PBKP) dan/atau Pengusaha Kena Pajak(PKP) yang melakukan
perolehan maupun penyerahan Jasa Kena Pajak(PJKP). 5. Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013, tanggal 20 Desember
2013(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1521) tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010, tentang Batasan
Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Terdapatnya subjek(manusia) selaku
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berskala kecil, yaitu: “pengusaha kecil” dengan
pengahsilan bruto pertahunnya tidak mencapai sebesar Rp. 4.800.000.000,- dan/atau
subjek(korporasi) selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berskala besar, yaitu:
“pengusaha besar” dengan penghasilan brotu pertahun mencapai sebesar Rp.
4.800.000.000,- .6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007,
tanggal 16 Agustus 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor
106.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) tentang Perseroan
Terbatas. 7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tanggal, 21
Nopember 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Juncto Undang Undang 31 Tahun 1999, tanggal,(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat
pembatasan tuntutan pidana baik terhadap subjek pelaku(manusia) maupun subjek
pelaku(korporasi) dengan pembatasannya berupa Pidana pokok yang dapat dijatuhkan
terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana
ditambah 1/3. 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2016, tanggal 21 Desember 2016(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2058)
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Juncto Bahan
Hukum Sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer tersebut di atas, seperti
hasil penelitian dan tulisan ahli hukum, rancangan undang undang, dan Bahan Hukum
Tertier, yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder tersebut di atas, seperti: kamus hukum. Subjek pelaku(korporasi)
dikenakan pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi
35
dan restitusi, Jika terpidana Korporasi tidak membayar pidana denda dan/atau tidak
membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, maka harta bendanya dapat disita
oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.
Sedangkan subjek pelaku(manusia) dikenakan pidana penjara dan/atau pidana denda
dan apabila terpidana subjek pelaku(manusia) tidak melaksanakan pembayaran pidana
denda, maka dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan.
Analisis pendekatan Asas-asas hukum pidana, teori ilmu hukum pidana,
doktrin ilmu hukum pidana, pendapat pakar hukum pidana, jurisprudensi putusan
pidana. Subjek hukum(Natuurlijk Persoon) Kata Frasa “barangsiapa atau setiap
orang”. Friedrich Carl von Savigny(Sarjana Jerman) abad ke 18. Fictie Theory.
“Manusia” mempunyai kehendak. “Badan Hukum” sesuatu yang abstraksi. Bukan
Konkrit. Tidak mungkin menjadi Subjek Hukum. Simons, Vos, Pompe, Hazewinkel
Suringa. Kata Frasa “barangsiapa” (hij die) “Manusia” (Natuurlijke Personem)
wujud nyata: “Subjek StrafbaarFeit”(perbuatannya dilarang dan diancam hukuman).
“Subjek StrafbaarFeit” adalah “manusia” Pelanggar Kepentingan Hukum
(Schending of Krenking van een Rechts Belang) atau “Subjek StrafbaarFeit”, yaitu:
Manusia yang membahayakan Kepentingan Hukum (Het Gevaar Brengen van een
Rechts Belang) hal tersebut sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Teori Fungsi
Hukum Pidana Secara Khusus. Sedangkan Fungsi Hukum Pidana Secara Umum
adalah untuk penertiban masyarakat secara umum. Sedangkan kepentingan hukum
terbagi menjadi tiga kepentingan: 1. Kepentingan Pribadi (Individoele Belangen):
a). Kepentingan Hak atas Jiwa (Leven Belangen) Pasal 338 KUHPidana. Delik
Pembunuhan; b). Kepentingan Hak atas Badan (Lijf Belangen) Pasal 351 ayat(2)
KUHPidana. Delik Penganiayaan; c). Kepentingan Hak atas Kehormatan atau Nama
Baik (Eer Belangen) Pasal 310 ayat(1) KUHPidana. Delik Penghinaan / Penistaan;
d). Kepentingan Hak atas Kemerdekaan (Vrijheid Belangen) Pasal 328 KUHPidana.
Delik Penculikan; e). Kepentingan Hak atas Harta Benda (Vermongen Belang) Pasal
362 KUHPidana. Delik Pencurian. 2. Kepentingan Umum(Maatsch Appelijke
Belangen): a). Kepentingan Hak atas Ketentraman Hidup; b). Kepentingan Hak atas
Keamanan Hidup. Pasal 156 KUHPidana. Delik Permusuhan dan Kebencian;
c). Kepentingan Hak Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat. UUD 1945.
