Hukum dan Kriminal

Terkait Penggesahan Revisi UU No 12 Tahun 1995,”Kalapas Cipinang Angkat Bicara

Hak Suara Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang sejatinya akan mengesahkan Rancangan Undang undang No. 12 tahun 1995 Pemasyarakatan (RUU) sebagai pengganti dari Undang undang No. 9 tahun 2012, Melalui Rapat Paripurna hari ini Kamis, 19 September 2019, Namun akhirnya Rapat pengesahan revisi uu tersebut kemudian di tunda pada hari ini.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I (satu) Cipinang,” Hendra Eka Putra, Amd,. IP. SH. MH, Ketika ditemui awak Media mengatakan,” Sangat menyambut baik RUU Pemasyarakatan tersebut, Hal ini terlihat dari begitu antusias dan senangnya Kalapas cipinang ini dalam menyapaikan kepada wartawan saat di komfirmasi.
Kepala Rutan cipinang (Kalapas), Hendra menjelaskan,” Ini merupakan kabar gembira bagi Warga Binaan lembaga permasyarakatan di seluruh indonesia, Dengan adanya pengesahan revisi UU No. 12 tahun 1995 ini,” Pastinya banyak sekali memberikan keuntungan dan manfaat buat Warga Binaan, Karna dengan disahkannya RUU tersebut menjadi UU. Ini dapat memberikan efek sangat positif sekali buwat Warga Binaan, Yang akan semakin mudah dalam mengurus Justice Colaboration (JC) terutama bagi Warga Binaan yang terkait kasus Narkoba,” ujarnya.
Selain itu, lanjjut kalapas munguraikan,” Para Warga Binaan yang ingin mengurus Pembebasan Bersyarat juga akan sangat mudah, Karna langsung melalui sistem online semua, Yang secara otomatis Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2012 tidak berlaku lagi dengan disahkannya RUU tersebut, ujarnya, ditambahkannya, hal ini sangat menguntungkan buat Warga Binaan. Tandasnya.
Kemudian Hendra juga mengatakan,” Bayangkan setiap hari negara harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 17.000, per Warga Binaan, Ada ribuan Warga Binaan di Lapas Cipinang, Bayangkan kalau kita hitung seluruh indonesia. Hal ini tentu sangat membebani keuangan Negara,” Dengan adanya pengesahan revisi UU tersebut, Juga akan sangat membantu menghemat anggaran negara. Imbuh Hendra.
Ketika ditanya terkait selama ini terkesan sangat susah warga Binaan mengurus Pembebasan bersyaratnya,”Hendra menjawab,” Justru dengan adanya pengesahan revisi UU No 12 tahun 1995 ini,” Selain nanti akan mengurangi anggaran Belanja Negara, Dan juga akan memper mudah warga Binaan untuk mengurus apa yang menjadi hak mereka, karna setiap Warga negara memiliki hak, dan hak itu wajib diberikan. Ujarnya.
“Harapan saya,” Dengan adanya pengesahan revisi UU No 12 tahun 1995 ini, Semoga nanti dapat membantu warga binaan, Serta berjalan dengan sebagai mana mestinya, Sesuai aturan hukum uu yang berlaku dan peraturan pemerintah.”Pungkasnya.
Terkait ditundanya Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pemasyarakan ini, tim awak media, Kemudian mencoba menelususri untuk komfirmasi ke DPR RI, Apa informasi terjadinya penundaan rapat tersebut kepada pihak Badan Musyawarah (Bamus), namun sampe berita ini di terbitkan belum dapat informasi dan jawaban dari pihak terkait.
Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.