Hukum dan Kriminal

Takut di Berhentikan Kemendagri, Bupati Cabut SK, Wahab Dua Kali Kecewa

TAKALAR, HAKSUARA.COM – Kisruh mutasi Dukcapil Kabupaten Takalar sangat menarik perhatian dan menguras tenaga untuk berpikir serta menemukam solusinya.  

Jika kita melihat proses pelantikan Abdul Wahab sudah dua kali dilantik sebagai Pejabat Kadis Dukcapil namun dua kali juga bernasib sial. Namun keberuntungan selalu berpihak ke Hj. Faridah.

Mutasi kedua pejabat  eselon II sangat sensasional sekali karena kalau bukan Abdul Wahab jadi kadis Dukcapil pasti Hj Faridah yang kadis Dukcapil begitu sebaliknya.

Pemicu dari perselisihan ini apakah regulasi sengaja dilanggar atau memang tidak paham dengan regulasi dan tata cara pergantian pejabat khususnya Dinas Catatan Sipil dan kependudukan.

Apalagi diperkuat dengan Surat keputusan Bupati Takalar, untuk mengakhiri persoalan Dukcapil, dan Bupati Takalar takut juga disanksi akhirnya Bupati Takalar H Syamsari Kitta melunak dan mencabut SK pengangkatan Abdul Wahab sebagai Kadis Dukcapil dan mengangkat kembali  Hj Farida Sebagai Kadis Dukcapil sesuai dengan SK Bupati bernomor  bernomor 821/636/BKPSDM-MTS/XI/2019, tertanggal,5/11/19, bunyi surat SK tersebut Farida dilkembalikan keposisi semula, begitu juga SK Abdul Wahab muji dibatalkan.

Bupati Takalar dalam suratnya menyatakan, surat keputusan (SK) Demosi Farida dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Farida diperbolehkan kembali melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Dukcapil Takalar mulai hari ini, Rabu (6/11/2019).

“Iya, barusan setengah jam yang lalu saya terima suratnya,” kata Farida ketika dikonfirmasi via Whatsapp, Selasa (5/11/2019) sore.

Sementara Abdul Wahab dinyatakan tidak lagi berstatus sebagai Kepala Dinas Dukcapil Takalar.
.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Takalar Syamsari Kitta belum memberikan tanggapan atas pembatalan SK demosi ini.

Ketika berusaha mencoba mengonfirmasi melalui Whatasapp maupun sambungan telepon, namun belum mendapat tanggapan.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menyatakan Bupati Takalar  telah melakukan pelanggaran administrasi berat.

Pelanggaran itu dilakukan karena memberhentikan pejabat daerah yang menangani urusan adminduk.

Penggantian pejabat dinilai pelanggaran berat dengan ancaman pemberhentian tetap Bupati Takalar.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengancam pemberhentian tetap kepada Bupati Takalar Jika tidak mengindahkan kementerian Dalam negeri, sebab ini adalah pelanggaran berat Adminstrasi pemerintahan. Pasalnya, dia melakukan demosi pejabat terhadap kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) ke Hj Farida.

Hal ini tertuang dalam Surat Kemendagri RI bernomor 820/8444/Dukcapil tertanggal 29 Oktober 2019.

Surat itu ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Dalam salinan surat tersebut   Zudan menegaskan usulan Bupati Takalar terhadap demosi Farida dinyatakan tidak diterima Mendagri.

Farida tercatat diberhentikan sebagai Kadis Dukcapil Takalar pada Jumat 18 Oktober 2019 lalu. Posisinya diturunkan menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan Takalar.

Kemendagri menegaskan, pemberhentian pejabat yang menangani urusan adminduk tingkat kabupaten adalah sebuah pelanggaran (*)

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.