3. Kepentingan Negara(Staats Belangen): a) Kepentingan Keamanan dalam maupun
luar negeri; b) Kepentingan Kedaulatan Negara. Pasal 106 KUHP Delik Makar.
Subjek hukum(Rechts Persoon) Kata Frasa “Korporasi”(badan) berbentuk badan
hukum maupun tidak badan hukum. Pasal 59 KUHP Juncto Peraturan Mahkamah
36
Agung Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2016. Tanggal 29 Desember 2016,
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Badan. Menurut
Otto Von Gierke(Sarjana Jerman) 1841 – 1921. Orgaan Theory. Pertanggung
jawaban Pidana Badan Hukum Vs Direksi: “badan hukum” seperti manusia, menjadi
penjelmaan yang benar dalam pergaulan hukum, yaitu: Eine Leiblichgeistige
Lebenseinheit. “badan hukum” menjadi sesuatu Verband-Persoblichkeit.
Membentuk kehendak dengan perantaraan alat atau “Organ Badan” tersebut. Contoh:
Para Pengurus, seperti “manusia” mengucapkan kehendak dengan perantaraan mulut
atau dengan perantaraan tangan, jika kehendak itu ditulis diatas kertas. Apa yang
mereka (organen) putuskan, adalah kehendak “Badan Hukum” tersebut. Dengan kata
lain bahwa “badan hukum” itu bukanlah suatu hal yang “abstrak”, tetapi ia benar
ada. “badan hukum” bukanlah sesuatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi
“badan hukum” itu sesuatu Organisme yang Riil, hidup dan bekerja seperti Manusia.
Tujuan “badan hukum” menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu
Verband Personlichkeit memiliki “gesamwille”. Berfungsinya “badan hukum”
dipersamakan dengan fungsinya Manusia. “badan hukum” itu tidak berbeda dengan
“manusia”. Karena tiap perkumpulan atau tiap perhimpunan orang adalah “badan
hukum”. Bukan hal yang Ir-Riil, justru Riil. Seperti “orang” dalam kualitasnya
sebagai “subjek hukum”. Sebab kualitas “subjek hukum” juga tidak dapat
ditangkap dengan panca-indra, dan bertindak tidak dengan kesatuan wujud orang,
tetapi orgaan dari orang itu yang bertindak sendiri, melainkan orgaan (bestur,
komisaris, dll) tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan orgaan. BerjualBeli dll adalah “badan hukum”, bukan si wakil. Jika perbuatan Direksi tersebut
berdasarkan apa yang dinyatakan oleh maksud dan tujuan “AD / ART badan hukum”
tersebut, maka pertanggungjawaban perbuatan ada pada “badan hukum” tersebut
dan sebaliknya jika perbuatan Direksi tersebut tidak berdasarkan apa yang dinyatakan
oleh AD / ART tersebut, maka pertanggungjawaban perbuatan Direksi tersebut ada
pada pribadinya. “bukan pada badan hukum”. Catatan: Direksi bukanlah
bawahannya Badan Hukum. Direksi adalah Wakil dari Badan Hukum tersebut.
Selanjutnya menurut Henry Campbell Black. Direct Corporate Criminal Liability
Theory. Pertanggungjawaban Pidana Secara Langsung: Korporasi dapat
melakukan tindak pidana secara langsung melalui para agen(para pengurus) yang
berhubungan langsung dengan Korporasi. Bertindak untuk dan atasnama Korporasi.
Mereka tidak sebagai Pengganti atau Wakil, dan oleh karena itu, Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban Pribadi. Syarat adanya
37
Pertanggung jawaban Pidana Korporasi secara langsung adalah tindakan tindakan
agen (para pengurus) tersebut dalam ruang lingkup pekerjaan Korporasi tersebut.
