Hukum dan Kriminal

Tersangka Kampanye Hitam di Karawang Kemungkinan Bertambah.

Kerawang,Haksuara.com : Penahanan tiga perempuan atas kasus dugaan kampanye hitam terhadap Jokowi-Ma’ruf di Karawang, Jawa Barat, belum final. Polisi menyebut ada potensi tersangka baru dalam kasus ini.

“Semua hal terbuka. Sangat memungkinkan, karena penyidikan masih berjalan,” kata Kapolres Karawang AKBP Nuredy Irwansyah di Polres Karawang, Jawa Barat, Minggu 3 Maret, 2019.

Nuredy berkomitmen untuk menindaklanjuti jika ditemukan pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Pihaknya masih mendalami alat bukti yang ada di laboraturium forensik.

“Apabila ada kaitan dan dapat dibuktikan dengan hukum, ada alat bukti lengkap, pasti ditindak lanjuti. Ahli digital forensik yang bekerja untuk itu,” kata Nuredy.

Ia menyatakan telah menyita barang bukti dari ketiga tersangka. Detailnya yakni tiga gawai dan beberapa bukti lain. Penjelasan mengenai hal ini akan diungkap saat persidangan nanti.

Saat ini, ahli forensik tengah memeriksa alat bukti dan proses itu ditargetkan rampung dalam pekan ini.

“Membutuhkan waktu untuk penyidikannya. Tergantung kesulitannya. Ya semoga dalam tiga atau empat hari ya,” pungkasnya.

Sebelumnya video tiga perempuan di Karawang itu viral karena kampanye pintu ke pintu. Saat menemui warga mereka menyebarkan fitnah untuk menyudutkan calon presiden Jokowi.

Dalam video itu, dua orang perempuan berbicara menggunakan bahasa Sunda saat kampanye pintu ke pintu. Mereka menyebut bahwa Jokowi akan melarang azan dan memperbolehkan pernikahan sesama jenis.

‘Moal aya deui sora adzan, moal aya deui nu make tiung. Awewe jeung awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin,’ kata salah seorang wanita di video tersebut.

Perkataan itu memiliki arti, tidak akan ada lagi suara azan, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin.

Perempuan berinisial Engqay Sugiarty (ES), Ika Peranika (IP), dan Citra Widianingsih (CW) dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.