Politik dan Pembangunan

Tidak Ada Tindak Lanjut Terkait Masalah BKD Gunakan Stempel Palsu, Ada Apa Dengan DPRD?

Jakarta, Hak Suara 28/02-2020. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya oleh sejumlah media sosial, dan sempat viral mengenai stempel BKD Nias Selatan dipakai oleh BKD Nias Barat, dan juga mengenai “klarifikasi perihal kesalahan stempel” yang di terbitkan dari web_site resmi Pemeritah Nias Barat 8/01/2020, dalam surat edaran tersebut tertulis Pemerintah Nias Barat mengakui bahwa pemakaian stempel Nias Selatan di Nias Barat adalah sebuah kekhilafan dan kelalaian, seterusnya di surat edaran tersebut juga mengatakan bahwa pimpinan akan segera mengambil tindakan kepada oknum yang bersangkutan.

Lalu yang menjadi pertanyaan publik, sudah sejauh mana tindakan yang sudah dilakukan oleh pimpinan DPRD dan juga ketua komisi yang membidanginya terhadap yang bersangkutan?

Menurut info dari salah satu Pimpinan DPRD Nias Barat Tolosokhi Halawa kepada media mengatakan bahwa, Pimpinan DPRD telah menyurati Bupati meminta BKD untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I, dan hal itu sudah terlaksana namun sangat disayangkan sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari komisi, kita berharap bahwa Laporan komisi terkait masalah ini agar segera disampaikan kepada pimpinan supaya jangan ada kesan seolah – olah DPRD Nias Barat membiarkan permasalahan stempel ini.

Prosesnya seperti ini, sahut wakil ketua DPRD Nias Barat Tolosokhi Halawa kepada media, “ketika ada masalah baik melalui laporan masyarakat maupun media cetak, media sosial dan lain sebagainya, komisi yang membidangi langsung tanggap dan melakukan rapat untuk menelaah atau mengkaji permasalahan yang ada, hasil telaah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk mengundang rapat dengar pendapat (RDP) terhadap dinas terkait, dan setelah rapat dengar pendapat (RDP), terus hasilnya dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk direkomedasikan kepada Kepala Daerah (Bupati), Kemudian Bupat  wajib menindak lanjuti setiap surat rekomendasi DPRD tersebut, tuturnya kepada awak media saat di temuin dijakarta 22/02/2020.

Senada dengan Anggota DPRD Patriot Zebua, mengatakan bahwa Pimpinan DPRD telah menyurati Bupati meminta BKD untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I, dan hal tersebut sudah dilaksanakan namun sampai saat ini belum ada tindaklanjut dari komisi I. Semestinya setelah rapat dengar pendapat (RDP) dilakukan oleh DPRD dalam hal ini Komisi I, maka perlu ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Komisi I untuk mendorong pimpinan DPRD menyurati kembali Bupati Nias Barat dalam menindaklanjuti oknum yang lalai dalam kesalahan stempel itu. Dia Patrio Zebua berharap agar permasalah ini cepat ditindak lanjuti, “kan lebih cepat lebih baik dan masyarakat juga tidak bertanya – tanya mengenai masalah stempel tersebut”.  kepada media saat dihubungi di salah satu Hotel di Jakarta. 22/02/2020.

Beberapa jam kemudian, media mencoba menghubungi salah satu Anggota DPRD Yarisman Waruwu, kepada awak media mengatakan bahwa rapat dengar pendapat (RDP) sudah terlaksana dengan baik, tinggal menunggu tindak lanjut, tegasnya. Sampai saat ini belum ada kepastian kapan tindak lanjut mengenai masalah tersebut, tentunya semua pihak berharap agar pimpinan segera ambil tindakan untuk kebaikan bersama.

Previous ArticleNext Article

1 Comment

  1. But a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding design and style. “Treat the other man’s faith gently it is all he has to believe with.” by Athenus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.