Direct Corporate Criminal Liability Theory: Tindak pidana dari Agen tertentu suatu
Korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan Korporasi, maka tindakan tersebut
dianggap sebagai tindakan dari Korporasi tersebut. Teori ini menganggap bahwa
agen/pengurus dalam Korporasi dianggap sebagai ”Directing Mind” atau ”Alter
Ego”. Serangkaian perbuatan (actus-reus) dan mens-rea individu tersebut dikaitkan
dengan Korporasi. Artinya: Jika seseorang diberikan wewenang bertindak untuk dan
atasnama Korporasi, maka mens-rea (kesalahan) orang tersebut adalah merupakan
mens-rea Korporasi (kesalahan). Strict Liability Theory. Pertanggungjawaban
Pidana Tanpa Adanya Kesalahan: Tindak pidana yang bersifat “Strict Liability”
hanya diperlukan dugaan atau pengetahuan dari Pelaku dan hal tersebut sudah cukup
sebagai alasan Pertanggung jawaban Pidana. Sehingga dengan demikian yangmenjadi
persoalan adalah actus-reus (perbuatan) tanpa mempersoalkan mens-rea (kesalahan).
Bilamana Korporasi melakukan perbuatan melanggar hukum, maka Korporasi
dibebankan tanggungjawab tanpa perlu dibuktikan, apakah Korporasi tersebut
memenuhi unsur kesalahan (mens-rea) kesengajaan maupun kelalain. Selanjutnya
Vicarious Liability Theory Pertanggungjawaban Pengganti: Pertanggungjawaban
menurut hukum bilamana seorang bertanggungjawab atas perbuatan salah yang
dilakukan oleh orang lain. Teori tersebut menggunakan pertanggung jawaban hukum
perdata. Jika dihubungkan dengan “Teori Strict Liability”, hal tersebut yang
membedakannya adalah keduanya apakah perlu atau tidak perlu, mens-rea (kesalahan)
dibuktikan. “Strict Liability Theory” tidak diperlukan mens-rea(kesalahan) sepanjang
actus-reus (perbuatan) tersebut terpenuhi. “Vicarious Liability Theory” mens-rea
(kesalahan) adalah sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk pemidanaan para
agen/para pengurus Korporasi. “Vicarious Liablility Theory” adalah Hukum Perdata
Anglo Saxon yang melihat Pertanggungjawaban Pidana dengan mengkaitkan unsur
actus-reus (perbuatan) dan mens-rea(kesalahan). Doktrin tersebut pada mulanya
diadopsi negara Inggris yang menyebutkan: “Korporasi bertanggungjawab atas
perbuatan yang dilakukan pegawai, agen atau perantara atau pihak lain yang menjadi
tanggungjawab Korporasi. Atas kesalahan yang dilakukan oleh salahsatu individu
(agen atau perantara), kesalahan secara otomatis di-Atribusi-kan kepada Korporasi.
Dalam hal ini Korporasi bisa dipersalahkan, meskipun tindakan yang dilakukan
tersebut tidak disadari atau tidak dapat di kontrol Korporasi. Kritikan Teori tersebut
dikarenakan tidak mempedulikan unsur mens-rea(Guilty Mind). Pengadilan Inggris
38
dan Pengadilan Kanada, menolak doktrin tersebut dan mengadopsi Teori
Identifikasi. Namun, pendekatan doktrin tersebut masih dipergunakan Pengadilan
Federal Amerika Serikat. Sistem hukum Indonesia. UU-RI Nomor 23 Tahun 1997.
Tentang Lingkungan. Doktrin tersebut mengatakan: “Bilamana seseorang agen atau
pekerja Korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaan dengan maksud menguntungkan
Korporasi melakukan kejahatan, maka tanggungjawab pidana dibebankan kepada
Korporasi. Tidak menjadi masalah, apakah Korporasi memperoleh keuntungan
ataukah tidak memperoleh ?.. Ataukah apakah perbuatan tersebut telah dilarang oleh
Korporasi ataukah tidak dilarang oleh Korporasi ?…. Selanjutnya menurut Fiduciary
Duty Theory. Kepercayaan dan Kerahasiaan (Trust and Confidence)meliputi
ketelitian (Scrupulous), itikad baik (Good Faith), kejujuran (Candor), hubungan
pemegang kepercayaan (Fiduciary Relationship). Common Law mengakui orang
yang memegang kepercayaan (Fiduciary) secara natural memiliki potensi untuk
menyalahgunakan wewenang. Karena itu hubungan pemegang kepercayaan harus
didasarkan pada standar yang tinggi. Amerika Serikat telah mempunyai standar jelas
untuk menentukan apakah direktur dapat dimintai pertanggung jawaban dalam
tindakan yang diambilnya ?.Didasarkan pada Standar Duty of Loyality and Duty of
Care. Kewajiban utama direktur kepada perusahaan adalah secara keseluruhan, bukan
pada pemegang saham, baik secara individu maupun kelompok. Sesuai posisi direktur
sebagai Trustee dalam perusahaan. Mengharuskan Direktur tidak bertindak ceroboh
(Duty of Care). Direktur tidak boleh mengambil keuntungan Pribadi(Duty of Loyality)
Pelanggaran dua prinsip tersebut dalam hubungan dengan “Fiduciary Duty” dapat
menyebabkan Direktur dimintai pertanggung jawabannya Pribadi atas perbuatannya,
baik oleh para pemegang saham maupun oleh para pihak lain. Doktrin Fiduciary
Duty terdapat didalam UU-RI Tentang Perseroan Terbatas: Direksi bertanggungjawab
atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili
perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Juncto Direksi wajib dengan
itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan
usaha Perseroan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan Direksi
bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya tersebut. Pengurus Korporasi harus dibuktikan telah melanggar
“Good Faith” yang dipercayakan kepadanya dalam menjalan Korporasi. Sebagaimana
diatur dalam Prinsip Fiduciary Duty. Apabila dihubungkan dengan “Identification
Theory” Common Law Sistem. Kesalahan yang dilakukan direksi hanya dapat
dibebankan pada Korporasi jika memenuhi syarat: i) Tindakan dalam batas tugas atau
39
instruksi yang diberikan Korporasi; ii) Bukan penipuan yang dilakukan terhadap
Korporasi; iii) Perbuatan untuk keuntungan Korporasi. Catatan: Apabila salahsatu
dari syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka kesalahan tersebut tidak dapat
dibebankan kepada Korporasi. Namun harus dibebankan kepada Pribadi / Organ yang
melakukan tindakan. Selanjutnya menurut Business Judgment Rule Theory. Hak
Imunitas Direksi: Tindakan Direksi keuntungan Korporasi: Doktrin yang melindungi
Direktur yang beritikad baik. “Business Judgment Rule Theory” merupakan salahsatu
Teori yang sangat populer untuk menjamin keadilan bagi Direktur yang mempunyai
“itikad baik”. Penerapan Teori ini mempunyai misi, untuk mencapai keadilan,
khususnya bagi Direktur melakukan keputusan bisnisnya. Salahsatu ukuran
memutuskan apakah suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis (Business
Judgment) yang tidak tepat, sehingga menghindar dari pelanggaran Prinsip Duty of
Care ?. Pertama, memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan
bahwa informasi tersebut benar. Kedua, tidak memiliki kepentingan dengan
keputusan dan memutuskan dengan itikad baik. Ketiga, memiliki dasar rasional untuk
mempercayai, bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi
perusahaan. Apabila terbukti bahwa keputusan Direktur untuk memberlakukan
kebijakan didasarkan “Business Judgment” yang tepat dalam rangka meraih
keuntungan Korporasi, maka apabila ternyata keputusan Direktur tersebut
menimbulkan atau melahirkan pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat
dibebankan kepada Pribadi Pengurus, tetapi dibebankan kepada Korporasi.
Pertanggungjawaban Pidana Pengurus apabila terjadinya pelanggaran “Duty of Care
and Duty of Loyalty”. Putusan Pengadilan Belanda Beschikking 19 November
1987. NJ 1986, 125, Hoge Raad: Seorang dapat dikatakan secara faktual memimpin,
dalam konteks tindak pidana Korporasi hanya apabila ia mengetahui terjadinya
tindak pidana yang bersangkutan (pemalsuan surat). Namun kebijakan tersebut
dinilai kurang tepat, dikarenakan para Direksi atau Pejabat Korpoasi lainnya yang
tidak langsung terlibat atau bekerjanya serampangan terbebas dari tanggungjawab
pidana tersebut. Kasus 16 Desember 1986. NJ 1987, 321. Hakim memberikan
pertimbangan: Pemimpin faktual apabila fungsionari atau pejabat bersangkutan
sekalipun berwenang dan secara masuk akal dapat melakukannya justru tidak
melakukan langkah untuk mencegah tindakan terlarang dan secara sadar menerima
kesempatan yang kemudian muncul tindakan terlarang tersebut terlaksana. Dalam
situasi tersebut, menurut pengadilan, dianggap sengaja mendukung dilakukannya
tindakan terlarang itu. Dalam perkara yang diperiksa, penerimaan atas tindak pidana
40
tersebut dianggap terjadi jika yang bersangkutan mengetahui bahwa dilakukannya
tindak pidana secara faktual oleh Korporasi (suatu bank) berkaitan langsung dengan
apa yang didakwakan. Praktek Hukum Kanada: Direksi dan pejabat Korporasi
lainnya dapat bertanggungjawab secara pribadi. Alternatif lain yang dimungkinkan
mereka juga dapat dituntut sebagai pihak atas tindakan yang dilakukan oleh individu
yang lainnya. Private Member’s Bill C-284: Penjatuhan Pertanggung jawaban
Pidana terhadap Direksi dan pejabat Korporasi lainnya dimana mereka bertindak
Sendiri-sendiri atau Bersama-sama dengan orang lain dan men-sah-kan (authorize)
tindakan atau kelalaian yang menjadi kejahatan. Jika direksi atau pejabat
Korporasi lainnya: i) mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan atau
kelalaian tersebut merupakan tindak pidana; ii) mengetahui bahwa tindakan tersebut
dilakukan atau akan dilakukan, dan; iii) tidak mengambil tindakan atau gagal
mengambil langkah yang memungkinkan untuk mencegah dilakukannya tindakan
tersebut, maka mereka dapat dipidana atau dibenbankan tanggungjawab pidana.
UU-RI Nomor 23 Tahun 1997. Tentang Lingkungan Hidup. Pasal 46 ayat(1): Jika
delik sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan
hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana
dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam
pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan
atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk
melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam
perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Ayat(2): Jika tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atasnama badan hukum, perseroan,
perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik
berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam
lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain,
tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang
memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah
orang-orang tersebut, baik berdasa hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain,
melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama. Ayat(3): Jika tuntutan
dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi
lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan
kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan
pekerjaan yang tetap. Ayat(4): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan
41
diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus
menghadap sendiri di pengadilan. Praktek atas Teori Hukum Business Judgment
Rule Theory(Hak Imunitas Direksi) Putusan Majelis Kasasi Nomor 121K/2020
Senin, 9 Maret 2020. Ketua Majelis Suhadi dan Prof Krisna Harahap, Prof Abdul
Latif, Prof Muhammad Askin, Sofyan Sitompul(Para Hakim Anggota). “Alasan
pertimbangan majelis karena business judgement rule dan bukan merupakan
pidana”. Terdakwa Direktur Utama Pertamina Sdri. Karen Galaila Agustiawan.
MA-RI menolak kasasi penuntut umum, mengabulkan kasasi terdakwa dengan
membatalkan Putusan Pengadilan Negeri TIPIKOR Jakarta Pusat yang dikuatkan
Putusan Pengadilan Tinggi DKI-Jakarta. “MA-RI mengadili dan menyatakan
onslag van recht vervolging atau lepas dari segala tuntuan hukum”, kasus
investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009 yang merugikan
negara Rp. 568 miliar. Selanjutnya menurut Sistem Eropa Kontinental(Roling)
Sarjana Belanda Functioneel Dader Schap Theory. Pertanggungjawaban Pidana
Bersama (korporasi dan organ). Putusan Hoge Raad Tanggal 31 Januari dan 21
Februari 1950. Wet Economische Delicten. Pasal 15: Korporasi juga dapat
melakukan delik selain delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat.
Korporasi dapat diperlakukan sebagai Pelaku Tindak Pidana apabila perbuatan yang
dilarang pertanggungjawabannya dibebankan kepada Korporasi dalam rangka
pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan Korporasi.
Unsur Perbuatan Pidana atau Wederrechtheid: 1. Ada perbuatan dan
terdapat akibat atas perbuatan; 2. Ada hal-ihwal atau keadaan yang menyertai
perbuatan tersebut; 3. Ada keadaan tambahan yang ikut memberatkan ancaman
pidananya; 4. Ada hal melawan hukum yang objektif(melanggar rumusan undangundang pidana; 5. Ada hal melawan hukum yang subjektif (sengaja atau lalai dan
tiadanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan perbuatan tersebut merupakan
hal yang tercela dan cemar). Art 64 (1): Staan meerdere feiten, ofschoon elk op zich
zelf misdrijf of overtrading opleverende, in zoodanig verband, dat zij moeten worden
beschouwd als eene voortgezette handeling, een wordt slechts eene strafbepaling
toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld. R. Soesilo: Kalau
beberapa perbuatan berhubung (memiliki niat), sehingga harus dipandang sebagai
satu perbutan yang diteruskan (tempus delict tidak lama), maka hanyalah satu aturan
hukuman saja yang dikenakan, meskipun perbuatan itu masing-masing kejahatan atau
pelanggaran (delik yang sama dan bukan berbeda delik); jika aturan hukumannya
berlain-lainan, maka yang dikenakan ialah aturan yang terberat hukuman utamanya.
42
IV. KESIMPULAN DAN SARAN.
Keseimpulan.
1. Subjek hukum pidana setiap orang atas peristiwa pidana pajak pertambahan
nilai (PPN). Adresat adalah subjek hukum yang ditujukan oleh undang
undang. Pada dasarnya Adresat hukum pidana berlaku untuk setiap orang
dalam kapasitas selaku Individu. Akan tetapi dalam perkembangannya ada
Adresat hukum pidana yang ditujukan kepada orang-orang tertentu. Mereka
memiliki profesi sebagai militer, jika melakukan pelanggaran hukum pidana,
ia diadili berdasarkan KUHP-M dengan pengadilan militer(ius speciale)
hukum tertua di dunia. Mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum(lex
specialis derogat legi generali) penjatuhan hukumannya didasarkan pada
offender(subjek hukum atau manusianya yang pelanggar hukum) bukan
kepada offences (kejahatannya). Ketentuan Khusus dalam perkembangan
(hukum progresif) terdapat Lex Specialis Systematis atau Kekhususan
Sistematikal. Apabila terdapat pertentangan di antara dua aturan khusus(lex
specialis derogat legi generali) maka berlakulah Metode Penafsiran Hukum
yang berorientasi kepada kepentingan hukum korbannya. hukum pidana
pajak(ius singulare). Adresat khusus (ficus dan wajib pajak) dalam
doktrin hukum pidana pajak dikenal dengan istilah ius singular(ketentuan
tunggal atau ketentuan khusus) hukum yang bersifat administrasi dan pidana
yang didasarkan atas asas-asas bersifat ekonomi yang dikenal dengan
Hukum Pidana Khusus Eksternal (hukum administrasi yang diberi
sanksi pidana). Bersifat khusus Delicta Propria. Orientasi kepada
kualifikasi kekhususan subjek hukumnya. Selain ketentuan khusus
tersebut terdapat juga ajaran Lex Consumen derogat Legi Consumte
(aturan khusus yang menyerap aturan khusus lainnya(absorsi) Hukum
Pidana Khusus Internal(UU-TIPIKOR, UU-HAM, UU-Teroris, UUNarkoba, UU-TPPU(core crime atau predicate crime atau pidana asal)
Subjek hukum pidana adalah “manusia” dan/atau “korporasi”.
2. Ketentuan sanksi pidana atas peristiwa pidana pajak pertambahan nilai(PPN)
berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009,
tanggal 25 Maret 2009(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.
Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
Nomor 5 Tahun 2008, tanggal 31 Desember 2008, berlaku 01 Januari
43
2009(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Nomor 211.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) tentang
Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang Undang.
Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007,
tanggal 17 Juli 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007.
Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983,
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 39 ayat(1):
Setiap orang yang dengan sengaja: a. tidak mendaftarkan diri untuk
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib
Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; c. tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan; d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan
yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; e. menolak untuk dilakukan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 29; f. memperlihatkan
pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan
seolah olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya; g. tidak
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau
tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; h. tidak menyimpan
buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang
dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi
online di Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (11); atau i. tidak
menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling
sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling
banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Menyimpulkan bahwa subjek hukumnya adalah “manusia” bukan organ
korporasi dan ia adalah pengusaha kecil(bukan badan) jika subjek “badan
hukum” tidak dapat dijatuhkan pidana penjara(kecuali pidana denda)
berdasarkan pendekatan interpretasi “gramatikal(bahasa sebagai bentuk
artikulasinya), sistematis atau logika(menghubungkan dengan aturan
44
hukum lainnya dan sistem hukum lainnya), komperatif dan antisipatif
(membandingkan untuk mencari kejelasan suatu aturan hukum).
3. Bagaimanakah bentuk sanksi pidana terhadap setiap orang dalam tindak
pidana pajak pertambahan nilai(PPN). Seluruh rumusan sanksi pidana pajak
dapat dijatuhkan terhadap subjek hukum(manusia) maupun subjek
hukum(badan atau korporasi) sepanjang memenuhi prinsip pempidanaannya,
yaitu: penjatuhan pidana penjara untuk subjek hukum(manusia) sedangkan
penjatuhan pidana denda dapat dijatuhkan terhadap subjek hukum(manusia)
maupun subjek hukum(badan atau korporasi)
Saran.
1. Sebaiknya kedepannya setiap undang undang yang diterbitkan berpedoman
kepada: 1. Lex Sripta(hukum harus dalam bentuk tertulis) dan 2. Lex Stricta
(hukum ditafsirkannya seperti yang dibaca) dan 3. Lex Certa(hukum tidak boleh
menimbulkan multi-tafsir pembacanya) karena jika terjadi seperti itu, maka
sangat bertentangan dengan wujud negara yang berdasarkan hukum.
2. Apabila ketentuan sanksi peristiwa pidana pajak pertambahan nilai(PPN)
hendak diberlakukan untuk siapa saja(manusia maupun badan atau korporasi)
maka teks kalimatnya harus memenuhi prinsip pempidanaan, yaitu harus
dilakukan revisi atas undang undang pidan pajakmya. Sebagai contoh: adalah
UU-TIPIKOR.
3. Apabila bentuk sanksi pidana pajak pertambahan nilai(PPN) dipaksakan
dijatuhkan kepada kekeliruan penerapan hukumnya atau kekeliruan terhadap
orangnya(subjek hukum) maka aparat tersebut dapat dijatuhkan pidana maupun
tuntutan perdata berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2009, tanggal 29 Oktober 2009(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076). Pasal 9 ayat(1): Setiap orang yang ditangkap, ditahan,
dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang undang atau karena
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak
menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Ayat(2): Pejabat yang dengan sengaja
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Ayat(3): Ketentuan
mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan
pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.
45
DAFTAR PUSTAKA
Undang Undang Dasar 1945.
Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945. Juncto Amandemen
Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tanggal 19 Oktober 1999, tanggal 18
Agustus 2000, tanggal 10 Nopember 2001, tanggal 10 Agustus 2002.
Undang Undang.
Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie atau Wetboek van Strafrecht. Tanggal 5
Oktober 1915(staatsblad 1915 nomor 732) berlaku 1 Januari 1918.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tanggal 26 Pebruari 1946,
tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958,
tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang Undang
Hukuman Pidana(KUHP).
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, tanggal 31 Desember 1983,
berlaku 1 Januari 1984(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983. Nomor
49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tanggal 31 Desember 1983, berlaku 1 Juli 1984
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983. Nomor 51. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) tentang Pajak Pertambahan Nilai(PPN)
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994, tanggal 9 Nopember 1994, berlaku
1 Januari 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994. Nomor 59.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566) tentang Perubahan
Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994, tanggal 9 Nopember 1994,
berlaku 1 Januari 1995(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994. Nomor 61.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568) tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
46
Undang Undang 31 Tahun 1999, tanggal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, tanggal 2 Agustus 2000, berlaku 1
Agustus 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000. Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, tanggal 2 Agustus 2000, berlaku
01 Januari 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000. Nomor 128.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986) tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tanggal, 21 Nopember 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, tanggal 17 Juli 2007(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4740) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang
Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, tenggal 16 Agustus 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor 106. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008, tanggal 31 Desember
2008, berlaku 01 Januari 2009(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008.
Nomor 211. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) tentang
Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, tanggal 25
Maret 2009(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 Menjadi Undang Undang, tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.
47
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, tanggal 15 Oktober 2009, berlaku
01 April 2010(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Nomor 150.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013, tanggal 20
Desember 2013(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1521) tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010, tentang
Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, tanggal 21 Desember
2016(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2058) tentang Tata Cara Penanganan Perkara
Tindak Pidana Oleh Korporasi.
Buku-buku.
Eddy O.S Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Edisi Revisi,
Jogyakarta, 2014.
Haji Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Setara Press, Cetakan Kedua, Malang, 2016.
Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Edisi Revisi, Jakarta, 2008.
P.A.F. Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Cetakan Kedua,
Jakarta, 2016, Hal 601 – 660.
R, Soesilo. Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor, cetak ulang, 1995

Berita Terbaru